Jokowi Hbngi Semua Ketum Utk UU Perampasan Aset, Dijawab "Iya" Tnp Tindakan

Beranda

...

Berita dan Politik
Jokowi Hbngi Semua Ketum Utk UU Perampasan Aset, Dijawab "Iya" Tnp Tindakan

DomCobbTotem

31-10-2024 16:34

Jokowi Hbngi Semua Ketum Utk UU Perampasan Aset, Dijawab "Iya" Tnp Tindakan

Quote:

Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengungkapkan, Presiden ke-7 Joko Widodo pernah menghubungi semua ketua umum partai politik untuk mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Informasi ini Yunus ungkapkan ketika dihadirkan sebagai ahli tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam sidang dugaan korupsi pada tata niaga komoditas timah dengan terdakwa Harvey Moeis dan kawan-kawan.
Setelah meminta penjelasan terkait hal-hal mendasar dalam pencucian uang termasuk upaya paksa penyitaan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Eko Aryanto menanyakan perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. “Sekarang dikaitkan dengan RUU Perampasan aset, ahli bisa berpendapat? Yang kemarin kan ternyata di dalam ini tidak dibahas mengenai itu di dalam prolegnas,” ujar Hakim Eko di Pengadilan TIpikor Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).
Menurut Yunus, pemerintah telah mengirim draf RUU Perampasan Aset ke DPR RI. Namun, wakil rakyat itu tak kunjung membahas RUU tersebut. Pilpres AS Bakal Menentukan Nasib Kripto Artikel Kompas.id “Takut jadi boomerang mungkin ya,” kata Yunus. Menurut Yunus, RUU Perampasan Aset sama sekali belum dibahas oleh DPR RI.
Ia lantas menceritakan pengalamannya ketika masih bertugas di Tim Reformasi Hukum pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Saat itu, Tim Reformasi Hukum bertanya kepada Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat. “Pak, RUU Perampasan Aset bagaimana?” kata Yunus menceritakan pertemuan itu.
Menurut Yunus, Jokowi mengaku telah menghubungi seluruh ketua partai politik. Kepada Jokowi, mereka mengaku sepakat untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset. “Beliau menjawab 'saya sudah hubungi seluruh ketua partai, seluruhnya bilang yes tapi ternyata tidak ada action sama sekali Pak,” tutur Yunus menirukan jawaban Jokowi. “Lalu beliau bilang 'mungkin Bapak-Bapak bisa bantu untuk mendorong ini’, loh kok terbalik presiden minta tolong kita gitu, seharusnya kita yang minta tolong beliau kan,” kata Yunus.
Ahli perbankan yang merintis pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu mengatakan, sebenarnya akan terdapat banyak kemajuan dalam penegakan hukum jika RUU Perampasan Aset disahkan. “Cuma ya itu politisi pertimbangannya kepentingan bukan kepentingan,” kata Yunus. Sebagai informasi, ahli yang dihadirkan dalam persidangan tidak boleh dicecar secara langsung terkait pokok perkara. Pada umumnya, hakim, jaksa, dan pengacara bertanya kepada ahli dengan perumpamaan kasus yang polanya mirip dengan pokok perkara. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp 300 triliun. Terdakwa lain dalam kasus ini, eks Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, eks Direktur Keuangan PT TImah Emil Ermindra, dan kawan-kawannya, didakwa melakukan korupsi bersama dengan crazy rich Helena Lim.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Disebut Pernah Hubungi Semua Ketum Partai untuk Sahkan RUU Perampasan Aset, Dijawab "Iya" Tanpa Tindakan", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/31/16233601/jokowi-disebut-pernah-hubungi-semua-ketum-partai-untuk-sahkan-ruu-perampasan.

Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6
Download aplikasi: https://kmp.im/app6

kyk gini dibilang jokowi ga mau berantas korupsi.
Biasa jwban politis, 'Iya' tp ogah2an
harusnya ditanyakan ke Syaikhu,AHY,Brutus,Wowo,Mak Banteng, Airlangga, Cak Slepet, Kipli kenapa ga mau mengesahkan UU perampasan aset

dwiborneo dan muhamad.hanif.2 memberi reputasi

-2

709

Kutip

115

Balasan

Komentar yang asik ya

Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!

Berita dan Politik

692.2KThread•57.3KAnggota

Tampilkan semua post

nayeon.pop.pop

31-10-2024 16:49

normatif doang itu, karena kalau UUnya gol di zaman dia, akan dia pake untuk menangkap lawan2 politiknya... yang di gengnya dia mah aman

ya kayak sekarang ini, Tom Lembong ujug2 ditangkap padahal barang buktinya belum ada... sementara Zulhas yang melakukan hal yang sama aman2 aja, masih diangkat jadi menteri lagi

emang Jokowi 100% bersih??? sorry la yaw... ingat, orang2 di internal pemerintahan udah pada tau soal korupsi pembangunan infrastruktur & pencucian uang melalui perusahaan2 bodong milik kedua anaknya

makanya soal dia nelpon partai buat UU Perampasan Aset itu cuma gimmick... emangnya presiden sama partai gak bisa deal2an di balik layar, harusnya kan bisa

dwiborneo dan 11 lainnya memberi reputasi

Kutip

Balas

Tutup