Pilihan Politik Sandra Dewi Ikut Dibongkar Publik Lantaran Suami Terjerat Kasus Korupsi, Ternyata Pendukung Paslon 01



Suara.com - Artis Sandra Dewi saat ini tengah menjadi sorotan lantaran suaminya, Harvey Moeis ditetapkan Kejagung sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah 2015 - 2022. Bahkan akibat perbuatannya, negara sampai mengalami kerugian hingga Rp271 Triliun.

Harvey Moeis menjadi tersangka ke-16 setelah sebelumnya Kejagung menetapkan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim sebagai tersangka.

Kabar ini pun sukses mengejutkan warganet, tak ayal, kehidupan peribadi Sandra Dewi dan suaminya pun digali hingga ke akar-akarnya. Bahkan soal pilihan politik mereka dalam Pemilu 2024 juga turut jadi perbincangan.

Kandidat capres dan cawapres yang dipilih oleh Sandra Dewi dan Harvey Moeis pun jadi perbincangan hangat, salah satunya lewat kolom komentar akun instagram @lambe_danu pada Sabtu (30/03/2024).

"Dukung sp ya kmrn," tulis akun @lambe_danu sembari menyematkan foto Sandra Dewi dan suaminya usai nyoblos pada (14/02) lalu.

Sontak saja, unggahan itu menuai beragam komentar warganet. Netizen menyebut jika Sandra Dewi dan Suaminya mendukung Paslon 01.

"Dukung 01, jarinya 01 dan orang bajunya putih," timpal warganet lainnya.

Adapun sebelumnya, Sandra Dewi dan suaminya sempat menjadi perbincangan usai pencoblosan. Namun bukan soal pilihan politiknya, melainkan suasana TPS di tempat mereka nyoblos yang terkesan mewah.


Hal itu diketahui lewat video yang diunggah ibu dua anak itu. Dalam video tersebut, Sandra Dewi sedang berjalan kaki dengan sang suami untuk menuju TPS.

Namun yang menjadi sorotan warganet, TPS tempat Sandra Dewi menyampaikan hak pilihnya berbeda dengan TPS lainnya.

TPS tersebut dianggap mewah lantaran menyediakan berbagai jenis kue serta minuman seperti kopi dan teh bagi para warga yang menunggu giliran atau sudah selesai mencoblos.

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung memeriksa Komisaris PT Refined Bangka Tin (PT RBT) terkait kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

"Adapun saksi yang diperiksa berinisial AGR selaku Komisaris PT Refined Bangka Tin, sudah ditetapkan 16 tersangka sejauh ini," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Ketut Sumedana, Kamis.

Duduk perkara

Perkara dugaan korupsi ini bermula ketika pada 2018, tersangka ALW selaku Direktur Operasi PT Timah Tbk periode 2017-2018 bersama tersangka MRPT selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan tersangka EE selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk menyadari pasokan bijih timah yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan perusahaan smelter swasta lainnya karena masifnya penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah Tbk.

Kondisi itu membuat tersangka ALW bersama tersangka MRPT dan tersangka EE yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama dengan membeli hasil penambangan ilegal melebihi harga standar yang ditetapkan oleh PT Timah Tbk tanpa melalui kajian terlebih dahulu.


Untuk melancarkan aksi mengakomodir penambangan ilegal tersebut, tersangka ALW bersama tersangka MRPT dan tersangka EE setuju membuat perjanjian seolah-olah terdapat kerja sama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah dengan para smelter.


Pasal yang disangkakan kepada tersangka adalah Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

https://amp.suara.com/news/2024/03/3...kung-paslon-01