Sindiran mantan Menko Polhukam Mahfud Md ke Presiden Jokowi dan menterinya yang memiliki perbedaan suara soal program makan siang gratis ala calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dalam sindirannya, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, katakan, hal ini berawal dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut, adanya pembahasan program makan siang gratis masuk dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025.

Sayangnya oleh Jokowi hal itu dibantah soal adanya pembahasan soal program makan siang gratis masuk dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 tersebut.

“Sekarang ini bicaranya sudah beda-beda. Presiden bilang nggak bicarakan itu, menterinya bilang iya. Ya, macam-macam sudah, karena ini sudah mulai nggak terkoordinasi lagi isunya,” ujar Mahfud Md.

Lebih dari itu, rupanya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah lakukan simulasi program makan siang gratis tersebut di SMPN 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten beberapa waktu lalu.


Foto: Antara

Kemudian, Mahfud sebut hal tersebut sangatlah tidak etis dilakukan sekarang. Sebab, hingga kini Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum umumkan siapa yang menjadi pemenang di Pemilu 2024 dan Pilpres 2024.

Bahkan, hingga kini pihak KPU masih lakukan rekapitulasi suara hasil Pemilu 2024, dan pasangan Prabowo-Gibran belum ditetapkan sebagai seorang pemenangnya.

Masih soal program makan siang gratis ala calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang sudah mulai dibahas oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta lewat sidang kabinet paripurna, Senin, 26 Februari 2024, juga dapat tanggapan dari Co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Tom Lembong.

Co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Tom Lembong katakan, sebaiknya program makan siang gratis dibahas lewat diskusi.

Juga, Co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) katakan, sangat tidak etis dilakukan sampai KPU tetapkan sang pemenang Pemilu 2024.

“Kebijakan seperti nutrisi itu kan sebaiknya diproses melalui sebuah diskusi yang teknokratis, berlandaskan hitungan yang transparan dan data, fakta, realita. Semakin teknokratis, semakin profesional, semakin transparan, semakin baik,” kata Tom Lembong.

“Misalnya gagasan Anies-Muhaimin untuk memanfaatkan sumber daya perikanan kita yang berlimpah-limpah, yang diolah menjadi sumber protein, yang lebih cocok buat masyarakat kita, mengingat kita negara kepulauan, negara kelautan,” lanjutnya.

Terlalu dini banget sih bahas beginian saat belum ada rilis resmi dari KPU...

Mending tahan aja dulu...

Sabar..sabar bapak-bapak semua..

Sumber: Link Referensi