Blok Mahakam Kaltim yang mengandung cadangan gas senilai Rp 1.700 Ttiliun


Pengamat:
Pengkhianatan BP Migas Terlihat di Blok Mahakam
Selasa, 13 November 2012, 19:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,CILACAP--Pengelolaan Blok Mahakam adalah salah satu kasus yang dianggap menunjukkan ketidaberpihakan BP Migas terhadap bangsa Blok ini adalah salah satu ladang gas terbesar di Tanah Air dengan rata-rata produksi sekitar 2.200 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dan cadangan gas mencapai 27 triliun kaki kubik. Cadangan gas yang tersisa di blok ini menurut peengamat peminyakan dari Indonesian Resources Studies, Marwan Batubara, di Cilacap, Selasa (13/11) masihlah besar. Padahal ladang itu telah diekspoitasi sejak tahun 1970 oleh perusahaan Perancis Total E&P dan Inpex Corporation dari Jepang.

Diperkirakan, saat ini, ujar Marwan, masih tersisa 12 tirliun kaki kubik dengan potensi pendapatan sekitar Rp 1.700 triliun. Sebenarnya, kontrak kerja sama antara pemerintah dan kedua perusahaan asing tersebut, telah diperpanjang satu kali. Kontrak pertama, dilakukan untuk 30 tahun pada tahun 1967, kemudian diperpanjang selama 20 tahun pada tahun 1997.

Dengan demikian, kontrak kerjasama (KKS) Blok Mahakam itu akan berakhir tahun 2017. Namun belum lagi berakhir KKS kedua tersebut, kedua perusahaan tersebut telah meminta agar kontrak kerjasama bisa diperpanjang lagi. Permintaan ini, tak hanya disampaikan perusahaan, tapi juga oleh pimpinan pemerintahan kedua negara asal perusahaan. Pengajuan itu mengingat besarnya cadangan gas yang masih tersimpan di blok Mahakam tersebut.

Yang menyedihkan, sikap BP Migas dan wakil pemerintahan di kementerian, ternyata lebih cenderung memenuhi keinginan pihak asing tersebut. ''Ini pengkhianatan terhadap amanat pasal 33 UUD 45, karena cenderung memperkokoh penjajahan asing terhadap sumber daya strategis rakyat Indonesia,'' jelasnya. Untuk itu, IRESS menuntut pemerintah memutuskan KKS blok Mahakam dengan perusahaan asing dan menunjuk Pertamina sebagai operator blok Mahakam. ''Kita juga mendesak pemerintah, mengikis habis pejabat-pejabat pemerintah yang menjadi kaki tangan asing yang sering melakukan kebohongan publik, merendahkan kemampuan SDM da martabat bangsa,'' katanya.
http://www.republika.co.id/berita/ek...i-blok-mahakam


Pertarungan Asing vs Lokal di Blok Mahakam
Senin, 22 Oktober 2012 | 06:02 WIB

SURAT berjudul ‘Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat’ itu masuk ke Kementerian Sekretariat Negara sekitar pukul 12.00 WIB, Rabu pekan lalu. Surat itu ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Isinya, agar Presiden SBY menghentikan Kontrak Karya (KK) Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation di Blok Mahakamdi Bontang, Kalimantan Timur. Surat itu dikirim berbarengan dengan aksi unjuk rasa sekitar 200-an orang dari berbagai elemen masyarakat yang dikoordinir Direktur Eksekutif Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara di depan Istana Merdeka di hari itu.

Petisi tersebut diteken beberapa tokoh, antara lain Prof Dr H. Mochtar Pabottingi dari LIPI, Prof Dr H Muhammad Asdar dari Universitas Hasanudin Makassar, pengamat ekonomi dari The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadli Hasan, Direktur Econit Hendri Saparini, pengamat minyak dan gas, Kurtubi, dan Presiden Serikat Pekerja Migas Seluruh Indonesia, Faisal Yusra. Tak ketinggalan, dukungan dari mahasiswa dan sejumlah aktivis di Jakarta. ‘Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat’ tampaknya digalang sebagai pressure group terhadap pemerintah agar menyerahkan Blok Mahakam kepada PT Pertamina setelah tahun 2017 mendatang. “Kami akan terus menggalang dukungan di internet,” kata Marwan.

Petisi ini bisa disebut sebagai awal pertarungan memperebutkan ladang gas dan minyak di Blok Mahakam yang berlokasi di Bontang, Kalimantan Timur. Sebab, naga-naganya peluang Pertamina mengelola blok tersebut, semakin kecil. Simak saja pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Dia bilang, pemerintah belum punya sedikit pun rencana memberikan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina. Sebab, ada risiko yang harus ditanggung Pertamina bila blok tersebut dikelola. Misalnya, investasi yang harus dikeluarkan perusahaan milik negara tersebut sangat besar.

Tak hanya Jero. Wakilnya, Rudi Rubiandini, meminta Pertamina agar tak perlu nafsu menjadi operator Blok Mahakam. Soalnya, menurut Rudi, BUMN ini tak akan sanggup mengelola ladang gas Mahakam yang begitu besar dan sulit. Bahkan, Kepala BP Migas R.Priyono terang-terangan mendukung Total dan Inpex untuk tetap menjadi operator.

Pertamina Siap

Asal tahu saja, sejak tiga tahun lalu Pertamina berkeinginan mengelola Blok Mahakam. Bahkan, BUMN ini telah mengajukan proposal kepada pemerintah sejak 4 November 2009. Pertamina menghitung, blok yang dikelola oleh Total E&P Indonesie dari Perancis dan Inpex Corporation asal Jepang tersebut diprediksi mampu menggenjot portofolio perseroan dan menjadi salah satu ladang penghasil gas terbesar di dalam negeri.

Untuk itulah, sejak Februari lalu, Pertamina telah menempatkan sejumlah pegawainya di Blok Mahakam untuk ikut terlibat pengoperasian. Pertamina juga siap mengucurkan dana hingga US$ 1 miliar atau sekitar Rp 9,4 triliun untuk mengebor 100 sumur baru di tahun 2012. “Kalau pemerintah memberi kepercayaan, Pertamina siap mengelola sumber-sumber minyak di tanah air, termasuk mencari sumber minyak di luar negeri,” ujar Sugiharto, Presiden Komisaris Pertamina kepada InilahREVIEW, Kamis pekan lalu.

Konon, cadangan gas di Blok Mahakam masih tersisa sebanyak 12,5 triliun kaki kubik (trillion cubicfeet/ tcf), dari total cadangan 27 tcf. Total dan Inpex yang kini memegang hak konsesi atas blok tersebut diperkirakan telah mengeksploitasi sekitar 13,5 tcf gas yang ada, dengan pendapatan kotor sekitar US$ 100 miliar. Menurut hitungan IRESS, dengan harga gas yang terus naik, Blok Mahakam berpotensi menghasilkan pendapatan kotor sebesar US$ 187 miliar (Rp 1.700 triliun).

Tekanan

Itulah mengapa, Total dan Inpex ingin terus bertahan di Blok Mahakam. Lobi dan tekanan pun dilakukan terhadap Pemerintah Indonesia. Saat berkunjung ke Jakarta pada Juli 2011, PM Perancis Francois Fillon terang-terangan meminta perpanjangan kontrak Blok Mahakam.

Tak berhenti sampai di sini. Menteri Perdagangan Luar Negeri Perancis Nicole Bricq kembali meminta perpanjangan kontrak saat Jero Wacik berkunjung ke Paris, 23 Juli 2012. Hal yang sama disampaikan oleh CEO Inpex Toshiaki Kitamura saat bertemu Wakil Presiden Boediono dan Presiden SBY pada 14 September 2012. Lobi dan tekanan itu ternyata membuahkan hasil. Menurut sumber yang tahu persis soal ini, perpanjangan kontrak akan kembali diberikan kepada Total dan Inpex. “Syaratnya harus bermitra dengan BUMN,” kata sumber.

Public Affairs and Corporate Communication Total E&P Indonesie Leo Tobing, mengakui kuatnya keinginan Total untuk terus menggarap Blok Mahakam. Permohonan perpanjangan kontrak selama 25 tahun, sudah dilayangkan. Bila ini jadi kenyataan, Total akan terus menyedot gas di Blok Mahakam sampai 2042. “Kami sudah ajukan perpanjangan kontrak atas Blok Mahakam. Kami optimistiskarena kamilah yang paling paham,” ujar Leo.

Sekadar catatan, Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Mahakam diteken pada 31 Maret 1967 oleh Pemerintah Indonesia dengan Total dan Inpex, beberapa minggu setelah Soeharto dilantik menjadi Presiden RI ke-2. Kontrak berlaku selama 30 tahun hingga 31 Maret 1997. Namun beberapa bulan sebelum Soeharto lengser, kontrak Blok Mahakam telah diperpanjang selama 20 tahun, sehingga kontrak akan berakhir pada 31 Maret 2017.

Kalau berpegang pada UU Migas No 22/2001, ketika kontrak berakhir, maka pengelolaan diserahkan kepada BUMN. Tapi, naga-naganya, kontrak Total dan Inpex akan diperpanjang lagi. Inilah yang bakal membuat pertarungan di Blok Mahakam semakin sengit, karena munculnya perlawanan dari berbagai elemen masyarakat yang menolak.
[url]http://ekonomi.inilah..com/read/detail/1918344/pertarungan-asing-vs-lokal-di-blok-mahakam[/url]

----------------------------

Ujung-ujungnya, tergantung bagaimana ketegasan Presiden RI sendiri, berpihak kepada kepentingan nasional atau kepentingan asing!