Jakarta - Komisi VI DPR RI mempertanyakan kondisi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang hingga saat ini masih sepi investasinya. Padahal, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia seolah-olah sangat yakin bahwa IKN akan ramai investasi asing.
Pandangan ini disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI-P Harris Turino. Ia menyinggung tentang kondisi di mana belum ada satu pun investor asing yang masuk ke IKN.

"Beberapa raker sebelumnya, termasuk 2 raker terakhir, Pak Menteri dengan keyakinan penuh mengatakan bahwa akan banyak sekali investasi asing masuk ke IKN. tetapi faktanya sampai sekarang tidak ada satupun saya mendengar ada investasi asing yang sudah merealisasikan investasinya di IKN," kata Harris, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM di Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Harris mengatakan, investasi di IKN dari investor swasta pun jumlahnya masih sangat terbatas. Bahkan, dirinya melihat sejumlah groundbreaking atau peletakan batu pertama berhenti hanya di prosesi tersebut saja.

Baca juga:
Terungkap! Ini Alasan Jokowi Bagi Dua Upacara 17-an di IKN-Jakarta
"Saya melihat beberapa groundbreaking berhenti hanya di tahap groundbreaking. Sehingga, investasi yang ada semata-mata mengandalkan pada dana APBN," ujarnya.

Lebih lanjut Harris menjabarkan, total APBN yang dialokasikan untuk IKN sebesar Rp 90,2 triliun di 2022-2024 sudah dipakai sebesar Rp 72,8 triliun. Dengan demikian, 2025 ketika terjadi pergantian pimpinan tersisa hanya sekitar Rp 16 triliun.

"Kalau Rp 16 triliun, melihat realitas yang ada, maka infrastruktur dasar pun belum akan selesai. Akibatnya kalau investasi dasar belum selesai, maka investor swasta apalagi asing akan sulit sekali menaruh dananya kecuali diinjak," tuturnya.

Di sisi lain, menurutnya perlu ditelaah kembali juga apakah dengan pemberian tekanan tersebut akan bisa mendorong investasi asing masuk atau tidak.

"Kalau diinjak mau nggak mau ya harus ke sana. Tetapi apakah dengan cara seperti itu investasi akan didatangkan ke IKN? Bagaimana janji bapak asing akan masuk dalam jumlah besar?," ujar dia.

Sebagai tambahan informasi, beberapa waktu belakangan Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono Bersama Wakil Kepala IKN Dhony Rahajoe resmi mundur dari posisinya. Kini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengisi kekosongan jabatan tersebut sebagai Plt Kepala OIKN.

Hal pertama yang ingin dilakukan Basuki adalah kejelasan status tanah di IKN. Otorita IKN menargetkan investasi yang masuk ke IKN mencapai Rp 100 triliun. Sejauh ini investasi yang sudah sekitar Rp 50 triliun.

"Makanya saya ingin percepat itu. saya kira kita kerjakan aja secepatnya, terutama basic-nya itu status tanah, nggak masalah," katanya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (6/6/2024).

Basuki menyebut diperlukan regulasi khusus untuk menyelesaikan persoalan lahan. Saat ini, tanah di IKN bisa dijual dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL). Jika statusnya bisa HGB murni maka hal tersebut bisa memberikan kepastian investasi.

Permasalahan tanah di IKN, kata dia, sudah dikerjakan oleh Otorita IKN sebelumnya namun menemui jalan buntu. Sebagai Plt Kepala OIKN, Basuki berjanji menyelesaikan kendala tersebut.

Sementara itu, investasi swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga groundbreaking ke-6 tembus Rp 51,3 triliun. Selain investasi langsung, ada juga skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) yang dijajaki investor. Ada 9 perusahaan dari tiga negara asing dan Indonesia berpotensi menggelontorkan dana Rp 45 triliun ke IKN.

Tiga negara yang dimaksud adalah Malaysia, China, dan Uni Emirat Arab (UEA). Malaysia dan China akan mengembangkan sektor properti, sedangkan UEA berencana investasi di sektor energi baru terbarukan.

sumur

DEPEER berisik banget sih