Bos Buruh Sebut 60.000-an Orang Kena PHK, Penyebabnya Ada Efek Pailit
Chandra Dwi Pranata, CNBC Indonesia
13 March 2025 16:25

Foto: Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal saat ditemui wartawan di lokasi aksi unjuk rasa, di Patung Kuda MONAS Jakarta, Kamis (24/10/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal  mengatakan, hingga Februari 2025 ini, sudah lebih dari 60.000 orang pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di berbagai daerah. 
"Dalam catatan litbang KSPI dan Partai Buruh, orang yang sudah terkena PHK lebih dari 60.000, ini Januari-Februari 2025 loh, termasuk Sritex. Dan ini akan capai ratusan ribu sampai dengan bulan-bulan ke depan di tahun 2025, sungguh serius badai PHK ini," kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025).
"Ini catatannya litbang Partai Buruh dan KSPI, 60.000 lebih buruh ter-PHK tersebut ada di 50 perusahaan. 30% berarti 15 perusahaan terkena pailit, termasuk Sritex, jadi bukan hanya Sritex saja," tambahnya.
Menurutnya, badai PHK ini terbanyak terjadi di sektor industri tekstil, garmen, sepatu, elektronik, otomotif, dan padat karya lainnya.
"Ini badai PHK, terjadi di sektor industri tekstil, garmen, sepatu, elektronik, kemudian otomotif, truck, dan dump truck, dan juga padat karya lainnya," tambahnya.
Baca:
PHK Massal Terjadi Lagi! Kali Ini Makan Korban 1.126 Orang di Cirebon
Berikut daftar sejumlah perusahaan yang telah melakukan PHK massal menurut Said Iqbal:
1. PT Aditec Cakrawityata, Tangerang (500 orang)
2. PT Karya Mitra Budi Sentosa, Pasuruan-Nganjuk-Madiun (10.000 orang)
3. PT Danbi Internasional, Garut (2.000 orang)
4. PT New Era, Gresik (2.000 orang)
5. PT Yihong Novatex, Cirebon (1.500 orang)
6. PT Duta Cepat Pakar Perkasa, Surabaya (1.500 orang)
7. PT Dupantex, Pekalongan (530 orang)
8. PT Danamtex, Pekalongan (810 orang)
9. PT Jabatex, Tangerang (500 orang)
10. PT Rama Gloria, Pasuruan (500 orang).
Said menilai, fenomena ini merupakan hal yang harus ditangani dengan serius oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Dengan pemerintah yang mau turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini, diharapkan badai PHK bisa dicegah dan diatasi pada sisa tahun 2025.
"Kami meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk turun tangan dengan membentuk Satgas PHK. Karena dalam catatan KSPI dan litbang Partai Buruh, PHK sudah menembus angka 60 ribu sepanjang dua bulan pertama 2025," pungkas Said.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...da-efek-pailit