JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa 2024 merupakan tahun yang cukup sulit untuk mengumpulkan penerimaan pajak.

Sri Mulyani menyebutkan, realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2024 mencapai Rp 1.517 triliun. Nilai tersebut setara dengan 76,3 persen dari target APBN 2024 senilai Rp 1.988 triliun.

Bendahara negara itu menyatakan, capaian penerimaan pajak tersebut turun sebesar 0,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp 1.523 triliun.

“Tahun ini tahun yang sangat berat dengan pertumbuhan pajak kita negatif,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (12/11/2024).

Sri Mulyani menjelaskan, pertumbuhan pajak menurun karena adanya penurunan harga komoditas seperti minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) maupun batubara.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan III, Anggito Abimanyu, mengatakan, pihaknya masih akan memantau berbagai perkembangan terkini terkait penerimaan pajak hingga akhir tahun.

Meski begitu, ia optimistis bahwa penerimaan pajak akan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBN.

"Penerimaan pajak sampai Oktober 76,30 persen. Kami akan memantau dan memastikan proyeksi sampai akhir tahun minimal capai target sampai akhir tahun," ungkapnya.

Lebih rinci, penerimaan pajak per Oktober meliputi, PPh non migas sebesar 76,24 persen atau Rp810,76 triliun. Berikutnya ada PPN dan PPnBM yang mencapai Rp620,42triliun atau 76,47 persen dari target APBN.

Lalu, ada juga PBB dan pajak lainnya sebesar Rp32,65 triliun atau 86,52 persen dari target APBN dan PPh Migas sebesar Rp53,7 triliun atau 70,31 persen dari target APBN.

"(PPN dan PPnBM lainnya) secara tren bulanan atau secara tahunan (yoy) dibandingkan akhir tahun. Ini menunjukkan dalam 3-4 bulan terakhir kondisi positif membaik jadi tren untuk bisa capai target akhir tahun sejalan dengan denyut perekonomian. Kondisi cukup membaik dalam 3 bulan terakhir," tegasnya.