Majelis tinggi parlemen Tajikistan, Majlisi Milli, mengesahkan undang-undang yang melarang "pakaian asing" dan perayaan untuk dua hari raya besar Islam, yaitu Idulfitri dan Iduladha.

Sesi ke-18 Majlisi Milli, yang dipimpin oleh ketuanya, Rustam Emomali, berlangsung pada 19 Juni.

Pusat pers Majlisi Milli mengatakan sidang tersebut mengesahkan amandemen yang dibuat untuk undang-undang negara tentang hari libur, tradisi dan ritual, peran guru dan lembaga pendidikan dalam membesarkan anak-anak, tanggung jawab orang tua.

Mengingat, Majlisi Namoyandagon, majelis rendah parlemen Tajikistan, menyetujui RUU yang melarang hijab dan idgardak pada tanggal 8 Juni lalu.

Undang-undang ini sebagian besar menargetkan hijab, atau kerudung, dan pakaian tradisional Islam.

lainnya, yang mulai masuk ke Tajikistan dalam beberapa tahun terakhir dari Timur Tengah dan para pejabat negara tersebut mengaitkannya dengan para ekstremis Islam.


Anggota parlemen juga menyetujui amandemen baru terhadap kode pelanggaran administratif, yang mencakup denda besar bagi pelanggar. Kode tersebut sebelumnya tidak mencantumkan pemakaian jilbab atau pakaian religius lainnya sebagai pelanggaran.

Radio Liberty's Tajik Service melaporkan pada 23 Mei hukuman bagi para pelanggar bervariasi mulai dari 7.920 somonis atau Rp12 juta untuk perorangan dan 39.500 somonis atau Rp60 juta untuk badan hukum.


Pejabat pemerintah dan otoritas agama dilaporkan menghadapi denda yang jauh lebih tinggi, masing-masing sebesar 54.000 somonis atau Rp83 juta dan 57.600 somonis atau Rp88,5 juta, jika terbukti bersalah.

Perlu dicatat Tajikistan telah melarang hijab setelah bertahun-tahun larangan tidak resmi. Tindakan keras pihak berwenang Tajikistan terhadap hijab dimulai pada tahun 2007 ketika Kementerian Pendidikan melarang pakaian Islami dan rok mini gaya Barat bagi para pelajar.


Larangan tersebut akhirnya diperluas ke semua institusi publik, dengan beberapa organisasi menuntut staf dan pengunjungnya untuk melepaskan jilbab.

Pemerintah daerah membentuk satuan tugas khusus untuk menegakkan larangan tidak resmi tersebut, sementara polisi menggerebek pasar-pasar untuk menahan para "pelanggar."

Namun pihak berwenang menolak banyak klaim dari para wanita yang mengatakan mereka disetop di jalan dan didenda karena mengenakan jilbab.


Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir melakukan kampanye untuk mempromosikan pakaian nasional Tajik.

Pada 6 September 2017, jutaan pengguna ponsel menerima pesan teks dari pemerintah yang menyerukan agar para wanita mengenakan pakaian nasional Tajik.

Pesan-pesan tersebut menyatakan "Mengenakan pakaian nasional adalah suatu keharusan!" "Hormati pakaian nasional," dan "Mari kita jadikan ini sebagai tradisi yang baik untuk mengenakan pakaian nasional."

Kampanye ini mencapai puncaknya pada tahun 2018 ketika pemerintah memperkenalkan buku panduan setebal 376 halaman, Buku Panduan Pakaian yang Disarankan di Tajikistan, berisi uraian apa yang harus dikenakan oleh wanita Tajikistan untuk berbagai kesempatan.

Tajikistan juga secara tidak resmi melarang jenggot lebat. Ribuan pria dalam satu dekade terakhir dilaporkan telah disetop oleh polisi dan jenggot mereka dicukur di luar kehendak mereka.

merdeka.com