NU nilai pilkada langsung patut dihentikan
Selasa, 11 September 2012 22:39 WIB | 1437 Views

Jakarta (ANTARA News) - Nahdlatul Ulama (NU) menilai pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai hasil reformasi yang diharapkan membawa kebaikan ternyata di dalam praktiknya banyak menimbulkan kerusakan sehingga patut dipertimbangkan untuk dihentikan. Namun demikian, para ulama NU akan membahas lebih dalam lagi penilaian mereka atas manfaat dan kerugian pilkada langsung itu di forum Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar NU yang akan digelar di Cirebon, Jawa Barat, 15--18 September 2012, yang hasilnya akan direkomendasikan ke pemerintah dan pihak-pihak terkait.

Katib Aam Syuriah PBNU KH Malik Madany termasuk salah satu ulama NU yang menilai banyak kerugian bahkan kerusakan yang ditimbulkan pilkada langsung. Menurut dia, pilkada langsung yang awalnya diniatkan untuk mendapatkan pemimpin berkualitas sekaligus sebagai pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat, di dalam kenyataannya justru memberikan hasil yang sebaliknya. "Pendidikan politik dan demokrasi yang diperoleh masyarakat bukanlah pendidikan yang baik dan bermoral, melainkan justru pendidikan yang tidak sehat," katanya di Jakarta, Selasa.

Praktik politik uang yang mewarnai hajatan pilkada langsung, menjadikan masyarakat cenderung untuk memanfaatkan momentum pencalonan seseorang untuk memperoleh keuntungan materi, demikian pula yang dilakukan oleh sebagian besar partai politik terhadap para calon yang diusungnya, sehingga memperbesar biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang calon. "Beban biaya yang berat ini akan dicarikan penggantinya kelak ketika sang calon benar-benar menjadi kepala daerah. Bagi kepala daerah semacam ini konsentrasi pemikirannya bukan lagi pada kesejahteraan rakyatnya, melainkan pada cara mengembalikan dana yang telah diinvestasikannya dalam pilkada," katanya.

Karena itulah, kata Malik, berbagai perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sebenarnya ingin dihapuskan di dalam era reformasi, justru tampak semakin sulit untuk dihindari. Di sisi lain, penyelenggaraan pilkada langsung di setiap provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia juga menyedot keuangan negara dalam jumlah sangat besar. "Sementara manfaat dan hasil yang diharapkan cukup mengecewakan," kata dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu.

Sementara itu di dalam materi pembahasan komisi masail diniyah maudluiyyah yang disusun panitia Munas NU disebutkan, pilkada langsung pada dasarnya tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila yang berdasarkan permusyawaratan perwakilan. Selain itu juga disebutkan pilkada langsung banyak menimbulkan "kemadlorotan" atau kerugian di dalam pelaksanaannya seperti konflik sosial, memecah belah kerukunan keluarga, mengakibatkan suap dan berujung korupsi, sehingga tanpa mengurangi arti demokrasi, pilkada langsung sudah saatnya dihentikan dan pimpinan daerah dipilih para wakil rakyat, dengan demikian rakyat bisa bekerja lebih produktif tanpa disibukkan pilkada langsung yang banyak memakan korban dan jelas-jelas bertentangan dengan demokrasi Pancasila.
http://www.antaranews.com/berita/332...tut-dihentikan

Biaya Politik Indonesia Mahal & Sulit Dikendalikan
Selasa, 8 Mei 2012 | 19:25 WIB

INILAH.COM, Denpasar - Biaya politik untuk berbagai perhelatan demokrasi di Indonesia sangat mahal dan semakin sulit dikendalikan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifudin usai membuka seminar nasional empat pilar kehidupan bernegara di Hotel Sanur Paradise, Denpasar. "MPR saat ini sedang menyerap aspirasi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia tentang bagaiamana biaya politik yang mahal itu bisa ditekan sekecil mungkin," tegas Lukman, Selasa (8/5/2012). Pengendalian biaya politik tersebut, menurut Lukman bisa dilakukan dengan cara mengubah sistem yang ada atau mengubah peraturan dan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri memperlihatkan, jika biaya pilkada sangat mahal. Untuk Pilkada di kabupaten dan kota saja minimal biaya yang disiapkan sebanyak Rp10 miliar. Sedangkan untuk provinsi minimal Rp30 miliar. Uang tersebut merupakan uang pribadi sang calon kepala daerah. Jumlah tersebut baru sebatas jumlah minimal yang kelihatan secara kasatmata. Belum lagi jumlah uang yang dihitung dari beberapa material lainnya. Selain itu, KPUD juga harus mengambil uang dari APBD untuk berbagai kegiatan Pilkada dan sebagainya. Jumlah dana yang dikeluarkan saat Pilkada tidak sebanding dengan apa yang diterima dari sang calon kepala daerah ketika ia sudah terpilih.

Dari hasil survei itu juga memperlihatkan bahwa dari 525 kepala daerah di Indonesia, 33 persennya tersandung kasus korupsi. Ada 173 orang kepala daerah yang tersandung kasus korupsi dan menjalani proses hukum yang ada. Lukman menyampaikan bahwa dengan kondisi seperti itu ia bertanya apakah masih mempertahankan sistem yang ada atau mengubahnya, karena menurutnya semuanya masih ada banyak alternatif yang bisa diterapkan dalam Pilkada. Bagi Lukman tidak perlu ada kesamaan dalam Pilkada di berbagai daerah di Indonesia. Bagi masyarakat yang sudah memiliki kesadaran politik yang tinggi, maka sistem yang ada bisa saja diterapkan, tetapi sebaliknya jika potensi politik uang masih ada, maka sistemnya sebaiknya diganti.
http://nasional.inilah.com/read/deta...t-dikendalikan

--------------------

Semenjak zaman Reformasi yang menerapkan Pilpres dan Pilkada dengan model pemilihan langsung, efek buruk yang muncul dari model seperti saat itu adalah munculnya praktek 'money politics' yang sangat busuk. Kalau praktek buruk seperti itu diterus-teruskan, maka bisa di prediksi di masa depan, hanya Capres atau Cabup dan Cagub yang kaya raya saja yang bisa ikut dalam setiap Pilpres/Pilkada. Atau calon yang sekedar menjadi "boneka" Cukong berduit yang berani maju dalam setiap Pilkada atau bahkan Pilpres. Jadi sebenarnya bisa diduga pula bahwa bila dalam Pilkada atau Pilpres itu ada calon yang berasal dari keluarga yang kekayaannya pas-pasan, maka dia bisa ikut bertanding di Pilpres/Pilkada itu semata-mata akibat banyaknya "sponsor dana" yang mengelilingi calon ybs. Sehingga bila dia terpilih, kemerdekaannya sebagai Pejabat Negara sebenarnya sudah tergadaikan kepada "donatur"-nya itu. (Dalam beberapa kasus Pilkada di sebuah provinsi di jawa, ada seorang tauke yang spesialisnya menjadi cukong Pilkada, yang mampu menjadi 'sponsor tunggal' setiap ada calon Walikota/Bupati yang akan maju Pilkada di provinsi itu. Kini ada beberapa Bupati/Walikota yang menjadi "peliharaannya". Saya rasa orang-orang intelejen tahu siapa si cukong dimaksud itu)

Bayangkan kemudian kalau "sponsor"nya itu datang dari negara asing atau dari korporat asing seperti MNC's itu. Apa kira-kira tuntutan balas budi yang mereka harapkan dari sang Presiden? Atau kepada siGubernur/Bupati yang di 'sponsori'-nya? Sebab, tak ada makan siang yang gratis, bukan? Ini jelas praktek ketata-negaraan yang sangat buruk dan tidak sehat (worst democracy).

Begitu pula dengan metode pemilihan langsung untuk Pilpres atau Pilkada itu. Apa yang kita praktekkan saat ini, sesunguhnya bukanlah model pemilihan langsung ala Amerika atau Barat. Tapi yang kita pakai saat ini, sesungguhnya adalah metode yang di adopsi dari sebuah model yang sudah lama dipraktekkan di pedesaan Jawa yaitu model pemilihan Kepala Desa atau Lurah di setiap kali penduduknya memilih pemimpin desa mereka. Praktek pemilihan Lurah di Jawa seperti itu sampai saat ini masih terus berlangsung. Dan, siapapun yang pernah tinggal di Jawa atau telah pernah meneliti praktek demokrasi ala Jawa itu dalam pemilihan Lurah, terutama di desa-desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu, sarat dengan praktek 'money politics' dan perjudian (taruhan) dan sogok menyogok serta pesekongkolan dan intimidasi. Dan praktek seperti itu hingga hari ini masih tetap berjalan di wilayah itu.
[lanjut komentarnya dibawah, gan!]