- Beranda
- Berita dan Politik
Dasco Akan Kumpulkan Pimpinan Fraksi DPR Besok, Bahas 17+8 Tuntutan Rakyat
...
TS
mabdulkarim
Dasco Akan Kumpulkan Pimpinan Fraksi DPR Besok, Bahas 17+8 Tuntutan Rakyat

Dwi Rahmawati - detikNews
Rabu, 03 Sep 2025 19:30 WIB
Sufmi Dasco Ahmad (Anggi Muliawati/detikcom)
Jakarta - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi tuntutan 17+8 yang disampaikan oleh aktivis hingga influencer di media sosial. Dasco menyebut akan mengumpulkan pimpinan fraksi di DPR untuk membahas hal tersebut.
"Ya, jadi memang sebagian yang disampaikan oleh adik-adik BEM ini juga ada yang termasuk di 17+8," kata Dasco setelah menerima audiensi dengan badan eksekutif mahasiswa (BEM) hingga anggota kepemudaan di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
Dasco menyebut aspirasi terkait tunjangan hingga keterbukaan DPR akan menjadi pertimbangan ke depan. Dasco mengatakan bakal mengumpulkan fraksi-fraksi di DPR membahas hal itu.
"Baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR, yaitu termasuk yang di dalam 17+8 kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR," ungkapnya.
Dirangkum detikcom, Rabu (3/9), tuntutan rakyat 17+8 ini diunggah oleh sejumlah influencer hingga aktivis. Unggahan ini ramai-ramai di-repost oleh warganet.
Tuntutan ini bertuliskan '17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empat'. Tulisan dalam tuntutan itu berwarna pink dan hijau dengan latar hitam.
Ada dua bagian tuntutan yang disampaikan. Pertama adalah '17+8 Tuntutan Rakyat' dan '17 Tuntutan Rakyat Dalam 1 Minggu'-'8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun.
Berikut isi lengkapnya:
17+8 Tuntutan Rakyat
DALAM 1 MINGGU, DEADLINE: 5 SEPTEMBER
- Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
- Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
- Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
- Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
- Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
- Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
- Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
- Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
- Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
- Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
- Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
- Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
- Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
DALAM 1 TAHUN, DEADLINE: 31/8/2026
- Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
- Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
- Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
- Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, Penguatan
- Independensi KPK, dan Penguatan UU Tipikor
- Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
- Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
- Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
https://news.detik.com/berita/d-8095...ntutan-rakyat.
desakan TNI ditarik dari ruang public akan dibahas di DPR..
yang penghentian pengamanan oleh TNI terlalu riskan untuk diterapkan sekarang secara TNI diminta membantu Polri. Kalau tidak diminta mereka tak akan turun
Diubah oleh mabdulkarim 03-09-2025 21:42
itkgid memberi reputasi
1
288
13
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
693.5KThread•58KAnggota
Tampilkan semua post
rizkync108
#4
Gw sebagai pengamat abal2 bakalan bantu jawab @mabdulkarim .. 
17+8 Tuntutan Rakyat
DALAM 1 MINGGU, DEADLINE: 5 SEPTEMBER
Bentuk TGPF, ga akan kelar dlm seminggu.
TNI aktif karena kondisi menjadi ricuh dan kepolisian kekurangan bantuan, jadi selama kondisi belum stabil TNI akan tetap membantu
Ga akan semua nya bebas, yang melakukan provokasi atau penjarahan tetap harus diproses hukum jika bukti nya kuat
Tuntutan ini harusnya dibawa ke propam
Bukan nya polisi udah melakukan sesuai SOP? Pendemo rusuh atau anarkis ya dibubarkan..
Sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 1 Tahun 2009ayat 3 sampe 5
Ini tuntutan buat kemenkeu yang ngeluarin dana
Setau gw KPK cuma nerima LHKPN, buat verifikasi data tersebut belum ada aturan dan sanksi nya juga belum ada. CMIIW
MKD juga butuh bantuan masy buat analisis siapa yang anggota yang melakukan hal tersebut, maka nya butuh kerjasama
Ini tuntutan buat ketum parpol, ga bisa DPR mecat seseorang dari struktur parpol karena itu ranah nya ketum
Itu ranah ketum PARPOL, seharusnya yang di tuntut ketum nya.
Apalagi partai wong cilik tapi kadernya yang bilang "jangan bandingkan dengan rakyat jelata" tapi masih adem2 aja.
Menurut gw itu tergantung orangnya, mau apa ngga dia dateng ke seminar/dialog/diskusi/debat dll
Setau gw TNI hanya membantu kepolisian, memang nya fungsi apa yang diambil?
Kalo soal TNI membantu pengamanan demo karena itu kekurangan personel akibat demo dimana2
Selama demokrasi itu ga rusuh atau anarkis ya sah2 aja kalo TNI masuk dengan mempertimbangkan permintaan kepolisian, lagian tugas TNI bukan cuma jaga keamanan dari luar aja.
Kalo dibutuhkan TNI juga bisa menjaga keamanan dari dalam negara
Proses ini akan panjang karena melibatkan banyak kementerian, jadi ga akan selesai dlm 1 minggu.
Gw cuma kepikiran beberapa cara buat antisipasi PHK:
1. Kurangi pajak pengusaha
2. Kasih pinjaman ke pengusaha dengan limit besar tapi tendor lama dan bungan nya 2-5% (kalo perlu 0% sebagai langkah darurat supaya pabrik/perusahaan tetap beroperasi)
Bahasan ini butuh banyak pihak, kek kemendag/kemenkeu/dirjen pajak/kemenaker/BPS/serikat pengusaha dll.
Ga akan kelar seminggu
DALAM 1 TAHUN, DEADLINE: 31/8/2026
Pemilu ulang semua daerah solusinya, cuma anggaran kita cukup apa ngga buat laksanain nya?
Tranparansi juga anggaran DPR
Ketum parpol bakalan teriak dan murka
Khususnya LMK dan pajak2 lain nya
Bakalan panjang dan mungkin bakalan banyak yg menolak, maka nya harus dipantau terus dan diawasi
Bukan nya KPK udah indenpenden ya?
TNI kembali ke barak jika kondisi sudah stabil dan kepolisian tidak memerlukan bantuan
Setelah kuat terus apa? Kalo orang2 yang maksa orang lain pake jilbab dipenjara gw dukung.
Sektor pajak dan izin import barang perlu di evaluasi biar barang lokal laku.
1. Pejabat yang dikawal polisi di jalan raya dilarang membunyikan klakson/sirene biar dikasih jalan
2. Larang pejabat untuk kunjungan atau study banding ke luar negeri kecuali untuk forum/pertemuan internasional
3. Tidak boleh ada perlakuan khusus untuk pejabat di fasilitas umum
4. Pengawasan terhadap dirjen pajak, terutama bea cukai bandara dan imigrasi
5. Bentuk badan pengawas non kementerian untuk mengawasi BUMN dan BUMD
6. Evaluasi ijin pertambangan dan perusahaan yang mengelola nya
7. Hapus uang pensiunan DPR
8. Hapus pemberian rumah kepada presiden & wakil presiden saat purna tugas
9. Evaluasi UU LMK sehingga ga setiap sektor bisa kena royalti, hapus aturan lagu/suara yang free untuk ditarik royalti termasuk lagu nasional.
10. Stop dana hibah buat parpol & ormas yang diambil dari APBN/APBD
11. Hapus tunjangan mewah pejabat BUMN
12. Hapus dana pensiun menteri
13. Revisi UU KPU soal syarat orang daftar caleg harus punya SKCK dan tidak pernah kena kasus korupsi
14. Hentikan pembelian alustista yang mana kebutuhan nya ga urgent
15. Bubarkan lembaga ga berguna, termasuk lembaga yang ada nenek2 baperan karena kinerja nya ga ada sama sekali.
Tambahin kalo ada lagi...

Quote:
17+8 Tuntutan Rakyat
DALAM 1 MINGGU, DEADLINE: 5 SEPTEMBER
Quote:
Bentuk TGPF, ga akan kelar dlm seminggu.
Quote:
TNI aktif karena kondisi menjadi ricuh dan kepolisian kekurangan bantuan, jadi selama kondisi belum stabil TNI akan tetap membantu
Quote:
Ga akan semua nya bebas, yang melakukan provokasi atau penjarahan tetap harus diproses hukum jika bukti nya kuat
Quote:
Tuntutan ini harusnya dibawa ke propam
Quote:
Bukan nya polisi udah melakukan sesuai SOP? Pendemo rusuh atau anarkis ya dibubarkan..
Sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 1 Tahun 2009ayat 3 sampe 5
Quote:
Ini tuntutan buat kemenkeu yang ngeluarin dana
Quote:
Setau gw KPK cuma nerima LHKPN, buat verifikasi data tersebut belum ada aturan dan sanksi nya juga belum ada. CMIIW
Quote:
MKD juga butuh bantuan masy buat analisis siapa yang anggota yang melakukan hal tersebut, maka nya butuh kerjasama
Quote:
Ini tuntutan buat ketum parpol, ga bisa DPR mecat seseorang dari struktur parpol karena itu ranah nya ketum
Quote:
Itu ranah ketum PARPOL, seharusnya yang di tuntut ketum nya.
Apalagi partai wong cilik tapi kadernya yang bilang "jangan bandingkan dengan rakyat jelata" tapi masih adem2 aja.
Quote:
Menurut gw itu tergantung orangnya, mau apa ngga dia dateng ke seminar/dialog/diskusi/debat dll
Quote:
Setau gw TNI hanya membantu kepolisian, memang nya fungsi apa yang diambil?
Kalo soal TNI membantu pengamanan demo karena itu kekurangan personel akibat demo dimana2
Quote:
Selama demokrasi itu ga rusuh atau anarkis ya sah2 aja kalo TNI masuk dengan mempertimbangkan permintaan kepolisian, lagian tugas TNI bukan cuma jaga keamanan dari luar aja.
Kalo dibutuhkan TNI juga bisa menjaga keamanan dari dalam negara
Quote:
Proses ini akan panjang karena melibatkan banyak kementerian, jadi ga akan selesai dlm 1 minggu.
Quote:
Gw cuma kepikiran beberapa cara buat antisipasi PHK:
1. Kurangi pajak pengusaha
2. Kasih pinjaman ke pengusaha dengan limit besar tapi tendor lama dan bungan nya 2-5% (kalo perlu 0% sebagai langkah darurat supaya pabrik/perusahaan tetap beroperasi)
Quote:
Bahasan ini butuh banyak pihak, kek kemendag/kemenkeu/dirjen pajak/kemenaker/BPS/serikat pengusaha dll.
Ga akan kelar seminggu
DALAM 1 TAHUN, DEADLINE: 31/8/2026
Quote:
Pemilu ulang semua daerah solusinya, cuma anggaran kita cukup apa ngga buat laksanain nya?
Tranparansi juga anggaran DPR
Quote:
Ketum parpol bakalan teriak dan murka
Quote:
Khususnya LMK dan pajak2 lain nya
Quote:
Bakalan panjang dan mungkin bakalan banyak yg menolak, maka nya harus dipantau terus dan diawasi
Quote:
Bukan nya KPK udah indenpenden ya?
Quote:
TNI kembali ke barak jika kondisi sudah stabil dan kepolisian tidak memerlukan bantuan
Quote:
Setelah kuat terus apa? Kalo orang2 yang maksa orang lain pake jilbab dipenjara gw dukung.
Quote:
Sektor pajak dan izin import barang perlu di evaluasi biar barang lokal laku.
Quote:
1. Pejabat yang dikawal polisi di jalan raya dilarang membunyikan klakson/sirene biar dikasih jalan
2. Larang pejabat untuk kunjungan atau study banding ke luar negeri kecuali untuk forum/pertemuan internasional
3. Tidak boleh ada perlakuan khusus untuk pejabat di fasilitas umum
4. Pengawasan terhadap dirjen pajak, terutama bea cukai bandara dan imigrasi
5. Bentuk badan pengawas non kementerian untuk mengawasi BUMN dan BUMD
6. Evaluasi ijin pertambangan dan perusahaan yang mengelola nya
7. Hapus uang pensiunan DPR
8. Hapus pemberian rumah kepada presiden & wakil presiden saat purna tugas
9. Evaluasi UU LMK sehingga ga setiap sektor bisa kena royalti, hapus aturan lagu/suara yang free untuk ditarik royalti termasuk lagu nasional.
10. Stop dana hibah buat parpol & ormas yang diambil dari APBN/APBD
11. Hapus tunjangan mewah pejabat BUMN
12. Hapus dana pensiun menteri
13. Revisi UU KPU soal syarat orang daftar caleg harus punya SKCK dan tidak pernah kena kasus korupsi
14. Hentikan pembelian alustista yang mana kebutuhan nya ga urgent
15. Bubarkan lembaga ga berguna, termasuk lembaga yang ada nenek2 baperan karena kinerja nya ga ada sama sekali.
Tambahin kalo ada lagi...

Yuwen memberi reputasi
1
Tutup