Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra memberikan pertanyaan kepada empat menteri di sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Saldi menunjukkan gambar peta atau daerah-daerah yang dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membagikan bantuan sosial (bansos).

"Ini Bu menteri, Pak menteri, Pak menko, ini ada satu tabel yang mencantumkan list perjalanan Presiden karena 2 permohonan ini lebih banyak ke Presiden, karena dalilnya bertumpu di sini," ujar Saldi dalam sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

"Jadi kami harus menanyakan apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungan dibandingkan ke tempat lain?" ujar Saldi.

Saldi meminta penjelasan terkait hal itu kepada empar menteri di kabinet Jokowi yang berkaitan langsung dengan bansos. Ia juga bertanya alokasi dana yang digunakan Presiden saat membagikan bansos berasal dari mana.

"Masih berkaitan dengan peta ini kira-kira ini alokasi dana yang dibawa kunjungan Presiden itu yang mana saja Pak menko dan Ibu menteri, itu satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon," kata Saldi.

Ia juga bertanya terkait rapat terbatas yang dilakukan para menteri dengan Presiden Jokowi. Ia mengatakan apakah ada peringatan dalam rapat itu untuk tidak menjalankan program yang tak sesuai dengan APBN.

"Dalam suasana pertemuan yang sudah berhimpitan dengan jadwal pemilu itu ada nggak warning dari yang melakukan pertemuan ini terutama warning yang berkaitan dengan sensitivitas suasana pemilu?" tanya Saldi.

"Jadi misalnya ada yang mengingatkan kita harus hati-hati juga jangan kita menjalankan agenda yang sudah disusun dalam APBN lalu diterjemahkan sebagai kegiatan politik, ada nggak dalam rapat-rapat seperti itu diingatkan?" ungkapnya.

Hal serupa juga ditanyakan oleh hakim MK, Daniel Yusmic Foekh. Ia bertanya soal rapat internal menteri dengan Presiden dan kunjungan Jokowi ke 24 daerah untuk membagikan bansos.

"Kemudian ini saya kalau tidak salah kemarin dari paslon 01 yang mengungkap dalam persidangan bahwa Bapak Presiden itu 24 kali kunjungan ke daerah dengan membagi bansos, tidak ini dari pemohon, sorry pemohon ya," ujar Daniel.

"Saya tangkap itu kemarin dari persidangan. Nah pertanyaan saya adalah dalam teknis pembagian bansos ataupun perlinsos apakah Pak Menko PMK, Pak Menko Perekonomian selain Ibu Mensos dan juga Pak Presiden itu boleh terlibat?" imbuhnya.

https://news.detik.com/pemilu/d-7279...alam-sidang-mk

Mm.. Kenapa jokowi ga bagi2 bansos di aceh ya?.. padahal (katanya) aceh itu punya history tersendiri bagi jokowi??..