KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan rencana untuk menggandeng TNI dan Polri dalam pelaksanaan program pendidikan berkarakter di beberapa wilayah di Jawa Barat.

Program ini bertujuan untuk membina siswa yang terindikasi nakal agar terhindar dari perilaku negatif.

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," kata Dedi dalam keterangan resmi yang diterima, Sabtu (26/4/2025).

Program ini akan mulai dilaksanakan pada 2 Mei 2025.

Untuk mendukung pelaksanaannya, pihak TNI akan menyiapkan sebanyak 30 hingga 40 barak.

Peserta program akan dipilih berdasarkan kesepakatan antara orangtua dan pihak sekolah.

Siapa saja siswa yang menjadi prioritas?

Siswa yang menjadi prioritas dalam program ini adalah mereka yang sulit dibina dan terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.

Dedi Mulyadi menjelaskan, selama enam bulan, siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal.

"TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," terang Dedi.

Program ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pembiayaan.

Dedi menegaskan bahwa pendidikan berkarakter ini diharapkan dapat mengubah perilaku siswa menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab.

Kurikulum Wajib Militer di Sekolah

Selain program pendidikan berkarakter, Dedi Mulyadi juga mengumumkan penerapan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah setingkat SMA/SMK mulai tahun ajaran baru mendatang.

Setiap sekolah akan dilengkapi dengan pembina yang berasal dari anggota TNI dan Polri.

"Saya serius, mulai tahun ajaran baru, Pemda Provinsi Jabar akan memasukkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah," ujar Kang Dedi, sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi pada Rabu (5/3/2025).

Kehadiran anggota TNI dan Polri di sekolah bertujuan untuk membentuk karakter bela negara di kalangan siswa.

Diharapkan, siswa tidak akan terlibat dalam aktivitas tawuran, perkelahian antar pelajar, atau kenakalan remaja lainnya.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kurikulum wajib militer ini bertujuan untuk menggali potensi siswa di berbagai bidang.

Ia menambahkan bahwa wajib militer identik dengan kedisiplinan, sehingga siswa dapat lebih fokus belajar dan menghindari kegiatan yang tidak berguna.

"Setiap sekolah akan memiliki pembina dari TNI dan Polri yang bertugas membentuk karakter siswa serta memetakan bakat mereka, termasuk bagi yang bercita-cita menjadi tentara atau polisi," katanya.

Program ini juga akan diintegrasikan dengan sektor strategis seperti pertanian dan peternakan, sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

Hal ini bertujuan untuk membangun generasi muda yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

Dedi berharap, setelah lulus sekolah, para siswa dapat langsung terserap dalam berbagai bidang pekerjaan, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran terbuka di Jawa Barat.

"Program ini dirancang untuk membentuk karakter siswa sekaligus menggali potensi mereka dalam berbagai bidang," ujar Dedi.

kompas.com