- Beranda
- Berita dan Politik
KPK Mulai Kasak-kusuk Cari Info Dugaan Mark up Kereta Cepat Whoosh
...
TS
putraFH
KPK Mulai Kasak-kusuk Cari Info Dugaan Mark up Kereta Cepat Whoosh
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak cuma menunggu informasi dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD terkait dugaan mark up proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
"Kami juga tidak menunggu. Kami tentunya mencari juga informasi," ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (22/10) malam.
Selain menunggu informasi dari masyarakat, KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi juga bisa melalui metode membangun perkara atau case building.
Meski demikian, KPK memandang informasi awal terkait dugaan korupsi yang disampaikan masyarakat menjadi sebuah hal positif, mengingat laporan aduan masyarakat merupakan bentuk partisipasi dan pelibatan langsung publik dalam pemberantasan korupsi.
"Kepada masyarakat yang memiliki informasi terkait dengan hal tersebut, silakan untuk disampaikan kepada kami untuk mempermudah dan mempercepat," ungkap Asep.
"Tentunya kami tidak menunggu, kalau kami mengetahui terjadi tindak pidana korupsi, di mana pun ada kewajiban bagi kami untuk melakukan tadi pengumpulan informasi terkait hal tersebut. Jadi, kami secara aktif juga kalau ada informasi terkait tindak pidana korupsi, kami mengumpulkan informasi dan bukti-bukti terkait," pungkasnya.
Sebelumnya, Mahfud mengaku bingung karena KPK sempat meminta dirinya melaporkan dugaan mark up Whoosh.
Mahfud menjelaskan, dalam hukum pidana, lembaga penegak hukum bisa langsung melakukan penyelidikan tanpa menunggu laporan.
"Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh. Di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan. Bisa juga memanggil sumber info untuk dimintai keterangan," ujar Mahfud dalam cuitan di akun X @mohmahfudmd, Sabtu (18/10).
Dugaan mark up Whoosh pertama kali disampaikan Mahfud di akun YouTube Mahfud MD Official. Ia menyampaikan bahwa Indonesia memperhitungkan pembangunan kereta cepat USD52 juta per kilometer, padahal berdasarkan perhitungan Cina biayanya USD17-18 juta per kilometer.
Mahfud juga berkata bahwa apa yang ia sampaikan berawal dari diskusi Agus Pambagio dengan Antony Budiawan di sebuah televisi swasta.
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...a-cepat-whoosh
Harus ada yang bertanggung jawab atas kerugian negara!
"Kami juga tidak menunggu. Kami tentunya mencari juga informasi," ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (22/10) malam.
Selain menunggu informasi dari masyarakat, KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi juga bisa melalui metode membangun perkara atau case building.
Meski demikian, KPK memandang informasi awal terkait dugaan korupsi yang disampaikan masyarakat menjadi sebuah hal positif, mengingat laporan aduan masyarakat merupakan bentuk partisipasi dan pelibatan langsung publik dalam pemberantasan korupsi.
"Kepada masyarakat yang memiliki informasi terkait dengan hal tersebut, silakan untuk disampaikan kepada kami untuk mempermudah dan mempercepat," ungkap Asep.
"Tentunya kami tidak menunggu, kalau kami mengetahui terjadi tindak pidana korupsi, di mana pun ada kewajiban bagi kami untuk melakukan tadi pengumpulan informasi terkait hal tersebut. Jadi, kami secara aktif juga kalau ada informasi terkait tindak pidana korupsi, kami mengumpulkan informasi dan bukti-bukti terkait," pungkasnya.
Sebelumnya, Mahfud mengaku bingung karena KPK sempat meminta dirinya melaporkan dugaan mark up Whoosh.
Mahfud menjelaskan, dalam hukum pidana, lembaga penegak hukum bisa langsung melakukan penyelidikan tanpa menunggu laporan.
"Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh. Di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan. Bisa juga memanggil sumber info untuk dimintai keterangan," ujar Mahfud dalam cuitan di akun X @mohmahfudmd, Sabtu (18/10).
Dugaan mark up Whoosh pertama kali disampaikan Mahfud di akun YouTube Mahfud MD Official. Ia menyampaikan bahwa Indonesia memperhitungkan pembangunan kereta cepat USD52 juta per kilometer, padahal berdasarkan perhitungan Cina biayanya USD17-18 juta per kilometer.
Mahfud juga berkata bahwa apa yang ia sampaikan berawal dari diskusi Agus Pambagio dengan Antony Budiawan di sebuah televisi swasta.
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...a-cepat-whoosh
Harus ada yang bertanggung jawab atas kerugian negara!
aldonistic dan 2 lainnya memberi reputasi
3
625
67
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
691.5KThread•56.8KAnggota
Tampilkan semua post
sir.bayou
#3
Ehh
Wa kemaren baru ngomong tuh
Sama manager keuangan d kantor
Katanya kayak diatas Kowi mesti diadili
Karena kebujakanya merugikan negara
Terus wa bilang kalo ukuranya kebijakan yg merugikan, terus gimana dgn BPJS aturanya diketok antara Megawati sama SBY
Itu juga bikin keuangan negara tekor
Tapi situ ga komentar?
Kata dia BPJS kan ada urgensi
Terus wa bilang gimana sama balap Tamiya yg di Ancol, itu ada urgensi ga?
Ngitung untung rugi aja pake rumus uang yang beredar di hari itu bukan dari tiket tok... Tapi situ ga komentar....
Garuda yg juga bukan kebijakan kowi tiap taun mesti dikasih talangan sampe angka triliunan situ juga ga komentar...
Hambalang yang jadi candi, bikin elit demokrat satu satu masuk penjara kecuali anak esbeye meski udah sering disebut" situ juga ga komentar...
Wa kemaren baru ngomong tuh
Sama manager keuangan d kantor
Katanya kayak diatas Kowi mesti diadili
Karena kebujakanya merugikan negara
Terus wa bilang kalo ukuranya kebijakan yg merugikan, terus gimana dgn BPJS aturanya diketok antara Megawati sama SBY
Itu juga bikin keuangan negara tekor
Tapi situ ga komentar?
Kata dia BPJS kan ada urgensi
Terus wa bilang gimana sama balap Tamiya yg di Ancol, itu ada urgensi ga?
Ngitung untung rugi aja pake rumus uang yang beredar di hari itu bukan dari tiket tok... Tapi situ ga komentar....
Garuda yg juga bukan kebijakan kowi tiap taun mesti dikasih talangan sampe angka triliunan situ juga ga komentar...
Hambalang yang jadi candi, bikin elit demokrat satu satu masuk penjara kecuali anak esbeye meski udah sering disebut" situ juga ga komentar...
aldonistic dan 2 lainnya memberi reputasi
1
Tutup