Mau nanya soal hukum donk,

1. Kalau Direksi WNA, apakah ada syarat-syarat atau kelengkapan dokumen yang diperlukan supaya dia dapat terima gaji dari Perusahaan Indonesia?
2. Kalau Direksi WNA tersebut merupakan Direksi dari beberapa Perusahaan (Anak Perusahaannya/Group dari Perusahaannya) apakah dia berkewajiban untuk mengalokasikan sedikit gajinya untuk anak perusahaannya tersebut? Jika iya, apakah alokasi tersebut terkena PPN atau Pajak Potong Pungut (withholding tax)?

Terima Kasih