- Beranda
- Berita dan Politik
Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang
...
TS
kushkoos
Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang
TEMPO.CO, Jakarta - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Jakarta menonaktifkan puluhan ribu Nomor Induk Kependudukan atau NIK warga yang sudah tidak berdomisili di Jakarta.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan kebijakan ini merepotkan orang. Bayangkan, kata dia, betapa repotnya warga Jakarta yang ditugaskan kerja ke luar kota dan bisa kehilangan KTP-nya di Jakarta.
“Betapa repotnya Anda mesti mengurus semua, bank segala hal, hanya gara-gara kamu kerja,” kata Ahok dalam kanal YouTube-nya Panggil Saya BTP yang tayang pada Jumat, 3 Mei 2024.
Menurut Ahok, apabila Jakarta ingin menjadi kota megapolitan, seharusnya tidak mempersoalkan KTP manapun. Seharusnya pemerintah daerah membangun dan menyediakan apartemen sewa bulanan murah untuk pekerja di Jakarta. Langkah ini juga bisa sekaligus mengurai kemacetan lalulintas.
“Jadi jangan merepotkan oranglah,” kata Ahok.
Ahok mengatakan seharusnya Jakarta terbuka bagi siapapun untuk mencari nafkah selama tidak berbuat kriminalitas atau merugikan Jakarta.
Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Budi Awaludin, menjelaskan koordinasi bersama Kemedagri terkait penonaktifan 92.493 NIK warga Jakarta ini dalam rangka memulai program penertiban KTP warga Jakarta.
“Jadi minggu ini langsung kita ajukan suratnya ke Kemendagri karena yang berhak untuk melakukan penonaktifannya adalah Kemendagri,” kata Budi dilansir dari Antara, Rabu, 17 April 2024.
Sebanyak 92.493 NIK KTP yang dinonaktifkan ini terdiri dari 81.119 NIK warga yang meninggal dan 11.374 NIK warga di Rukun Tetangga (RT) yang sudah tidak ada lagi. Selain itu, Budi menjelaskan bahwa NIK yang sebelumnya dinonaktifkan dapat aktif kembali dengan mendatangi posko yang ada di loket pelayanan Dukcapil di kelurahan terdekat.
sumber
pak ahok selalu berani gan. klo ada yg gak beres beliau pasti tegur. tapi sejak bersebrangan dengan pak jokowi apakah pak heru mau mendengar saran pak ahok?
pesulap.merah dan 4 lainnya memberi reputasi
5
883
47
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
670.9KThread•40.8KAnggota
Tampilkan semua post
caliber
#13
Tinggal urus aja pindah KTP sesuai domisili apa susahnya
Buanyak loh yg rumahnya di depok tapi anaknya bersekolah di jakarta/naik KRL dan dapat KJP pulak. Itu baru KJP, belum lagi BPJS kesehatan, subsidi dan bansos2 lainnya yg tiap bulan dianggarkan pemprov jakarta buat org2 yg domisilinya di luar jakarta
itu yg ditarget pemerintah propinsi jakarta bukan org2 menengah atas yg elo maksud hok
Buanyak loh yg rumahnya di depok tapi anaknya bersekolah di jakarta/naik KRL dan dapat KJP pulak. Itu baru KJP, belum lagi BPJS kesehatan, subsidi dan bansos2 lainnya yg tiap bulan dianggarkan pemprov jakarta buat org2 yg domisilinya di luar jakarta
itu yg ditarget pemerintah propinsi jakarta bukan org2 menengah atas yg elo maksud hok
lubizers memberi reputasi
1
Tutup