Berdasarkan rilis resmi dari PT. KAI Commuter Jabodetabek (KCJ), akan ada
kenaikan tarif KRL yang akan diberlakukan mulai tanggal 1 Oktober 2012. Dengan
ini kami, Komunitas Pengguna KRL Jabodetabek (KRL-Mania) menyatakan:

MENOLAK rencana kenaikan tarif KRL Jabodetabek.

Dasar penolakan kami adalah sebagai berikut:

1. Apa jaminan pelayanan yang diberikan?
   Kualitas pelayanan yg diinginkan penumpang itu sebenarnya sederhana. Kami
   sering menyampaikan kepada KAI/KCJ poin-poin yang bisa ditingkatkan dengan
   mudah tanpa perlu biaya besar:
   
   • Informasi gangguan perjalanan
     
   • Informasi stasiun yang akan disinggahi
     
   • Nama dan Nomor Urut Kereta
     
   • Pelayanan loket
     
   • Lampu penerangan
     
   • Toilet
     
   • Fasilitas kesehatan
     
   • Fasilitas kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, balita,orang sakit; lansia dan orang lanjut usia di kereta,
     
   
   
   Poin-poin ini sudah berkali-kali kami sampaikan dalam berbagai forum,
   dan bukan kami susun sendiri. Ini adalah poin-poin dari Permen No. 9 Th.
   2011 tentang SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang telah disahkan 1.5 th
   yang lalu, namun operator selalu menghindar untuk menerapkannya.
   Semuanya lebih bersifat pelayanan yg manusiawi. Dari pengalaman kami,
   justru yg manusiawi ini dilupakan. KAI/KCJ selalu hanya melihat sisi aset:
   "kami akan menambah 160 KRL", "memperpanjang peron", dsb. padahal dari segi
   manajemen, ada ungkapan "Assets make possibility. People make it happen".
   Jadi dibalik aset itu ada manusianya yg penting, bagaimana petugas dan
   manajemen KAI itu lebih berorientasi melayani,
   
   
2. Ada unsur 'kebohongan publik' pada klaim KCJ yang menyatakan bahwa tarif
   KRL tidak pernah naik selama tiga tahun terakhir. Faktanya, pada tahun
   2011, ketika Commuter Line mulai dioperasikan, sudah ada kenaikan tarif
   dari Rp 5.500 (Ekonomi AC) menjadi Rp 7.000 (Commuter Line relasi
   Bogor-Jakarta Kota/Tanah Abang) atau Rp 6.000 (Commuter Line relasi
   Depok-Jakarta Kota/Tanah Abang).
   
   
3. Sebelum tarif naik pun, KRL kelas ekonomi (bersubsidi) semakin dikurangi jadwalnya. Sementara KRL non-Ekonomi belum tentu AC-nya dinyalakan (atau mungkin dinyalakan tapi dalam kondisi rusak dan tidak diperbaiki), sehingga menyebabkan penumpang atap KRL (ataper) masih tetap eksis. Janji Menteri BUMN soal penanganan masalah ataper tidak terbukti. Bila tarif KRL non-Ekonomi dinaikkan lagi Oktober nanti, dikhawatirkan KRL ekonomi menjadi semakin penuh sesak (overload).
   
   
4. Kebocoran pemasukan dari karcis masih terjadi, akibat oknum-oknum
   beratribut tertentu yang tidak diperiksa karcisnya. Free riders belum
   diselesaikan. Seharusnya ini diselesaikan dulu daripada mencari solusi
   instan yang mengorbankan penumpang.
   
   
5. Adanya pemborosan anggaran yang sudah terjadi pada pengadaan sistem
   Commet. Mesin-mesin e-Ticketing terbengkalai, belum berfungsi, malah ada
   yang sudah rusak. Hal ini diperparah dengan dihapuskannya KTB/Abodemen yang diganti dengan Commet yang jumlahnya terbatas dan tidak jelas lagi
   keberlanjutannya. Ironisnya, tidak disediakannya kartu Commet tambahan
   malah membuat antrian pembeli karcis bertambah panjang. Padahal,
   rencananya, sistem Commet dibuat untuk mengurangi antrian tersebut. Selain itu, tidak ada pertanggungjawaban yang jelas tentang nasib sistem ini.
   Apakah inefisiensi dan pemborosan ini harus ditanggung oleh penumpang KRL?. Dan 'sialnya' lagi, dengan belum berfungsinya E-Ticketing ini, tarif tiket Commuter Line menjadi tidak dapat diperhitungkan per jarak, dan kenaikan akan diterapkan secara Flat Rp 2000 jauh dekat.
   
   Kemudian kepada Pemerintah, perlu kami ingatkan bahwa dikhawatirkan akan ada penumpang KRL yang kembali mengendarai motor/mobil pribadi bila tarif KRL dinaikkan lagi. Seharusnya, pemerintah memberikan insentif kepada para pengguna KRL karena telah mengurangi beban jalan raya (kemacetan), polusi, konsumsi BBM dan lain-lain; dalam bentuk tarif KRL yang murah dan terjangkau. Jadi selisih antara harga yg diharapkan operator (KAI/KCJ) dengan tarif karcis saat ini semestinya bisa ditutup dari anggaran pemerintah/DPR (daripada dihabiskan untuk acara kunjungan kerja yg tidak jelas manfaatnya, dan lain-lain).
   

Demikian Rilis resmi dari kami, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan
petunjuk dan hidayah-Nya bagi kita semua. Demi KRL Jabodetabek yang
Manusiawi dan Lebih Baik.

sumber: Press release KRL Mania
http://krlmania.com/sinyal/read.php?id=2142