Biaya Penunjang Operasional
Kepala Daerah DKI JAKARTA

Ahok.Org – Dalam rangka menjalankan dan mendorong budaya transparansi dalam lingkungan Pemda DKI, Wakil gubernur Basuki T. Purnama (Ahok) mempublikasikan secara terbuka gaji bulanan dan tunjangan yang diterimanya beberapa hari lalu.

Kali ini Ahok juga mempublikasikan kepada masyarakat dana operasional yang dialokasikan untuk Gubernur maupun Wakil Gubernur DKI. Di dalam dokumen terlampir bisa terlihat nilai maksimal untuk biaya operasional penunjang kepala daerah DKI adalah 0.15 persen dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam kepemimpinannya, Fauzi Bowo di tahun 2012 mengalokasikan 0.0859 persen dari target PAD. Dengan kata lain, Fauzi Bowo hanya mengalokasikan kira-kira setengah dari yang bisa dia alokasikan.

Secara nominal jumlah uang operasional ini cukup besar yaitu Rp. 17.640.352.300,00. Berdasarkan SK Gubernur 1634 tahun 2007 (terlampir), ditetapkan pembagian biaya operasional dengan komposisi 70 persen untuk gubernur dan 30 persen untuk wakil gubernur. Biaya penunjang operasional ini diberikan kepada kepala daerah setiap 3 bulan dengan jumlah yang sama yaitu masing-masing Rp. 4.410.088.075,-. Dalam triwulan terakhir yaitu bulan Oktober-Desember 2012 rincian alokasinya adalah sebagai berikut:



Sebagai catatan, per tanggal 6 November biaya operasional untuk bulan Oktober-Desember 2012 belum diterima oleh Gubernur maupun Wakil Gubernur.