Perusahaan Minyak Goreng Dipalak Preman Ormas Bayarin Ulang Tahun
Martyasari Rizky
4–5 minutes

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga mengungkapkan, hampir semua produsen minyak goreng di Indonesia mendapatkan gangguan aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum Organisasi Masyarakat (Ormas).

Sahat mengatakan, praktik premanisme seperti pemalakan yang dilakukan oknum Ormas terjadi di berbagai lokasi pabrik, terutama yang berlokasi di daerah.

Merespons aksi itu, tak jarang sejumlah produsen memilih untuk melayani permintaan tersebut, dan menganggapnya sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau program CSR (corporate social responsibility).

"Di berbagai lokasi pabrik terjadi, itu gangguan ada dari organisasi komunitas setempat, masyarakat sekitar. Itu sudah ada, mereka (pengusaha) layani lah biasa. Itu dianggap saja sebagai CSR," kata Sahat kepada CNBC Indonesia, Jumat (14/3/2025).

Namun yang menjadi masalah, aksi pemalakan ini bukan sekadar permintaan uang biasa. Oknum-oknum ini juga sering memaksa perusahaan untuk memberikan berbagai macam dana, termasuk saat perayaan ulang tahun organisasi mereka.

"Itu setiap event pasti ada saja yang minta. Bahkan mereka ulang tahun juga minta. Dia bisa bawa surat. Kalau ditolak, itu jadi masalah. Daripada masalah ya sudahlah. Kasihlah ala kadarnya," ujarnya.
Investor Asing Gerah

Selain merugikan perusahaan, Sahat menyebut aksi pemalakan oleh oknum ormas ini juga berdampak pada investasi asing. Menurutnya, investor asing enggan masuk ke Indonesia karena melihat maraknya praktik semacam ini.

"Kalau itu perusahaan asing nggak datang. Itu pula, kan. Kalau itu perusahaan asing, udah tahulah. Ini pasti keras-keras juga ini. Nggak diladeni sama mereka, ya udah selesai (nggak ada investasi)," jelasnya.

GIMNI berharap pemerintah bisa mengambil sikap tegas terhadap aksi oknum-oknum ini. Sahat menegaskan bahwa regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas bisa mengatasi masalah ini.

"Harapannya, pemerintah perlu mengajari mereka supaya tertib hukum," tegasnya.

Ia juga menyarankan agar ada peraturan tegas yang melarang siapapun memasuki area perusahaan tanpa izin.

"Nah, kalau misalnya ditetapkan, itu sudah baik. Misalnya, kepada masyarakat sekitar tidak diperkenankan apapun alasannya, masuk premises daripada perusahaan. Nah, kalau begitu sudah bagus," kata Sahat.

Namun, ia menyadari perubahan tidak bisa terjadi secara instan. Dibutuhkan waktu dan pendekatan yang tepat, termasuk melalui edukasi.

"Saya kira langsung drastis, nggak. Barangkali perlu waktu, edukasilah. Jangan langsung 'blak' gitu. Perlu dikit pelan-pelan supaya orang lebih tertib," ujarnya.

Lebih lanjut, aksi pemalakan ini, menurutnya, bukan sekadar akibat kurangnya lapangan pekerjaan, tetapi lebih kepada mentalitas yang ingin mendapatkan uang dengan cara instan.

"Mereka ini cenderung ingin mengambil gampangnya," tutup Sahat.

(dce)

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...in-ulang-tahun



gak malu apa sama gorilla? #kaburajayuk