Pendapatan Daerah Jabar Anjlok, DPRD: Gubernur Dedi Mulyadi Jangan "One Man Show!"

Kompas.com, 9 Juli 2025, 17:07 WIB

Baca di App

M. Elgana Mubarokah, Irfan Maullana Tim Redaksi




Lihat Foto

BANDUNG, KOMPAS.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyoroti tren penurunan pendapatan dan belanja daerah Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi.

Berdasarkan laporan media dan analisis pengamat ekonomi, Ono menyebut kinerja fiskal Jawa Barat tertinggal dibandingkan daerah lain seperti DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama dalam semester awal tahun anggaran 2025.

“Kami sebagai unsur legislatif tentu sangat prihatin. Ini harus menjadi alarm. Jawa Barat adalah provinsi dengan potensi ekonomi terbesar kedua nasional, tapi justru tertinggal dalam kinerja keuangan daerah,” ujar Ono, Rabu (9/7/2025).

Berdasarkan data terakhir dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, realisasi pendapatan daerah Jawa Barat per semester I 2025 baru mencapai 41,2 persen.

Angka ini tertinggal dari Yogyakarta (45,7 persen) dan NTB (47,1 persen). Sementara realisasi belanja tercatat stagnan di angka 37,8 persen. Suasana Olah TKP Tewasnya Diplomat Kemenlu di Kos Menteng Jakpus “Kita perlu jujur melihat fakta.

Ini bukan sekadar urusan anggaran, tapi menyangkut pelayanan publik, pengurangan pengangguran, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat,” ucap Ono.

Menindaklanjuti kondisi ini, Ono meminta Gubernur Dedi Mulyadi untuk membuka ruang kepemimpinan yang lebih kolektif dan kolaboratif. Ia mengingatkan agar pengambilan keputusan tidak lagi bersifat individual.

“Era saat ini menuntut kepemimpinan berbasis teamwork, bukan one man show. Kapasitas Gubernur tidak diragukan, tetapi harus dibarengi dengan pelibatan OPD, wakil gubernur, mitra DPRD, dan stakeholder lainnya secara intensif,” katanya.

Ketua DPD PDI-P Jawa Barat itu juga mendorong Gubernur membangun sistem perencanaan dan pengawasan yang lebih kuat, membuka ruang masukan dari bawah, dan mengaktifkan kembali peran teknokratik birokrasi.

“Bukan hanya mengandalkan pendekatan populistik semata,” tambahnya.

Ono menegaskan kritik yang ia sampaikan bukan dalam konteks oposisi politik, melainkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD. “Kami siap mendukung jika ada langkah korektif.

DPRD bukan lawan, tapi mitra konstitusional Gubernur. Namun kami juga tidak bisa tinggal diam bila tren ini dibiarkan tanpa koreksi,” ujarnya.

Ia berharap Gubernur segera merumuskan langkah strategis dalam refocusing anggaran semester kedua, meningkatkan kinerja OPD, serta memperbaiki hubungan kerja dengan DPRD. “Rakyat Jawa Barat menaruh harapan besar.

Kita semua bertanggung jawab menjawabnya dengan kerja, data, dan kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan,” tutup Ono.

Udah pernah orang lain 10 tahun, mau ditambahin 10 tahun untuk orang baru lagi?