LENGKONG, AYOBANDUNG,COM – Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) merupakan inisiasi DPR RI yang kemudian dibahas lebih lanjut bersama pemerintah.

RUU DKJ tersebut akan segera dibahas. Karena pasalnya, DPR telah mengantongi Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Joko Widodo yang disertai dengan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

RUU DKJ tersebut juga berkaitan dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, tepatnya ke wilayah Penajam Paser Utara.

Dan jika sesuai rencana, maka Jakarta akan meninggalkan status Ibu Kota Indonesia pada 2024 ini. Sehingga namanya pun berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Namun ada beberapa poin yang dianggap krusial dalam RUU DKJ tersebut, salah satunya adalah Pasal 10 Ayat (2).

Pasal tersebut menyebutkan bahwa nantinya Gubernur Jakarta akan ditunjuk langsung oleh Presiden berdasarkan usul dari DPRD Jakarta.

Berikut bunyi Pasal 10 Ayat (2) RUU DKJ.

“Gubernur dan Wakil Gubernur  ditunjuk,  diangkat, dan  diberhentikan  oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.”

Namun sebelumnya, Presiden Jokowi pernah menanggapi hal tersebut pada Desember 2023 lalu.

Ia menolak adanya rencana tersebut dan mengatakan bahwa rakyatlah yang langsung memilih Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut.

“Kalau tanya saya, ya gubernur dipilih langsung (oleh rakyat),” tutur Jokowi di Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Jakarta Utara, dikutip Ayobandung.com dari CNBC Indonesia pada Senin, 11 Desember 2013.

Selain pasal tersebut, dalam RUU DKJ ini juga terdapat pasal yang menyebutkan bahwa pemilihan Walikota dan Bupati wilayah administrasi akan ditunjuk oleh Gubernur Jakarta itu sendiri dengan mempertimbangkan usul dan masukan dari DPRD Provinsi Jakarta.

Namun jika RUU DKJ tersebut disahkan, Gubernur DKJ nantinya akan mempunyai kewenangan penuh untuk bisa langsung menunjuk walikota serta bupati wilayah DKJ.

Pada intinya, RUU DKJ ini akan meniadakan suara rakyat dalam setiap pemilihan kepala daerahnya.

ayobandung.com