- Beranda
- Berita dan Politik
Suram! Sekolah Kedinasan yang Cuma 13 Ribu Orang Habiskan Dana Rp104,5 Triliun
...
TS
the.commandos
Suram! Sekolah Kedinasan yang Cuma 13 Ribu Orang Habiskan Dana Rp104,5 Triliun
Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menyampaikan keprihatinan atas kondisi pendidikan nasional yang dinilainya belum merata dan jauh dari rasa keadilan.
Hal itu disampaikannya dalam rapat bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pembahasan asumsi dasar ekonomi makro untuk RAPBN 2026 di Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Di hadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mekeng menguliti ketimpangan distribusi anggaran pendidikan yang dinilai tidak mencerminkan pemerataan akses bagi seluruh rakyat.
Ia mengingatkan bahwa pendidikan memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagaimana UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4, yang menetapkan alokasi minimal 20% dari APBN untuk pendidikan nasional.
"Di undang-undang tentang pendidikan nasional juga disampaikan 20% dari APBN. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007 juga menyampaikan bahwa 20% itu harus," ujar Mekeng dikutip Jumat (4/7/22025).
pendidikan yang berkeadilan. Jadi bagaimana kita mau memperbaiki pendidikan kalau anggaran 20 persen itu lebih banyak dipakai oleh pendidikan kedinasan," lanjutnya.
Ia menyarankan agar pendidikan kedinasan yang ditujukan untuk ASN level sarjana lebih baik dikurangi agar fokus anggaran dialihkan ke pendidikan dasar demi mempersiapkan generasi emas Indonesia.
“Harusnya anggaran pendidikan kedinasan itu dimasukkan ke dalam Kementerian dan Lembaga masing-masing, jangan disentuh 20 persen ini. Yang menyedihkan juga, sudah anggarannya sedikit, dikurupsi pula,” ujarnya.
"Jadi kalau yang dinas-dinas sudah S1 itu dikecilin aja dulu deh. Kasih yang dibawa-dibawa ini, supaya tahun 2035-2045 kita bukan Indonesia, kita bisa mencapai Indonesia emas dan bukan Indonesia cemas," ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Mekeng akhirnya juga meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan langsung ke Komisi XI. Tujuannya agar mereka bisa menyalurkan ke daerah-daerah yang membutuhkan. (rpi)
https://www.tvonenews.com/ekonomi/34...garan?page=all
Lulusannya bisa langsung jadi ASN kan jadi wajar anggarannya besar kalau perlu ditingkatkan lagi
Hal itu disampaikannya dalam rapat bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pembahasan asumsi dasar ekonomi makro untuk RAPBN 2026 di Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Di hadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mekeng menguliti ketimpangan distribusi anggaran pendidikan yang dinilai tidak mencerminkan pemerataan akses bagi seluruh rakyat.
Ia mengingatkan bahwa pendidikan memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagaimana UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4, yang menetapkan alokasi minimal 20% dari APBN untuk pendidikan nasional.
"Di undang-undang tentang pendidikan nasional juga disampaikan 20% dari APBN. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007 juga menyampaikan bahwa 20% itu harus," ujar Mekeng dikutip Jumat (4/7/22025).
pendidikan yang berkeadilan. Jadi bagaimana kita mau memperbaiki pendidikan kalau anggaran 20 persen itu lebih banyak dipakai oleh pendidikan kedinasan," lanjutnya.
Ia menyarankan agar pendidikan kedinasan yang ditujukan untuk ASN level sarjana lebih baik dikurangi agar fokus anggaran dialihkan ke pendidikan dasar demi mempersiapkan generasi emas Indonesia.
“Harusnya anggaran pendidikan kedinasan itu dimasukkan ke dalam Kementerian dan Lembaga masing-masing, jangan disentuh 20 persen ini. Yang menyedihkan juga, sudah anggarannya sedikit, dikurupsi pula,” ujarnya.
"Jadi kalau yang dinas-dinas sudah S1 itu dikecilin aja dulu deh. Kasih yang dibawa-dibawa ini, supaya tahun 2035-2045 kita bukan Indonesia, kita bisa mencapai Indonesia emas dan bukan Indonesia cemas," ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Mekeng akhirnya juga meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan langsung ke Komisi XI. Tujuannya agar mereka bisa menyalurkan ke daerah-daerah yang membutuhkan. (rpi)
https://www.tvonenews.com/ekonomi/34...garan?page=all
Lulusannya bisa langsung jadi ASN kan jadi wajar anggarannya besar kalau perlu ditingkatkan lagi
db84x4 dan 2 lainnya memberi reputasi
3
748
42
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
691.4KThread•56.7KAnggota
Tampilkan semua post
dragunov762mm
#3
Contoh Sekolah Kedinasan Populer :
1)PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara STAN) Di bawah Kementerian Keuangan, fokus pada keuangan negara. Lulusannya berpotensi jadi CPNS di lingkungan Kemenkeu.
2)IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) Di bawah Kementerian Dalam Negeri, mencetak kader pemerintahan. Kampus tersebar di berbagai daerah.
3)STIN (Sekolah Tinggi Intelijen Negara) Di bawah Badan Intelijen Negara (BIN), mendidik calon intelijen profesional. Biaya kuliah gratis dan ikatan dinas.
4)Politeknik Statistika STIS Di bawah Badan Pusat Statistik (BPS), fokus pada statistika dan komputasi statistik. Lulusannya langsung bekerja di BPS.
5)STMKG (Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) Di bawah BMKG, mendidik ahli meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
6)Poltek SSN (Politeknik Siber dan Sandi Negara) Di bawah BSSN, fokus pada keamanan siber dan kriptografi.
7)Poltekip & Poltekim (Pemasyarakatan & Imigrasi) Di bawah Kemenkumham, mencetak tenaga ahli di bidang hukum pemasyarakatan dan keimigrasian.
8)Akmil, Akpol, AAL, AAU Akademi militer dan kepolisian untuk TNI AD, Polri, TNI AL, dan TNI AU. Lulusannya langsung menjadi perwira.
Ternyata jenisnya lumayan banyak ya gaes.
Dengan anggaran yg bahkan bikin lebih syok.
Karena itu udah 14,3% dari anggaran pendidikan di APBN 2025 yg sebesar Rp 724,26 triliun,
Padahal pesertanya hanya 13 ribu orang saja.
Kemudian kalo penyelenggara dari semua sekolah tersebut adalah negara,
Kenapa kagak motto & program kerja hemat hemat hemat,
Bisa lebih diterapkan dan dioptimalkan.
PR besar buat elu ya Wok!
1)PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara STAN) Di bawah Kementerian Keuangan, fokus pada keuangan negara. Lulusannya berpotensi jadi CPNS di lingkungan Kemenkeu.
2)IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) Di bawah Kementerian Dalam Negeri, mencetak kader pemerintahan. Kampus tersebar di berbagai daerah.
3)STIN (Sekolah Tinggi Intelijen Negara) Di bawah Badan Intelijen Negara (BIN), mendidik calon intelijen profesional. Biaya kuliah gratis dan ikatan dinas.
4)Politeknik Statistika STIS Di bawah Badan Pusat Statistik (BPS), fokus pada statistika dan komputasi statistik. Lulusannya langsung bekerja di BPS.
5)STMKG (Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) Di bawah BMKG, mendidik ahli meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
6)Poltek SSN (Politeknik Siber dan Sandi Negara) Di bawah BSSN, fokus pada keamanan siber dan kriptografi.
7)Poltekip & Poltekim (Pemasyarakatan & Imigrasi) Di bawah Kemenkumham, mencetak tenaga ahli di bidang hukum pemasyarakatan dan keimigrasian.
8)Akmil, Akpol, AAL, AAU Akademi militer dan kepolisian untuk TNI AD, Polri, TNI AL, dan TNI AU. Lulusannya langsung menjadi perwira.
Ternyata jenisnya lumayan banyak ya gaes.
Dengan anggaran yg bahkan bikin lebih syok.
Karena itu udah 14,3% dari anggaran pendidikan di APBN 2025 yg sebesar Rp 724,26 triliun,
Padahal pesertanya hanya 13 ribu orang saja.
Kemudian kalo penyelenggara dari semua sekolah tersebut adalah negara,
Kenapa kagak motto & program kerja hemat hemat hemat,
Bisa lebih diterapkan dan dioptimalkan.
PR besar buat elu ya Wok!
pemukapemuja dan 4 lainnya memberi reputasi
5
Tutup