iniriau.com, BANDUNG - Tidak hanya diisukan masuk Partai Golkar,  Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka juga disebut bisa menjadi Ketua Umum (Ketum) Golkar. Namun, Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie membeberkan ada syarat-syarat yang harus dilalui oleh siapapun yang menjadi calon Ketum Golkar.

Ical -sapaan Aburizal- mengatakan Jokowi atau Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar. Namun, belum tentu jadi ketua umumnya. Golkar punya AD/ART atau aturan internal partai yang mengatur syarat jadi ketua umum.

"Kalau (jadi) ketum itu ada aturannya. (Harus kaderisasi selama lima tahun) ya dong. Namanya juga organisasi," kata Ical di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (15/2/2024).

Ical menyebut ada jalan lain bagi Jokowi dan Gibran untuk menduduki kursi tertinggi di Golkar. Yakni, jika Golkar di semua provinsi menginginkan Jokowi atau Gibran jadi ketua umumnya atau dengan mengubah aturan AD/ART di internal partai.

AD/ART Partai Bisa Berubah

Ical memandang perubahan AD/ART itu mungkin saja. Perubahan AD/ART harus mendapat persetujuan dari pengurus Golkar dari semua provinsi di Indonesia.

"(Ubah AD/ART untuk Jokowi atau Gibran jadi ketua umum Golkar) ya mungkin saja kalau mau. Kalau seluruh (pengurus Golkar) di seluruh daerah mau, ya mau," kata Ical.

Ical mengatakan jika tidak dapat melalui jalan itu, Jokowi atau Gibran masih berpeluang jadi Ketua Golkar. Jalan terakhir yang dapat dilalui adalah kaderisasi selama lima tahun, seperti kader Golkar lainnya.

Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Wakil Ketua Umum DPP Golkar, mengatakan Jokowi belum dapat bergabung jadi kader atau pemimpin partai koalisinya. Jokowi masih menjabat presiden yang seharusnya menjadi pimpinan tertinggi semua partai di Indonesia.

"Sebaiknya Pak Jokowi itu di atas semua partai politik. Pak Jokowi itu bapak bangsa. Itu catatan pentingnya," kata Ahmad Doli.

Menurutnya, posisi Jokowi sudah dianggap sebagai pimpinan politik tertinggi. Artinya, menaungi semua partai termasuk Golkar. Setidaknya, sampai 20 Oktober 2024.

Ahmad menilai saat ini Jokowi tidak perlu menjadi pimpinan Golkar atau partai koalisi lainnya. Peran Jokowi masih dibutuhkan meski sudah ada presiden baru setelah 20 Oktober 2024.

"Karena kami lihat prestasinya (Jokowi) selama dua periode ini luar biasa. Energinya masih cukup. Selama beliau bersedia, saya kira bangsa ini masih perlu saran dan masukan dari Pak Jokowi," ujarnya.

Sebelumnya, dilansir dari detikJateng, Gibran tidak banyak komentar terkait kabar tersebut. Gibran meminta untuk menanyakan langsung kepada yang menggulirkan isu itu.

"Ya yang menjawab biar yang menyebarkan isu dong," kata Gibran, Selasa (26/2/2024).

Gibran juga menampik dirinya bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu. Sejak dicalonkan sebagai cawapres Prabowo, Gibran sering diisukan bergabung dengan Golkar.

"Itu lho, saya katakan saya masih fokus sama pekerjaan yang ada di balai kota," pungkasnya.*

iniriau.com