JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengingatkan Partai Golkar untuk tidak terjebak dengan isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bergabung, karena khawatir hanya digunakan sebagai alat buat memperpanjang kekuasaan.

Menurut Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira, Partai Golkar sebaiknya tidak terjebak dengan iming-iming kekuasaan sehingga dengan mudah menerima jika Jokowi memutuskan akan bergabung di kemudian hari.

Sebab Andreas khawatir Partai Golkar cuma dijadikan instrumen supaya Jokowi tetap bisa mempertahankan pengaruh politiknya ketimbang menggapai cita-cita masyarakat madani.

“Hari-hari ini adalah episode berikut daripada apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sekarang Golkar atau mungkin partai yang lain gitu, sehingga beliau eksis di dalam proses kekuasaan ini,” kata Andreas dikutip dari Kompas TV, Selasa (12/3/2024).

“Ini soal formalitas etik dan moral, dan segala macam itu bukan masalah bagi beliau di dalam melihat persoalan ini, bagaimana berkuasa ini. Jadi saya kira pendekatan cara melihat persoalan, kalau kita melihat dengan pendekatan formal seperti ini, kita akan ketipu terus,” sambung Andreas.

Andreas memperingatkan Jokowi bisa melakukan manuver politik itu berkaca dari isu gejolak yang terjadi di masa pemerintahannya.

Hal itu meliputi isu penundaan Pemilu, memperpanjang jabatan presiden menjadi 3 periode, sampai menjadikan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden melalui perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Isu soal rencana bergabungnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Partai Golkar sebelum atau sesudah periode kedua pemerintahannya berakhir semakin santer.

Kabar mengenai Jokowi yang disebut bakal bergabung ke Golkar mencuat ketika dia mengenakan dasi berwarna kuning saat berangkat melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang, pada 16 Desember 2023.

Saat itu Jokowi ditanya alasan mengenakan dasi berwarna kuning, lantaran biasanya kerap mengenakan dasi berwarna merah dalam lawatan ke luar negeri.

Sampai saat ini status Presiden Jokowi sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi dipertanyakan, meskipun partai berlambang banteng bermoncong putih itu tidak pernah secara tegas menyatakan status keanggotaan Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi membiarkan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi calon presiden (Capres) nomor 2 Prabowo Subianto.

Gibran juga merupakan kader dan diusung PDI-P dalam pemilihan kepala daerah Kota Solo pada 2020 silam.

Di sisi lain, PDI-P juga mengusung Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Akibat situasi itu, hubungan antara PDI-P dan Jokowi akibat persaingan politik dalam Pilpres 2024 terlihat kurang harmonis.

Kini PDI-P juga turut mengomentari soal peluang mengajukan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terkait dugaan pelanggaran pemerintah dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Padahal, PDI-P sampai saat ini masih menjadi salah satu partai koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

kompas.com