RADAR BOGOR - Kasus banyaknya warga yang meminjam uang dengan bunga tinggi, membuat prihatin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Bahkan, ketika Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkunjung ke Kabupaten Bekasi ada warga yang mengeluhkan bank emok alias rentenir.

"Istri yang pinjam Rp7 juta," ungkap Arwan warga di Kampung Gabus, Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

Menurutya, pinjam di Bank Emok tersebut bunganya 20 persen.

Selain itu, kata Arwam, pihaknya juga tidak mendapatkan uang dengan jumlah utuh sebab harus memberi lagi untuk administrasi kelompok yang membantu pinjaman sebesar Rp500 ribu.

Ia mengaku, tak hanya keluarganya yang meminjam, namun warga lainnya pun pinjam uang di bank emok.

Arwan juga mengungkapkan, ada yang terlilit banyak hutang di bank emok hingga akhirnya meninggal dunia secara tak wajar.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk meminjam di bank emok sangat mudah karena syaratnya hanya foto copy KTP (kartu tanda penduduk) dan KK (kartu keluarga).

"Biasanya, pegawai bank emok datang ke rumah dan menawarkan pinjaman cepat," kata dia.

Tak heran, bank emok banyak memiliki nasabah yang sedang mengalami masalah keuangan.

Arwan menambahkan, hampir semua pedagang di Kali Sepak, Bekasi meminjam uang di bank emok.

Kades Desa Srijaya di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Canih Hermansyah menambahkan, sudah beberapa orang yang stres menjual rumahnya karena terlilit hutang dengan bunga besar di bank emok.

"Karena berhutang di bank Emok itu tagihan setiap minggunya harus dibayar," tutur dia.

Menurut dia, satu orang pinjamannya bukan hanya di satu bank emok saja.

"Misal, pinjam di sini, dipakai untuk bayar pinjaman lain, digulang-gulang gitu," paparnya kepada Dedi Mulyadi.

Untuk mengurangi kasus warga yang terjerat, Canih bersama aparat terkait hingga LSM meminta agar bank emok menghentikan operasional di wilayahnya.

Kendati demikian, masih ada sejumlah warga yang sembunyi-sembunyi meminjam ke bank emok.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengusulkan, agar warga meminjam menggunakan dana kas desa agar lebih aman tidak berbunga besar.

Namun, Canih mengaku, kesulitan dalam menagih pinjaman warga.

"Dulu saya ketua KUT (koperasi usaha tani), ada yang pinjam Rp200 ribu, Rp400 ribu hingga Rp800 ribu, tapi saat ditagih ga ada yang mau bayar. Mereka bilang, tagih dulu Edy Tansil, saya nyerah," keluh Canih kepada Dedi Mulyadi.

Mendengarkan masalah tersebut, Dedi Mulyadi mengakui di antara program pemerintah saat dirinya menjadi anggota DPRD Kabupaten adalah Pemda Provinsi Jawa Barat dulu punya program dana Kabalarea, Raksa Desa lewat bank BJB.

Saat itu, kata Dedi Mulyadi, tidak bayar masyarakatnya macet duitnya.

Setelah itu, pada saat pemerintahan Presiden SBY punya program PNPM Mandiri.

Ada dua, sambung Dedi Mulyadi, program infrastruktur dan program pinjaman.

"Saya waktu itu jadi bupati, pinjamannya enggak usah ada. Yang ada infrastruktur karena kagak pada bayar," tuturnya.

Menurut dia, harusnya dunia pertanian tidak boleh hilang.

"Jadi, pertanian tetap ada, anaknya kerja di pabrik, balik ke rumah," tegasnya

jawapos.com