Sebelum KPK, BPK Diminta Audit DPR

TEMPO.CO, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai audit kinerja justru perlu lebih dulu dilakukan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. "Sebelum minta audit kinerja untuk KPK seharusnya mereka melihat internalnya terlebih dulu," kata kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Fitra, Uchok Sky Khadafi, kepada Tempo, Jumat, 28 September 2012.

Hal itu ia sampaikan menanggapi permintaan DPR kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit kinerja dini terhadap KPK. Kemarin, Ketua Komisi Hukum Gede Pasek Suardika mengatakan audit diperlukan untuk mengetahui kesesuaian anggaran dengan kinerja KPK.

Uchok menilai jumlah anggaran yang diterima DPR untuk pembahasan rencana undang-undang tak sebanding dengan kinerja mereka. "Produk undang-undang DPR banyak dikritik dan masuk ke Mahkamah Konstitusi," kata dia.

Menurut Uchok, BPK selama ini belum mengaudit DPR secara mendalam. Padahal anggaran yang digelontorkan negara untuk pembahasan dan perancangan undang-undang terbilang besar. Pada 2011 negara menganggarkan Rp 275,2 miliar untuk pembentukan dan pembahasan 54 RUU. Jumlah tersebut meningkat drastis dalam anggaran 2012 menjadi Rp 466 miliar untuk pembahasan 59 RUU. "Mereka (DPR) tidak melaporkan pengeluaran detail disertai kuitansi seperti pemerintah yang menggunakan sistem at cost," kata Uchok.

Sebabnya, penggunaan anggaran DPR diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1990 yang menyebutkan bahwa anggaran DPR bersifat lumpsum. "Ini menjadi bemper untuk melindungi pejabat yang belanja apa saja, padahal uang negara harus bisa diukur dampaknya untuk rakyat," kata uchok.

Karena itu, Fitra mendesak agar pemerintah segera mengganti peraturan tentang penggunaan anggaran tersebut. "Tapi DPR tidak mengusulkan penggantian PP 61 ini karena mereka juga menikmati," kata Uchok.
sumber


SETUJU SEKALI, Kinerja DPR amburadul, uang pelesiran ke luar negeri di audit, audit juga keluarga dan kerabat anggota DPR (indikasi pencucian uang), audit juga uang anggaran pembahasan UU, audit absensi kehadiran, dll