JAKARTA, KOMPAS.com - Penataan kampung kumuh di seluruh Jakarta bakal dilakukan bersama. Dalam artian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng sejumlah perusahaan untuk ikut andil di dalamnya melalui corporate social responsibility (CSR).

Kepala Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta Meli Budiastuti mengatakan, sebanyak 30 kampung akan ditata dengan dana dari CSR perusahaan yang terlibat. Perusahaan-perushaan itu merupkan BUMD, BUMN, dan beberapanya adalah perusahaan swasta.

Kampung-kampung yang akan ditata itu merupakan kampung kumuh kategori ringan dan sedang dengan jumlah populasi sekitar 700 jiwa per hektar. Kampung kumuh tersebut masuk dalam rencana penataan 100 kampung kumuh yang digaungkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Untuk pembangunan kawasan kumuh sedang itu tidak menggunakan APBD tapi murni dari CSR perusahaan. Dana APBD fokus untuk pengembangan kawasan kumuh berat," kata Meli, saat dihubungi wartawan, Senin (17/12/2012).

Teknisnya, kata Meli, Dinas Perumahan DKI Jakarta akan merekomendasikan konsep serta lokasi kampung kumuh ringan dan sedang melalui proposal. Setelah itu, pihak perusahaan bebas memilih eksekusi pembangunan berdasarkan rekomendasi tersebut.

"Kami hanya menawarkan konsep, nanti perusahaan yang memilihnya. Misalnya kampung A butuh perbaikan kantor RW, nanti kami ajukan ke perusahaan," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membuka workshop corporate social responsibility (CSR) dalam program perbaikan kampung dan permukiman kumuh. Workshop CSR program penataan kampung ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi kepada dunia usaha yang berkaitan dengan kegiatan perbaikan kampung pemukiman kumuh.

Usulan lokasi dan perkiraan biaya satuan yang diperlukan untuk masing-masing kegiatannya membutuhkan dukungan dari para stakeholder, khususnya dunia usaha baik swasta, BUMD, dan BUMN yang berada di wilayah DKI Jakarta. Jokowi juga menandatangani Memorandum of Undersatnding (MoU) dengan pihak perusahaan.

Terdapat tujuh perusahan yang melakukan kerjasama dengan Pemprov DKI, baik dari BUMD, BUMN, maupun swasta. Tujuh perusahaan itu adalah PT Jasindo, PT Don Media Indonesia, PT Bank DKI, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Propertindo, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP).


Sumber


Perbaikan Kampung Ala Jokowi Siap Dieksekusi 2013

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng sejumlah perusahaan, melalui Corporate Social Responsibility (CSR), untuk melakukan perbaikan kampung. Saat ini, drafnya telah siap untuk ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo agar dapat segera dieksekusi mulai 2013.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pihaknya telah menandatangani MoU sedikitnya dengan tujuh perusahaan. Hal itu dilakukan sebagai komitmen awal dunia usaha dunia usaha menjadi mitra Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan program perbaikan kampung di Ibu Kota.

"Pak Gubernur tinggal tanda tangan drafnya. Banyak kok, ada yang dari BUMD dan BUMN," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (17/12/2012) pagi.

Sebelumnya, Gubernur Joko Widodo menandatangani kesepakatan bersama dengan beberapa Direktur perusahaan swasta, BUMD dan BUMN. Yakni PT Jasindo, PT Don Media Indonesia, PT Bank DKI, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Propertindo, PD Pembangunan Sarana Jaya dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) sebagai komitmen awal dunia usaha menjadi mitra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan program Perbaikan Kampung Permukiman Kumuh di DKI Jakarta.

Program perbaikan kampung di DKI Jakarta telah dilaksanakan sejak tahun 1969, dengan menitikberatkan pada kegiatan pembangunan fisik lingkungan seperti pembangunan prasarana jalan, saluran penghubung, sarana kesehatan dan fasilitas publik lainnya. Pemprov DKI Jakarta melaksanakan program perbaikan kampung pada lokasi permukiman kumuh yang dilaksanakan secara berkesinambungan, mulai dari pembentukan kelompok swadaya masyarakat, pendampingan dan penguatan kelompok swadaya masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dan pemandirian kelompok swadaya masyarakat dengan salah satu hasilnya adalah dirumuskannya Community Action Plan (CAP) dengan berdasarkan kepada kebutuhan masyarakatnya.

CAP merupakan target sasaran bagi semua pelaku kepentingan di bidang perumahan dalam membantu peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh. Berdasarkan data direktori kumuh tahun 2011, masih terdapat 392 RW kumuh yang memerlukan penanganan serius dan komprehensif dari semua stakeholder.

Dari CAP inilah, Pemprov DKI Jakarta melakukan pemilahan program perbaikan kampung bekerjasama dengan dunia usaha, antara lain pembangunan prasarana umum kawasan perumahan mulai dari perencanaan teknis sampai dengan pelaksanaan fisiknya, termasuk pembangunan ruang interaksi sosial, perbaikan rumah tidak layak huni, perbaikan MCK dan sarana penunjang fasilitas publik lainnya.

Pada tahap berikutnya, ada beberapaa perusahaan swasta dan BUMD yang akan bergabung melaksanakan program ini melalui CSR, yaitu PT Astra International Tbk, PT Jakarta Tourisindo dan PD Pasar Jaya.

Sumber

Ini bagus banget Pakde Jakowi karena kerjasama seperti ini harus perlu di gerakkan untuk membangun Jakarta bersama2...

PT Astra International Tbk, PT Jakarta Tourisindo dan PD Pasar Jaya, ke tiga perusahaan ini dikejarin aja Pakde biar makin mantabs lumayan kan buat hemat APBD...

Nah jangan lupa juga tuh para dedengkot pengembang perumahan Jakarta seperti Agung podomoro, Group Ciputra, Agung sedayu gruop diminta untuk ikut serta mengelola kampung kumuh biar sekali2 ikut ngurus kampung kumuh masak yang diurusin yang mewah2 mulu ...