Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil empat menteri untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024, tanpa adanya permintaan dari pihak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

MK menghadapi dua sengketa hasil Pilpres 2024, yang pertama diajukan oleh Anies-Muhaimin dan yang kedua diajukan oleh Ganjar-Mahfud. Sidang perdana telah dilangsungkan pada Rabu, 27 Maret 2024, di mana para pemohon meminta agar MK meminta sejumlah menteri untuk memberikan keterangan.

Tim Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini dihadirkan oleh hakim MK. Tim Ganjar-Mahfud juga mengajukan permintaan yang serupa.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo, mengumumkan bahwa para hakim MK telah menggelar rapat untuk membahas permintaan dari kedua kubu. Hasilnya, MK memutuskan untuk memanggil empat orang menteri serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ke persidangan pada Jumat, 5 April 2024.

Keempat menteri yang dipanggil adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Suhartoyo menegaskan bahwa pemanggilan empat menteri tersebut tidak menunjukkan bahwa MK mengabulkan permintaan dari pihak Anies atau Ganjar. MK menolak permintaan pemohon untuk memanggil menteri, namun, hakim MK setuju untuk memanggil mereka karena dianggap perlu untuk mendapatkan keterangan dari para menteri.


Foto: Antara

“Ini bukan berarti Mahkamah mengakomodasi Permohonan Pemohon 1 maupun 2. Karena sebagaimana diskusi universalnya kan, badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya inter partes itu, kemudian nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodasi pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi ini semata-mata, Pak Otto (kuasa hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan), untuk kepentingan Para Hakim,” ujarnya.

“Jadi, dengan bahasa sederhana, Permohonan Para Pemohon itu sesungguhnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena Jabatan Hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan,” tambah Suhartoyo.

Suhartoyo menjelaskan bahwa hanya hakim MK yang berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada para menteri, sementara pihak pemohon, termohon, dan pihak terkait lainnya tidak diberikan kesempatan untuk bertanya kepada menteri-menteri tersebut.

Sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dilanjutkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu, 3 April 2024.

Sidang tersebut berfokus pada pemeriksaan bukti, saksi, dan ahli yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sebagai termohon.

“Pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk melaksanakan agenda persidangan pembuktian untuk termohon KPU dan Bawaslu,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membuka sidang.

KPU menghadirkan seorang ahli dan dua saksi. Ahli yang dihadirkan adalah Profesor Masudi Wahyu Kisworo, seorang ahli di bidang teknologi informasi.

Sementara itu, dua saksi yang dihadirkan adalah Yudistira Dwi Wrdhana Asnar, pengembang aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), dan Andre Putra Hermawan dari Pusat Data Informasi (Pusdatin) KPU RI.

Bawaslu menghadirkan ahli Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin, Muhammad Alhamid, yang juga pernah menjabat sebagai ketua Bawaslu periode 2012-2017.

Selain itu, tujuh saksi yang didatangkan oleh Bawaslu terdiri dari tenaga ahli Bawaslu RI dan komisioner Bawaslu provinsi, antara lain Iji Jaelani, Hari Dermanto, Nur Kholiq, Sakhroji, Zacky M Zamzam, Umi Illiyina, dan Bardul Munir.

Makin seru aja nih sidang... 
Kira-kira siapa ya yang menang?

Sumber: Link Referensi