Jakarta, CNN Indonesia -- 

Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, buka suara usai didesak untuk tidak lagi memerintah di Jalur Gaza.

Hamas menegaskan bahwa mereka bagian yang tak terpisahkan dari rakyat Palestina dan tidak bisa dikesampingkan

Namun seperti yang telah saya katakan berulang kali mengenai pemerintahan di Gaza, kami siap untuk keluar dari pemerintahan di Gaza. Kami tidak keberatan dengan hal itu," kata pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad, dalam wawancara dengan CNN.

Hamad juga menyinggung berhasil selamat dari serangan Israel di Qatar, menyebutnya sebagai sebuah "mukjizat" karena rudal menyerang dekat dengan lokasi mereka tinggal. Ia pun mengatakan bahwa Israel sengaja menyerang orang-orang dalam tim negosiasi dari Hamas dan berniat membunuh mereka semua.

Hamas mengambil alih pemerintahan di Jalur Gaza dari Fattah yang menguasai Otoritas Palestina (PA) pada Juni 2007 hingga perang Gaza pada 7 Oktober 2023

Desakan agar Hamas tidak boleh masuk dalam pemerintahan di Palestina tertuang dalam 21 poin proposal Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada para pemimpin negara Arab dan mayoritas Muslim. Proposal yang memaparkan pengaturan pascaperang itu disampaikan di sela-sela Sidang Umum PBB ke-80 di New York.

Media Israel Channel 12 seperti dikutip dari Anadolu Agency melaporkan bahwa 21 poin usulan itu termasuk mencakup pemerintahan Palestina tanpa Hamas, pembentukan pasukan gabungan terdiri dari warga Palestina dan pasukan dari negara-negara Arab dan Muslim, dan memastikan pendanaan dari negara- negara Arab dan Islam untuk rekonstruksi Gaza.

Proposal itu juga menyebutkan agar Hamas segera membebaskan semua sandera dalam sekali pembebasan dalam 48 jam, bukan dilakukan secara bertahap.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga sebelumnya masih saja bersikeras akan tetap melanjutkan operasi militer untuk membebaskan sandera dan memusnahkan Hamas sehingga Gaza tak lagi jadi ancaman Israel.

(bac/bac)

cnnindonesia.com