REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Kekerasan yang terjadi Sampang, Madura, disebabkan oleh ketidakpedulian pemerintah terhadap kaum minoritas.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Maarif Insbaike for Culture and Humanity, Fajar Riza Ul Haq,

"Proses demokrasi selama ini dipaksakan ke mayoritas, dan suara kaum minoritas kurang didengarkan. Pemerintah harus mempertimbangkan suara kelompok lain," ujarnya dalam diskusi Sampang di DPD Jakarta, Jumat (31/8).

Fajar juga mangatakan ada kesan selama ini pemerintah ditekan oleh kelompok mayoritas yang sangat bertentangan dengan janji negara.

Padahal, dalam konstitusi disebutkan bahwa semua masyarakat memiliki hak suara yang sama. “Pemerintah itu tugasnya memastikan hak konstitusional setiap warga negara untuk menjalankan kepercayaannya. Jika diterapkan ke bawah, harus ada breakdown-nya. Jangan sampai negara membiarkan ada ketidakadilan," tambahnya.

Untuk itu, dia mengharapkan ke depannya peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terulang lagi. Pemerintah bisa memberikan rasa aman kepada setiap warga negaranya.

"Kita berharap tidak berulang, yang harus dijaga adalah memberikan rasa aman. Itu sudah terkoyak. Bukan hanya sipil, tapi juga aparat negara. Ini kembali sistem sosial yang ditantang oleh global," tegas Fajar.