Duh! Status Jakarta Sebagai Ibu Kota RI Habis Pada 15 Februari Padahal IKN Belum Siap, Begini Penjelasan Istana
Segudang isu membuat publik mengira Jakarta sudah tak lagi berstatus Ibu Kota RI padahal IKN belum siap.

Kamis, 07 Maret 2024 | 14:19 WIB
  Pemandangan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Senin (18/9/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]

Suara.com - Terjadi simpang siur di tengah-tengah publik terkait di mana sebenarnya Ibu Kota Republik Indonesia (Ibu Kota RI) sekarang.
Adapun masyarakat kini mengira bahwa Jakarta sudah tak lagi berstatus Ibu Kota RI. Padahal hingga kini, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih berjalan dan belum siap untuk menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota RI.
Anggapan tersebut muncul usai terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN yang telah disahkan. 
Ditambah lagi, Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Supratman Andi Agtas mengatakan status DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara habis statusnya pada 15 Februari 2024 jika merujuk pada UU Nomor 29 Tahun 2007.
Belum lagi, kini muncul pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang salah satu poinnya membuat status Jakarta sebagai daerah otonomi khusus bernama Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Lantas, di mana Ibu Kota RI sekarang?

Istana tegaskan Ibu Kota RI masih di Jakarta
Tak heran jika publik beranggapan bahwa Jakarta tak lagi menjadi Ibu Kota RI. Pasalnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman sempat menjelaskan terkait hilangnya status Jakarta sebagai Ibu Kota.
Supratman dalam keterangannya, Selasa (5/3/2024) menilai bahwa implikasi adanya UU IKN adalah hilangnya status Jakarta sebagai Ibu Kota RI sejak 15 Februari 2024.
Kendati demikian, tak serta merta Jakarta langsung kehilangan statusnya sebagai Ibu Kota.
Sebab, proses hilangnya pergantian Ibu Kota tersebut masih harus melalui keputusan sang Presiden RI yakni Joko Widodo (Jokowi).
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menegaskan bahwa Ibu Kota RI masih berada di Jakarta.

Meski adanya UU IKN, Dini menilai perlu adanya proses transisi yang ada di tangan presiden.
Perpindahan Ibu Kota RI ke IKN masih menunggu Jokowi untuk meneken Keputusan Presiden atau Keppres, sehingga Jakarta masih eksis sebagai Ibu Kota RI hingga detik ini.
"Jadi ada ketentuan peralihan dalam UU IKN, yaitu di Pasal 39. Berdasarkan Pasal 39 UU IKN, DKI Jakarta tetap sebagai ibu kota negara sampai dengan terbitnya Keppres pemindahan IKN ke Nusantara,"  jelas Dini kepada awak media, Kamis (7/3/2024).
Jika Keppres tersebut sudah ditekken oleh sang Presiden, maka secara resmi Ibu Kota RI berpindah dari Jakarta ke IKN, Kalimantan Timur.
"Pada saat Keppres tersebut terbit, maka otomatis DKI Jakarta berhenti menjadi ibu kota negara," ujar Dini.
Dini juga menjelaskan bahwa pemerintah telah mengupayakan agar perpindahan Ibu Kota RI tak terlalu jauh dari disahkannya UU DKJ agar terjadi transisi status Ibu Kota yang tertata.
"Namun tentunya timing yang pas akan diatur pemerintah, agar tidak terjadi jarak waktu yang terlalu jauh antara penerbitan Keppres IKN dan penerbitan UU DKJ agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan rapih," lanjut Dini.

https://www.suara.com/lifestyle/2024...jelasan-istana