Jakarta Anggaran DPD RI pada tahun 2013 dianggarkan sekitar Rp 1,2 triliun, termasuk pembangunan kantor di 33 provinsi. Kalangan DPR memandang DPD belum memerlukan kantor baru di provinsi.

"Kalau saya beranggapan bahwa sekarang ini mereka lebih banyak di Jakarta, apakah kantor itu akan efektif? Menurut saya tidak," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung kepada detikcom, Jumat (21/9/2012).

Menurut Pramono, anggaran pembangunan kantor baru saja sudah mahal. Kalau ditotal dengan staf dan tenaga yang diperlukan maka anggarannya bisa sama dengan anggaran pembangunan gedung baru DPR yang telah dibatalkan.

"Apalagi kemudian ada pembiayaan lain-lain itu akan lebih mahal karena harus menambah karyawan baru juga," kritiknya.

Pramono juga menepis adanya kesepakatan DPR dan DPD menyangkut penggunaan bersama kantor DPD ini. "Belum pernah ada kesepakatan bahwa kantor ini akan dipergunakan bersama-sama DPR dan DPD," tegasnya.

Anggaran DPD RI pada tahun 2013 dianggarkan sekitar Rp 1,2 triliun. Menurut Sekjen DPD RI Siti Nurbaya, anggaran ini termasuk pembangunan kantor di 33 provinsi yang akan dipakai bersama anggota DPR dan DPD.

Siti Nurbaya menjelaskan Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) sementara untuk DPD RI di RAPBN 2013 sebesar Rp 1,2 triliun. Anggaran ini sudah termasuk rencana pembangunan kantor baru DPD di 33 provinsi. Menurut Siti Nurbaya, lahan yang akan digunakan untuk kantor baru DPD juga sudah siap.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis alokasi anggaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang masuk dalam RAK KL RAPBN 2013. Anggaran untuk para senator ini naik hingga Rp 540,4 miliar dari tahun 2012 lalu.

Berdasarkan data yang diolah Fitra dari RAK KL RAPBN 2013, total alokasi anggaran DPD untuk tahun 2013 sebesar Rp 1,2 Triliun. Padahal pada tahun 2012, total alokasi anggaran hanya sebesar Rp 604 miliar. Anggaran DPD RI juga sempat ditambah Rp 150,7 miliar dalam APBNP 2012.

Fitra menyajikan tabel alokasi anggaran sebesar Rp 763,6 miliar diperuntukkan untuk:

1) Kantor baru DPD RI di ibu kota Provinsi (33 unit), Rp 699.700.000.000 - Buat apaan?
2) Layanan perkantoran (12 bulan) Rp 44.558.770.000
3) Pengadaan kendaraan bermotor (3 unit), Rp 900.000.000 - Gak perlu kan? bikin 3 In 1 aja ..
4) Peralatan dan fasilitas perkantoran (50 unit) Rp 8.399.280.000
5) Gedung/bangunan (1000 M2) Rp 10.041.950.000 - Gak perlu juga kan? cuma buat tidur"an

Total Rp 763.600.000.000

[url]http://news.detik..com/read/2012/09/21/160520/2029910/10/dpr-kantor-baru-dpd-di-33-provinsi-rp-6997-m-tak-efektif?9911012[/url]