Veronica Koman: Kabinet Prabowo Mengancam Papua dengan Program Transmigrasi

Pengacara, Pegiat Hak Asasi Manusia, Veronica Koman (Image: ACFID)

The Papua Journal– Aktivis hak asasi manusia Veronica Koman menyatakan keprihatinan mendalam terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto akan membawa dampak serius terhadap masyarakat Papua. Hal tersebut dinyatakan Veronica Koman dalam unggahan di akun facebook resminya, Rabu, (23/10).

Veronica Koman menilai bahwa langkah-langkah yang diumumkan beberapa menteri dalam kabinet baru ini mengindikasikan adanya ancaman "pemusnahan etnis" melalui program transmigrasi dan pembangunan masif di Papua.

Dalam pernyataannya, Menteri Transmigrasi mengumumkan bahwa Papua akan menjadi tujuan utama dari program transmigrasi yang akan diluncurkan oleh Presiden Prabowo. Menurut Koman, hal tersebut diperkuat dengan pengumuman dari Kemenko Pangan yang menyebut bahwa "masa depan pertanian Indonesia ada di Papua," yang Koman interpretasikan sebagai upaya perampasan lahan secara besar-besaran di wilayah tersebut.

Pegiat hak asasi manusia asal Indonesia yang dikenal dengan advokasinya untuk isu-isu pelanggaran HAM dan Papua ini menyoroti peran Menteri Pertanian yang telah mengumumkan rencana untuk melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta ribuan tenaga kerja dari luar Papua dalam proyek food estates, yang dinilai sebagai ancaman bagi masyarakat lokal Papua.

"Program ini bukan sekadar pengembangan pertanian, melainkan strategi untuk mengubah komposisi penduduk di Papua, sebuah bentuk kolonialisme-kependudukan yang akan berdampak langsung pada pemusnahan etnis Papua," ujar Veronica Koman Amnesty International Australia.

Koman yang juga sedang bekerja di Amnesty International Australia ini menambahkan bahwa Tito Karnavian, yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, adalah arsitek pemekaran wilayah Papua. Sementara itu, Wamendagri Ribka Haluk, menurut Koman, juga merupakan orang pilihan Tito yang memimpin provinsi baru hasil pemekaran di Papua.

"Dengan kombinasi ini, jelas terlihat bahwa kebijakan pemerintah saat ini akan menggempur Papua dari segala lini—politik, ekonomi, hingga socia[/bl," tegas penerima penghargaan Sir Ronald Wilson Human Rights Award ini.

Lebih lanjut, Koman mengingatkan bahwa ancaman transmigrasi jauh lebih berbahaya dibandingkan operasi militer karena kebijakan ini bersifat domestik dan lebih sulit diintervensi oleh komunitas internasional. “Transmigrasi adalah kebijakan domestik yang sulit dipertanyakan oleh pihak luar, dan efeknya akan mematikan, meski perlahan,” jelasnya.

Dalam analisis tambahannya, Pengacara ini juga menyoroti penunjukan Natalius Pigai sebagai Menteri HAM dan Mugiyanto sebagai Wakil Menteri HAM. “Penunjukan ini sebagai strategi agar isu HAM Papua berhadapan dengan sesama Papua, dan untuk menghadapkan Mugiyanto, korban penculikan tahun 1998, dengan para korban Prabowo.”

"[b]Situasi ini gawat darurat. Program transmigrasi yang dipadukan dengan kebijakan pemekaran dan proyek pertanian masif akan mengancam keberadaan masyarakat Papua, baik dari sisi budaya maupun eksistensi fisik mereka," pungkas Veronica Koman. (*)
https://www.thepapuajournal.com/regi...m-transmigrasi

transmigrasi dibutuhkan biar ekonomi masyarakat setempat jalan
macam di Timor orang Minang membuka usaha masakan di Kefamenanu (Timor Tengah Utara) dan Atambua (Belu). Karyawannya rekrut dari orang lokal selain anggota keluarga sendiri. Itu pengamatan aku melihat orang Timor pun tidak terancam atas eksistensi para perantau


Alasan Prabowo Punya Agenda Transmigrasi ke Papua, Apa Kata Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman?

Iftitah Sulaiman. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Setelah sebelumnya digabung dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Transmigrasi kini berdiri kembali sebagai entitas terpisah.

Kementerian ini bukan hal baru, karena pernah berdiri sendiri pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Saat ini, di era Prabowo-Gibran, jabatan Menteri Transmigrasi dijabat Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan Viva Yoga Mauladi yang ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Wakil Menteri Transmigrasi.


Tugas Iftitah Sulaiman sebagai Menteri Transmigrasi

Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara berkomitmen menyelesaikan berbagai masalah terkait transmigrasi, khususnya dalam hal pencatatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi di seluruh Indonesia.

"Saya sudah sampaikan bahwa kita akan lakukan revitalisasi kawasan yang belum dimanfaatkan optimal. Kita punya 3,1 juta hektar itu HPL. Itu sudah diberikan kepada para transmigran dalam SHM (Surat Hak Milik). Nah sisanya berapa itu yang sedang kita kejar," kata Iftitah di Jakarta, Selasa, dikutip dari Antara.

Upaya merevitalisasi kawasan transmigrasi dan mengoptimalkan penggunaan lahan HPL, Menteri Transmigrasi Iftitah mengajak seluruh jajarannya bekerja secara maksimal.

Menurutnya, meskipun anggaran terbatas, optimalisasi kerja dapat dicapai dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki Kementerian Transmigrasi.

Dalam dunia politik, Iftitah adalah kader Partai Demokrat sejak 2019 dan dikenal dekat dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan SBY selama beberapa waktu.

Sebelum resmi dilantik, Iftitah menyatakan bahwa Prabowo memberikan arahan untuk fokus pada pembangunan di wilayah Indonesia Timur. Pembangunan ini bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di kawasan tersebut, sejalan dengan tujuan program transmigrasi.

Agenda Transmigrasi ke Papua

Iftitah menyampaikan bahwa Kementerian Transmigrasi mendapat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan program transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua, dengan tujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah di Indonesia.

"Agar Papua betul-betul menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kesejahteraannya, dalam konteks persatuan nasionalnya, dan dalam konteks lebih besar," kata Iftitah saat serah terima jabatan Menteri Transmigrasi di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Jakarta Selatan, Senin, 21 Oktober 2024.

Ia menambahkan bahwa, sesuai arahan Presiden Prabowo, kementerian akan berupaya membangun kebanggaan warga transmigrasi, dimulai dari internal kementerian. "Kementerian Transmigrasi sebagai fasilitator dari para patriot bangsa tersebut pertama-tama harus membangun kebanggaannya terhadap kementeriannya sendiri," ujar Iftitah, dikutip dari Antara.

Presiden Prabowo melantik Iftitah sebagai Menteri Transmigrasi bersama 47 anggota Kabinet Merah Putih pada hari Selasa. Sementara itu, jabatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal diberikan kepada Yandri Susanto.

Kementerian yang baru terbentuk kembali, Iftitah menyadari banyak tantangan yang akan dihadapi, sehingga ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam menjalankan tugasnya.

"Mari kita bekerja bersama-sama, bersinergi, dan berkolaborasi tidak hanya dalam Kementerian Transmigrasi, begitu juga dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan kementerian lainnya," kata Iftitah.

https://nasional.tempo.co/read/19323...titah-sulaiman

program transmigrasi ke Papua