Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo mengungkapkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu memberikan kontribusi hingga US$ 50 miliar atau setara Rp 810 triliun (asumsi kurs Rp 16.200/US$) demi mendukung APBN agar tidak mengalami defisit.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Nota Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jumat (15/8/2025).

Prabowo mengungkapkan kontribusi tersebut harusnya bisa diperoleh mengingat aset jumbo yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara, yang disebut Prabowo nilainya lebih dari US$ 1 triliun.

"Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal US$ 50 miliar, kalau US$ 50 miliar, APBN kita tidak defisit saudara-saudara," ungkap Prabowo.

Atas dasar tersebut, dirinya mengungkapkan telah menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danatara) untuk membereskan permasalahan di BUMN agar dapat memberikan manfaat paling optimal kepada Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan suatu saat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) RI tanpa defisit. Saat ini, APBN RI masih defisit.

Dalam arsitektur APBN 2026 yang dibacakan dia, belanja negara dialokasikan sebesar Rp 3.786,5 triliun. Sedangkan pendapatan negara sebesar Rp 3.147,7 triliun. Sehingga defisit APBN dirancang sebesar Rp 638,8 triliun atau 2,48% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

"Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin," ungkap Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025).

Prabowo pun menargetkan APBN RI suatu saat tanpa defisit.

"Dan adalah harapan saya cita-cita saya harapan saya suatu saat apakah 2027 atau 2028 saya ingin berdiri di depan majelis ini di podium ini untuk menyampaikan APBN kita bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali," tegasnya.