Berkat MK, PSI-nya Kaesang Berpeluang Lolos ke Senayan
Jumat 01-03-2024,07:00 WIB
Presiden Jokowi dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep bertemu dengan kader PSI pada 5 Februari 2024. -Instagram Kaesang Pangarep-


JAKARTA, HARAN DISWAY – Ada perkembangan baru dalam pemilihan umum legislatif. Dan ini merupakan kabar gembira buat partai gurem dan caleg-calegnya. Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus 
ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Para hakim konstitusi sepakat bahwa ketentuan ambang batas parlemen itu tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu. Bahkan dinilai melanggar kepastian hukum yang telah dijamin konstitusi.
Hal itu diputuskan dalam sidang uji materiil UU Pemilu yang digelar di Gedung MK pada Kamis, 29 Februari 2024. Namun, MK menyatakan ketentuan Pasal 414 ayat 1 yang mengatur ambang batas parlemen 4 persen itu masih berlaku untuk Pemilu 2024. 


Khoirunnisa Nur Agustyati (lima dari kiri), pemohon uji materi UU Pemilu tentang Parliamentary Threshold setelah sidang pembacaaan putusan di Mahkamah Konstitusi, 29 Februari 2024-Instagram Khoirunnisa Nur Agustyati-
Permohonan uji materiil dengan nomor perkara 116/PUU-XXI/2023 itu diajukan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati. “Dalam pokok permohonan, satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan, kemarin.


Tafsir yang berkembang saat ini, putusan MK tersebut baru akan dijalankan pada Pemilu 2029.  Sehingga, untuk hasil Pemilu 2024, aturan parliament threshold (PT) 4 persen masih diberlakukan.
Perludem mempermasalahkan penerapan PT tersebut menyebabkan hilangnya suara rakyat. Atau besarnya suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR. “Mulai 2029 harus dihitung ulang karena angka empat persen sekarang tak jelas, dihasilkan dari basis perhitungan mana,” ungkap kuasa hukum Fadli Ramadhanil dalam keterangan resminya, kemarin.
Seharusnya, kata Fadli, cara menghitung itu menggunakan rumus matematika pemilu yang berlaku secara universal. Yakni dengan mempertimbangkan perolehan suara, pemilih, dan besaran daerah pemilihan.
Tapi ingat, kita hidup di Indonesia. Simsalabim politik dan hukum bisa berkolaborasi. Bukan tidak mungkin putusan MK yang menghapus PT 4 persen itu langsung berlaku untuk pemilu 2024. Seperti halnya putusan MK yang mengubah syarat usia capres/cawapres. Putusan soal syarat usia capres/cawapres langsung berlaku dan meloloskan putra mahkota Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.


Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono (kanan) bersama Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy, Ketua Majelis Kehormatan KH Zarkasih Nur (dua dari kiri), dan Ketua Majelis Pakar Prof. Prijono Tjiptoherijanto.-Instagram Muhammad Romahurmuziy-
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy mengatakan, ada peluang putusan MK yang menghapus PT 4 persen itu bisa berlaku prospektif. Alias berlaku sejak diputuskan. Artinya, diterapkan pada kontestasi Pemilu 2024.
“Toh, tahapan penghitungan sebagaimana ketentuan PT ini diputuskan belum berjalan,” tuturnya. KPU belum mengumumkan hasil Pemilu 2024. Seperti halnya saat syarat usia capres/cawapres diubah, bisa dijalankan karena KPU saat itu belum mengumumkan capres/cawapres.
Rommy menyarankan agar KPU segera berkonsultasi kepada MK. Yakni untuk melakukan perubahan peraturan KPU menyambut putusan ini dan diterapkan pada Pemilu 2024.
Kalau ternyata putusan MK itu bisa dijalankan pada Pemilu 2024, parpol seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Perindo, dan Gelora, bisa jadi punya kursi di DPR. Ini akan menjadi prestasi buat Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep karena mampu membawa PSI masuk Senayan. Saat ini persentase suara PSI 2,98 persen.


Rommy menyambut baik putusan peniadaan ambang batas parlemen tersebut. Ia menilainya sebagai kemenangan kedaulatan rakyat. Karena setiap suara pemilih terkonversi menjadi kursi. “Inilah sebenarnya esensi sistem pemilu proporsional, yakni tidak ada suara rakyat yang terbuang,” jelas Rommy. 
PPP memang masih dag dig dug. Dalam data real count yang ditayangkan KPU Kamis malam (29 Februari 2024) pukul 23.00 (65,6 persen), persentase suara PPP menyusut. Tinggal 3,98 persen. Makanya PPP berkepentingan agar putusan MK terbaru ini bisa langsung diberlakukan. (*)

https://harian.disway.id/read/766175...los-ke-senayan


usai manjakan ponakan sulung
saatnya manjakan ponakan bungsu