DPR Isyaratkan Perjuangkan "Pak Kades" Jadi PNS

Unjuk rasa ribuan perangkat desa menuntut pengesahan RUU Desa dan pengangkatan menjadi PNS disambut baik oleh DPR. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengisyaratkan akan memperjuangkan tuntutan tersebut masuk ke dalam draft RUU Desa.

Hal tersebut disampaikan Priyo saat menemui perwakilan pendemo yang terdiri dari Ketua Parade Nusantara Sudir Santoso, Koordinator Aliansi Desa Indonesia Suryokoco Adi Saputro dan Wakil Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Widi Hatono di Gedung DPR, di Senayan, Jakarta, Jumat (14/12/2012).

"Kehadiran mereka mengepung DPR RI adalah kehadiran kesekian kalinya setelah mereka melakukan pemberitahuan 3 hakikat penting agar masuk dalam klausul UU Perangkat Desa. Keinginan yang disuarakan hari ini harusnya kita bisa terima agar DPR RI memberi peluang diterimanya tuntutan," tutur Priyo.

Priyo menjelaskan ada tiga hal yang diinginkan "Pak Kades" dalam demo kali ini. Ketiga tuntutan tersebut dinilai Priyo bukan hal yang sulit terwujud masuk dalam draft RUU Desa yang tengah dibahas.

"Pertama, pegawai perangkat desa ingin diangkat jadi PNS. DPR RI harus memberikan kelonggaran agar itu diterima, saya akan menganjurkan agar diterima dalam draft RUU Desa itu. Kalau pemerintah mengalami kesulitan karena anggaran terbatas, solusinya adalah menerima mereka secara bergelombang sehingga tidak menggoncang anggaran negara," ujar Priyo.

Selanjutnya "Pak Kades" mendesak agar periodesasi jabatan mereka dari 6 tahun menjadi 8 atau 10 tahun ini adalah jalan moderat yang bisa disetujui oleh Presiden mereka ini terhubung langsung dengan masyarakat di lapangan jadi tidak harus menyamakan masa jabatan 5 tahun

Ketiga, aspirasi perlunya dana alokasi desa. Permintaan itu bukan hanya bisa menjadi mimpi. Dana-dana yang ada sekarang masih berceceran ke Kementerian-kementerian sekian triliun rupiah.
Anggaran yang seharusnya masuk ke perlu digunakan tepat sasaran dan tepat anggaran.

"Sekian triliun dana untuk membangun desa itu 40 persen hilang di tengah jalan dicuil untuk kas atau biaya konsultan sehingga hanya nyampai ke desa 45-60 persen dari yang ditetapkan," papar Priyo.

Priyo yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina Parade Nusantara ini menyarankan agar dana pembangunan desa dikumpulkan saja ke rekening bupati. Namun Priyo menggaris bawahi penggunaan anggaran agar tepat sasaran secara utuh sampai ke kepala desa.

"Saran saya dana itu dikumpukan saja khusus ke rekening bupati dengan catatan gubernur atau bupati dengan alasan apapun tidak boleh mencuil dana itu melainkan diberikan secara utuh kepada kepala desa," tutup politisi Golkar ini.

[URL="http://news.detik..com/read/2012/12/14/190045/2119155/10/dpr-isyaratkan-perjuangkan-pak-kades-jadi-pns?9911012"]http://news.detik..com/read/2012/12/14/190045/2119155/10/dpr-isyaratkan-perjuangkan-pak-kades-jadi-pns?9911012[/URL]

Keluyuran Saat Jam Kerja, Puluhan PNS Karanganyar Terjaring Razia

KARANGANYAR–Puluhan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Karanganyar terjaring razia yang digelar petugas Satpol Pamong Praja (PP) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Rabu (12/12/2012).

Razia dilakukan di Jl Karanganyar-Mojogedang tepatnya depan SDN 02 Gedong, Karanganyar. Sekitar pukul 11.15 WIB sejumlah petugas Satpol PP mengadang PNS yang melintas di jalan.

Para PNS lalu diarahkan masuk ke area SDN Gedong untuk didata dan diberi pengarahan petugas BKD. Tidak hanya pengendara sepeda motor, petugas Satpol PP juga memeriksa kendaraan umum seperti minibus dan mobil dinas berpelat nomor warna merah.

Dalam razia yang berlangsung sekitar satu jam tersebut berhasil dijaring 41 PNS Pemkab Karanganyar yang keluyuran pada jam kerja tanpa disertai surat tugas dari atasan mereka. Namun saat didata para PNS berdalih keluar kantor karena sedang menunaikan tugas intansi. Kendati ada juga yang mengaku keluar kantor untuk mengurus keperluan pribadi atau keluarga.

Kulakan

Lucunya, di antara PNS yang berhasil dijaring petugas Satpol PP dan BKD terdapat beberapa PNS yang kedapatan membawa barang belanjaan seperti bensin, rambak dan makanan ringan. Barang-barang dagangan tersebut diduga hasil kulakan di pasar di kawasan Karanganyar kota, untuk kemudian dijual kembali secara eceran.

Salah seorang guru SMPN 2 Mojogedang, Natali, mengaku keluar jam kerja untuk mengurus pembuatan kartu asuransi kesehatan (askes) suaminya. Di hadapan petugas BKD, dia mengaku baru beberapa hari terakhir menikah.

Kepala Sub Bidang Disiplin PNS BKD Karanganyar, Sugiyarto, menjelaskan setiap PNS yang akan keluar kantor pada jam kerja harus membawa surat tugas dari atasan mereka langsung. Surat tersebut sebagai bukti bahwa PNS bersangkutan benar-benar sudah mendapat izin keluar kantor dari atasannya.

Pernyataan senada disampaikan Kepala Satpol PP Karanganyar, Widarbo Basuki. Menurut dia tingkat kedisiplinan PNS Karanganyar terlihat semakin menurun. Untuk itu pihaknya terus melakukan razia bersama BKD sebagai langkah pengawasan melekat kedisplinan PNS.

Salah satu pelanggaran yang dilakukan PNS yakni keluar kantor atau pulang kerja saat masih jam kerja. Padahal merujuk PP No 53/2010 tentang Disiplin PNS, jam kerja pegawai mulai dari pukul 07.00 WIB hingga 13.45 WIB.

“Saat ini baru jam 11.30 WIB sudah banyak yang pulang. Mereka akan mendapat sanksi tertulis dari BKD melalui atasan langsung mereka,” jelas Widarbo.

http://www.solopos.com/2012/12/12/ke...g-razia-357023

ts : ternyata tujuan akhirnya adalah mencari uang pensiun...., berarti promosi JAMSOSTEK DAN PERUSAHAAN ASuRANSI TELAH BERHASIL MENGUBAH MINDSET PAK KADES....