Kali ini ane terpaksa pasang posisi di belakang Grab. Bukan karena ngebela korporat ya, tapi karena argumen mereka kali ini masuk akal dan justru lebih berpihak pada kenyataan sosial ekonomi di lapangan. Pertama-tama, anggapan bahwa semua mitra pengemudi ojek daring harus diangkat jadi karyawan itu kedengerannya manis banget di kuping, tapi pahit di kenyataan. Lo pikir ini solusi? Salah besar, ini jebakan batman. Dalam hukum ketenagakerjaan, status karyawan itu datang sepaket sama hak normatif: upah minimum, jaminan sosial, cuti, jam kerja tetap, sampai perlindungan PHK. Tapi jangan lupa, tanggung jawab perusahaan juga naik drastis. Dan di sinilah banyak platform digital akhirnya gak bisa napas, apalagi nyerap tenaga kerja sebanyak mitra yang mereka punya sekarang.

Kita ambil rujukan dari Pasal 50 UU Ketenagakerjaan yang bilang hubungan kerja itu terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Syaratnya? Ada pekerjaan, ada perintah dan ada upah. Nah dalam sistem kemitraan kayak Grab atau Gojek, tiga unsur itu nggak terpenuhi secara kaku, karena si mitra bisa narik atau off kapan aja, gak ada perintah langsung, dan sistem pembagian hasilnya berdasarkan algoritma bukan gaji bulanan. Jadi secara hukum mereka bukan pekerja tetap, tapi mitra usaha yang berdiri di tengah antara self-employed dan pekerja bebas.

Dan bener kata Neneng, begitu mitra dipaksa masuk skema karyawan cuma sedikit yang bisa diserap. Sisanya? Ke laut. Lo kira perusahaan punya kantong Doraemon? Contoh nyata di Spanyol udah membuktikan, Riders’ Law malah bikin ribuan mitra kehilangan mata pencaharian. Lah kalau udah nggak bisa narik, mau nyambung hidup pakai apa? Idealisme doang gak bisa bikin nasi anget di piring gan.

Lalu gimana dengan nasib UMKM? Nih ya, lo jangan pikir dampaknya berhenti di pengemudi. Ekosistem digital ini ibarat jaring laba-laba, lo sentuh satu, yang lain goyang. Kalau mitra berkurang karena status kerja diubah, otomatis kapasitas layanan turun. Efeknya? UMKM yang ngandelin pengiriman makanan dan barang bakal megap-megap. Padahal UMKM itu tulang punggung ekonomi rakyat, bukan startup sultan. Dan lo pikir negara sanggup gantiin peran logistik digital secepat itu? Mimpi di siang bolong.

Nah ini yang paling penting: regulasi soal ekonomi digital nggak bisa disamain plek ketiplek sama hukum ketenagakerjaan tradisional. Dunia digital butuh fleksibilitas hukum yang adaptif. Nggak bisa lo main paksa pake pola lama buat situasi baru. Lo tau ada RUU Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Pekerja Digital yang sempat dibahas? Nah itu bukti kalau negara pun udah mikir, bahwa pekerja digital itu butuh kategori hukum tersendiri. Gak bisa dipaksain jadi buruh pabrik, juga nggak bisa dilepas tanpa perlindungan.

Jadi, kalau Grab bilang “angkat semua mitra jadi karyawan bisa berakibat negatif”, itu bukan ngeles, itu peringatan berbasis fakta dan hukum. Mau lo nggak suka sama korporasi, itu hak lo. Tapi jangan sampe idealisme lo malah ngebunuh mata pencaharian orang banyak, termasuk abang-abang ojek yang tiap hari kerja bukan buat ngumpulin cuan doang, tapi buat nyambung hidup.

Kalau mau dibenerin, ya perbaiki sistem perlindungan mitra, bukan maksa mereka masuk ke skema yang malah bisa ngecut mereka habis-habisan. Fleksibel iya, tapi tetap manusiawi. Itu baru namanya keadilan adaptif, bukan keadilan asal cocok rasa.