Sumber Gambar

Selamat Datang di Thread TS!



Opini ini mengangkat isu akun Kaskus dengan nama Fufufafa yang diduga dimiliki oleh Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, yang hingga kini tidak diusut secara tuntas oleh institusi negara. Tuduhan ini muncul dari Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, yang menilai bahwa akun tersebut telah menghina dua tokoh penting dalam pemerintahan dan militer, yakni Presiden terpilih Prabowo Subianto serta mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tuduhan ini mengundang kontroversi dan pertanyaan seputar kenapa empat institusi negara, yaitu TNI, Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Badan Intelijen Negara (BIN), belum mengambil tindakan yang tegas.

Keengganan institusi-institusi ini untuk mengusut tuntas kasus akun Fufufafa menimbulkan spekulasi bahwa ada konflik kepentingan di balik keheningan mereka. Apabila dugaan ini benar, situasi ini menggambarkan lemahnya komitmen negara dalam menegakkan hukum secara adil dan independen. Muslim Arbi dengan tegas menyatakan bahwa Jokowi, sebagai presiden yang akan segera lengser, memiliki kewajiban untuk memerintahkan institusi-institusi terkait agar segera menyelesaikan kasus ini sebelum meninggalkan jabatannya. Kegagalan untuk bertindak akan menimbulkan persepsi publik bahwa hukum di Indonesia hanya berlaku untuk mereka yang tidak memiliki kekuasaan.


Sumber Gambar

Tindakan penghinaan terhadap tokoh negara, terutama tokoh militer seperti Prabowo dan mantan presiden SBY, merupakan pelanggaran serius yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika akun Fufufafa benar-benar milik Gibran, hal ini akan memperparah situasi politik di Indonesia yang sudah sarat dengan konflik kepentingan dan ketidakpercayaan masyarakat. Apalagi, di era digital seperti sekarang, akun media sosial bukan sekadar platform personal, melainkan bisa menjadi alat propaganda dan pengaruh politik yang sangat kuat.

Muslim Arbi juga menekankan bahwa siapapun pemilik akun Fufufafa harus dihukum berat sesuai dengan undang-undang. Pendapat ini mencerminkan keresahan sebagian masyarakat yang merasa bahwa kekuasaan politik cenderung membuat hukum menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jika benar Gibran yang berada di balik akun tersebut, ia seharusnya menerima konsekuensi hukum yang sama dengan warga negara lainnya. Dengan demikian, tidak ada pengecualian hukum hanya karena status sosial atau posisi politik seseorang.


Sumber Gambar

Di sisi lain, keempat institusi negara yang disebutkan juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai sikap mereka dalam menangani kasus ini. Jika mereka benar-benar tidak memiliki bukti yang cukup, transparansi tetap harus dijunjung tinggi agar masyarakat tidak membuat spekulasi liar. Kepercayaan publik terhadap institusi negara merupakan fondasi penting bagi stabilitas politik dan hukum di Indonesia. Jika masyarakat merasa bahwa hukum hanya dijalankan untuk kepentingan kelompok tertentu, krisis kepercayaan terhadap pemerintah akan semakin meluas.

Secara keseluruhan, kasus akun Fufufafa yang diduga dimiliki oleh Gibran harus segera ditangani dengan serius. Jika tidak, hal ini tidak hanya akan menodai kredibilitas pemerintah, tetapi juga memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi yang seharusnya bertanggung jawab atas penegakan hukum. Sebuah investigasi yang adil, transparan, dan independen akan menjadi langkah yang tepat untuk meredam spekulasi dan memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.

Sumber Valid (baca baik-baik):
Sumber 1
Sumber 2
Sumber 3

Terima Kasih Sudah Mampir, Jangan Lupa Komen danCendolnya Gan!