JAKARTA- Kisruh yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri dinilai hanya menjadi tontonan semu bagi rakyat.

Salah satu mantan aktivis Forum Kota (Forkot), Jeppri F Silalahi mengatakan, kasus antara KPK dengan Polri terlihat sangat janggal dan terkesan disutradai jika dilihat dari kronologis yang terjadi sebelumnya.

Kronologis tersebut menurutnya mulai dari pemanggilan Djoko Susilo ke KPK pada tangal 5 Oktober lalu yang disusul pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Kapolri untuk memberi arahan mengatasi perselisihan KPK dan Polri hingga aksi kedatangan Polda Bengkulu ke KPK untuk menjemput penyidik KPK Kompol Novel Baswedan usai pertemuan SBY dengan Kapolri.

"Tentu semua berharap pertemuan SBY dan Kapolri bukan merencanakan pengepungan KPK. Tapi jika yang dibicarakan bukan pengepungan KPK maka seharusnya Kapolri atau setidaknya para perwira yang mengepung KPK diberi sanksi tegas karena pengepungan itu sama saja dengan tidak menghormati pembicaraan Kapolri dengan SBY satu jam sebelumnya, "ujarnya dalam rilis yang diterima Okezone, Kamis (11/10/2012).

Ditambahkan aktivis yang pernah dipenjara di era Presiden Susilo Bambang Yudyonono ini, malam saat pengepungan tersebut hadir pula Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana di KPK yang juga ditemani oleh pimpinan KPK Bambang Widjojanto. Saat itu Bambang menyatakan jika Novel tak bersalah. Padahal publik apalagi Bambang dan Denny tahu jika yang berhak memutuskan tersebut adalah pengadilan dan bukan lembaga seperti KPK.

Selanjutnya, setelah kejadian tersebut maka kronologis di hari berikutnya adalah aksi massa dan sejumlah aktivis untuk menyelamatkan KPK. Aksi massa ini kemudian disambut oleh pidato Presiden SBY yang isinya memutuskan KPK berwenang mengusut kasus simulator SIM tapi kehilangan wewenang mengusut korupsi pengadaan barang lainnya di Polri termasuk kehilangan wewenang mengusut rekening gendut.

"Walau janggal dan seolah ada sutradara, tapi semua pemain bahagia. KPK dapat pembatalan revisi UU KPK, SBY dapat "piala citra", polisi boleh mengusut dirinya,politisi, akademisi, aktivis dan artis dapat panggung dan ironisnya, rakyat cukup dapat ilusi seolah ada pemberantasan korupsi," ujar Jeppri yang juga menjabat fungsionaris DPP PDI Perjuangan.

Kondisi ini lanjutnya berbanding terbalik dengan apa yang terjadi saat rakyat berkonflik dengan pemerintah seperti yang terjadi pada kasus Bima, Tiaka, Mesuji dan lainnya.

"Memang konflik sesama birokrat tak sama dengan konflik antar negara dengan rakyat yang ditindas. Skenario cerdas, tanpa ada pemecatan, tak ada kaca pecah, tak ada luka. Ada pelanggaran hukum namun tak ada yang dipenjara. Semua berbahagia," pungkasnya.

Sementara itu beberapa hari lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memuji isi pidatonya terkait kisruh antara KPK dan Polri.

"Terima kasih atas pujian terhadap pidato semalam. Tentu bila banyak kalangan dan masyarakat memuji substansi pidato tersebut. Beliau dengan rendah hati mengucapkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih dan mohon dukungan agar negara kita menjadi lebih baik dan maju," ujar Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha.

Lebih lanjut Julian menjelaskan, Presiden senantiasa mengikuti, menyimak, dan memberikan arahan dan instruksi kepada para menterinya untuk mengambil langkah dalam menyikapi semua isu publik, termasuk perselisihan KPK-Polri.


sumber : http://news.okezone.com/read/2012/10...at-dapat-ilusi

komen : memang kemarin banyak yang terbuai... jujur ane masih kurang srek kalo kasus besar lain diluar simulator SIM diusut sendiri oleh polisi...
tetapi..oh... tetapi... wasit telah memutuskan.. hanya supporter yang bisa mengubah keadaan.