Menteri Keuangan Agus Martowardojo memilih untuk memberikan hukuman mati pada koruptor dari pada masyarakat harus memboikot pembayaran pajak. "Kalau kita mendapatkan persetujuan UU untuk memberi hukuman mati, ya kita beri," ujarnya saat ditemui di Hotel FourSeason, Jakarta, Senin (17/9).

Dia mengatakan pemerintah terus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Bahkan 2005 hingga 2012 sebanyak 50 persen dari 524 pemerintah daerah dijaring penegak hukum karena korupsi.

"Sementara lihat anggota di pusat, bekas menteri segala macem semua kena, bahkan sekarang banyak pengusaha-pengusaha besar yang selama ini tidak tersentuh (hukum) akhirnya kena," katanya.

Agus meminta masyarakat tidak memboikot pembayaran pajak hanya karena kasus korupsi. Kontribusi pajak untuk membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Indonesia kita sudah menjadi negara ke 16 negara ekonomi terbaik. Di 2030 akan menjadi negara ke 6, makanya perbaikan harus dilakukan," ungkapnya.

Dia menegaskan niatan pemerintah yang transparan dan akuntabel harus didukung dan direspon dengan penegakan hukum dan ke arah yang lebih baik."Dulu mereka sudah melakukan pelanggaran tapi tidak ketahuan. Nah sekarang kita kita yakinkan bahwa itu bisa diproses. Kita yakinkan pengadilan untuk memberikan hukuman mati buat koruptor," katanya.

Sebelumnya, dalam Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdatul Ulama (NU) di Pesantren Kempek Cirebon 15-17 September 2012, mengemukakan wacana untuk memboikot pajak yang dituding hanya untuk dikorupsi.

http://www.merdeka.com/uang/daripada...-koruptor.html

semoga ini bukan wacana saja, tetapi terimplementasi nyata