Transjakarta Rugi Ratusan Miliar, FITRA Minta Pemprov DKI Diaudit
Selasa, 18 September 2012 | 15:59


Bus Transjakarta (sumber: Antara)

Kerugian Transjakarta pada 2012 sebesar Rp253 miliar. Sementara pada tahun 2011 Rp333,1 miliar.

DPR didesak untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa dan mengaudit kinerja Pemprov DKI Jakarta, terkait pengelolaan BLU Transjakarta yang mengoperasional busway, yang disebut merugi.

Berdasarkan data dari Forum Indonesia untuk Transparansi Keuangan (Fitra), kerugian Transjakarta pada 2012 sebesar Rp253 miliar. Sementara pada tahun 2011 Rp333,1 miliar.

Pendapatan Transjakarta pada 2012 ditargetkan Rp425 miliar, dan 2011 sebesar Rp345.518.430.047.

"Ini artinya ada peningkatan pendapatan dari operasional Transjakarta sebesar Rp79 miliar dari tahun 2011 ke tahun 2012," kata Uchok Sky Khadafi dari Fitra.

Dari sisi pendapatan saja, kata Uchok, agak aneh karena melihat minat tinggi penduduk ibu kota dengan moda transportasi itu seharusnya membuat pendapatan lebih besar.

Lebih lanjut, Uchok menyatakan bahwa yang membuat kerugian adalah tingginya biaya operasional pada 2012, yakni BLU harus mengeluarkan anggaran Rp678,6 miliar. Apabila dikurangi pendapatan, maka terdapat minus Rp253,6 miliar yang menjadi kerugian. Kerugian itu harus ditutupi oleh dana publik melalui APBD tahun 2012.

Dari temuan Fitra, pengeluaran BLU Transjakarta itu digunakan untuk anggaran operasional belanja pegawai Rp2,5 miliar, belanja jasa operator sebesar Rp251,1 miliar, dan operasional layanan umum Transjakarta sebesar Rp425 miliar.

Fitra mencatat, kerugian pada 2012 menurun dari tahun 2011 di mana kerugian sebesar Rp333,1 miliar. Tercatat pada tahun itu belanja operator Transjakarta Rp678, 6 miliar.

Belanja tahun 2011 itu dipergunakan untuk belanja pegawai Rp3,4 miliar, belanja jasa operator busway sebesar Rp345,1 miliar, dan operasional layanan umum Transjakarta sebesar Rp330 miliar.

"Kami meminta BPK melakukan audit terhadap pendapatan Transjakarta yang selalu merugi itu," kata Uchok di Jakarta, Selasa (18/9).

"Ini ada apa? Apakah benar merugi, atau sengaja dibuat merugi? Biarkan audit BPK yang menunjukkannya," lanjutnya.

Uchok melanjutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta tak bisa menjadikan besarnya biaya pembangunan infrastruktur Transjakarta sebagai alasan. Sebab menurutnya, dana untuk itu sudah disediakan di mata anggaran terpisah.

Pada tahun 2012, Pemda DKI Jakarta menyediakan alokasi anggaran untuk pembangunan transportasi Jakarta Rp1,2 triliun, naik dari tahun 2011 sebesar Rp418,1 miliar. Yang menerima paling besar jatah dana itu adalah Dinas Perhubungan sebesar Rp1 triliun pada 2012, dengan sebesar Rp294 miliar pada tahun 2011.

Sisanya, menurut data Fitra pula, diberikan kepada Sekretariat Daerah sebesar Rp300 juta pada 2012 dan Rp575 juta pada 2011. Lalu juga ke Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp205,4 miliar pada 2012 dan Rp115,6 miliar pada 2011, serta ke Satpol PP sebesar Rp2,5 miiar pada 2012 dan Rp477,5 juta pada 2011.

Berdasarkan data Fitra, dana itu digunakan pada 2012 untuk pengadaan armada bus busway sebesar Rp152 miliar, sementara pada 2011 juga ada dana pengadaan armada bus sebesar Rp179,6 miliar.

Halte Transjakarta yang sering dinyatakan kelihatan kumuh, juga sebenarnya mendapat alokasi anggaran perbaikan yang pada 2012 sebesar Rp10 miliar, serta Rp1,8 miliar pada 2011. Ada juga tambahan biaya cleaning service Koridor 1 sampai 10 sebesar Rp1 miliar.
Penulis: Markus Junianto Sihaloho/ Murizal Hamzah


http://www.beritasatu.com/megapolita...i-diaudit.html





Selalu Rugi, TransJakarta Harus Diaudit
Angkasa Yudhistira - Okezone
Selasa, 18 September 2012 17:22 wib wib


Bus TransJakarta (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Pendapatan TransJakarta tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp425 miliar. Jumlah meningkat senilai Rp79 miliar dari tahun 2011 sebesar Rp345 miliar. Namun sayang, target pendapatan ini terlalu kecil dibanding biaya operasional yang harus ditanggung TransJakarta.

Berdasarkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), dana operasional alat transportasi ini pada tahun 2012 mencapai Rp678,6 miliar. Padahal, tahun ini pendapatan hanya ditargetkan sebesar Rp425 miliar. Alhasil TransJakarta harus merugi sebesar Rp253,6 miliar.

Menurut Kordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, kerugian operasional TjansJakarta itu harus ditutupi oleh dana publik melalui APBD tahun 2012.

Alokasi anggaran operasional TransJakarta sebesar Rp678,6 miliar, yang meliputi belanja pegawai sebesar Rp2,5 miliar, belanja jasa operator TransJakarta sebesar Rp251,1 miliar dan operasional layanan umum Transjakarta sebesar Rp425 miliar.

"Sedangkan pada tahun 2011, BLUD TransJakarta juga mengalami kerugian sebesar Rp333,1 miliar. Hal ini sebabkan oleh pendapatan busway hanya sebesar Rp345,5 miliar, dan belanja operator busway sampai sebesar Rp678,6 miliar," ujar Ucok dalam siaran pers yang diterima Okezone, Selasa (18/9/2012).

Ucok menambahkan, pada 2012, Pemda DKI Jakarta menyediakan alokasi anggaran untuk pembangunan transportasi Jakarta atau busway sebesar Rp1,2 triliun dan pada tahun 2011 menyediakan alokasi anggaran sebesar Rp418,1 miliar. Untuk tahun 2012, alokasi anggaran terbesar dipegang oleh Dinas Perhubungan sebesar Rp1 triliun, dan pada tahun 2011 sebesar Rp294 miliar.

Maka dari alokasi anggaran untuk 2012 sebesar Rp1 Triliun itu, kata dia, salah satu untuk pengadaan armada bus sebesar Rp152 miliar, dan pada tahun 2011 ada juga pengadaan armada bus sebesar Rp179,6 miliar.

Ucok juga menyesalkan fasilitas halte TransJakarta yang terlihat kumuh, padahal alokasi anggaran tahun 2012 untuk Perbaikan/Perawatan JPO Koridor 1 sampai 10 sebesar Rp10 miliar. Pada tahun 2011 untuk Perbaikan/Perawatan JPO Koridor 1 sampai 8 dialokasikan sebesar Rp1,8 miliar, ditambah Cleaning Service/Kebersihan JPO Busway Koridor 1 s/d 10 sebesar Rp1 miliar.

Dari gambaran diatas, Ucok meminta kepada DPRD DKI Jakarta untuk mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar BPK atau BPKP melakukan audit terhadap pendapatan TransJakarta yang selalu merugi.
(ded)


http://jakarta.okezone.com/read/2012...-harus-diaudit



Siapa dulu dong Gubernurnya...