- Beranda
- Berita dan Politik
Banyak Menimbulkan Masalah, Wapres Gibran Minta Sistem Zonasi Dikaji Ulang
...
TS
ibnuchunke
Banyak Menimbulkan Masalah, Wapres Gibran Minta Sistem Zonasi Dikaji Ulang

JAKARTA, Cinews.id – Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta para Kepala Dinas Pendidikan untuk mengkaji ulang kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) serta pengajaran matematika sejak Tanam Kanak-kanak.
Hal ini disampaikan Gibran kepada Mendikdasmen Abdul Mu’ti dan jajaran serta para kepala dinas pendidikan se-Indonesia, saat pembukaan Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City Hotel, Jl Sultan Iskandar Muda, Kebayoran, Jakarta, Senin (11/11/2024).
Menurut Gibran, zonasi menjadi pekerjaan rumah untuk Mendikdasmen Abdul Mu’ti. Zonasi, adalah program yang baik, tapi belum bisa diterapkan di semua wilayah. Pengalamannya menjadi Wali Kota Solo beberapa waktu lalu, dijelaskan Gibran, banyak sekali keluhan-keluhan warga yang diterimanya dari tahun ke tahun terus berulang. Dia mencoba menyampaikan keluhan-keluhan warga ke Kemendikbudristek saat itu. Namun sayang belum direspons. Gibran minta kebijakan zonasi ini untuk dikaji lagi.
“Kita ikuti program ini, tapi sekali lagi Bapak-Ibu, tiap tahun permasalahannya sama, komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang, berulang, berulang. Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi. Jadi intinya Bapak-Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan ataukah akan kembali ke sistem yang lama. Silakan nanti didiskusikan. Jadi jumlah guru yang belum merata dan fasilitas yang belum merata juga,” pesan dia.
Menurutnya, sistem zonasi itu baik. Namun, belum diterapkan di semua wilayah. Oleh karena itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti diminta untuk mengkaji ulang kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.
“Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah,” ucapnya.
Salah satu pola yang diamati menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah perpindahan domisili di kartu keluarga warga-warga Solo.
“Ini (zonasi) perlu dikaji lagi,” tegasnya.
Cinews.id
servesiwi dan 3 lainnya memberi reputasi
4
458
22
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
692.4KThread•57.5KAnggota
Tampilkan semua post
lupis.manis
#3
Zonasi belum sempurna karena pemerataan sekolah belum tercapai.
Lihat aja di daerah-daerah, sekolah-sekolah biasanya terkumpul di pusat kota/kabupaten, dengan radius paling 1-3 km. Sisanya per kecamatan ada 1 aja udah bagus, kadang belum ada sekolah di kecamatan itu.
Jadi solusinya, menurut ane gunakan sistem ratio.
Misalnya pake sistem 50:50.
Jadi 50% PPDB diisi berdasarkan jarak zonasi,
50% berdasarkan prestasi atau nilai.
Syaratnya awasi ketat oknum-oknum yang ada di sekolah itu. Khawatir malah jadi mainan duit sogokan buat masuk ke sekolah.
Lihat aja di daerah-daerah, sekolah-sekolah biasanya terkumpul di pusat kota/kabupaten, dengan radius paling 1-3 km. Sisanya per kecamatan ada 1 aja udah bagus, kadang belum ada sekolah di kecamatan itu.
Jadi solusinya, menurut ane gunakan sistem ratio.
Misalnya pake sistem 50:50.
Jadi 50% PPDB diisi berdasarkan jarak zonasi,
50% berdasarkan prestasi atau nilai.
Syaratnya awasi ketat oknum-oknum yang ada di sekolah itu. Khawatir malah jadi mainan duit sogokan buat masuk ke sekolah.

servesiwi dan 3 lainnya memberi reputasi
4
Tutup