Kamis, 22 Feb 2024 07:45 WIB

Kubu Prabowo mengkaji pembentukan Kemenko baru untuk mengurusi makan siang gratis yang ditargetkan segera jalan usai dilantik. Foto: AP/Vincent Thian

Dela Naufalia | CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berencana membentuk kementerian koordinator (kemenko) baru untuk menjalankan program makan siang dan susu gratis.

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko mengungkapkan rencana pembentukan kemenko baru ini dikarenakan janji kampanye Prabowo-Gibran dibutuhkan pendekatan khusus. Program tersebut harus segera dilaksanakan begitu Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024.

"Karena urgensi program dan ini merupakan bagian dari program terbaik hasil cepat yang telah disampaikan oleh Prabowo-Gibran, sehingga memerlukan pendekatan khusus agar segera terlaksana. Maka, tidak tertutup kemungkinan dibentuk kemenko khusus untuk program ini," ujar Budiman kepada CNNIndonesia.com, Rabu (21/2).

Namun, ia menegaskan rencana ini masih dalam bentuk pembahasan. Pembentukan kemenko baru demi berjalannya program makan siang gratis ini akan terus dirumuskan lebih lanjut.

Budiman merinci bakal ada lima kementerian yang terlibat dalam program makan siang dan susu gratis, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UKM dan Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan.

"Koordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah dan desa akan lebih difokuskan pada kesiapan penyediaan bahan pangan yang dibutuhkan untuk program ini. Karena salah satu kunci keberhasilan program ini adalah pada ketersediaan bahan pangan dan sumber produksi pangannya," ucapnya.

Budiman menyebut kebutuhan makan siang dan susu gratis ini mengacu pada komposisi makanan 4 sehat 5 sempurna. Setidaknya, dibutuhkan 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah‐buahan, hingga 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.

Nantinya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), UMKM, dan koperasi akan dikonsolidasikan untuk menyusun rantai pasok khusus penyediaan kebutuhan bahan-bahan tersebut. Sedangkan industri besar pangan nasional diharapkan berperan mendorong peningkatan kualitas, produktivitas, serta penerapan teknologi pertanian.

Belakangan, Anggota Dewan Pakar TKN Drajad Wibowo mengklarifikasi pembentukan kemenko baru masih wacana dan belum tentu dilaksanakan.

"Bisa dibentuk kementerian baru, bisa juga tidak. Tentu nanti akan diputuskan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran setelah dilantik. Namun demikian perlu diingat, pembentukan kementerian baru itu tidak sederhana," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (21/2).

Menurut Drajad, untuk membentuk institusi baru harus memenuhi beberapa syarat yang diatur UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Untuk memenuhi ketentuan UU saja butuh waktu lama, padahal program makan siang gratis ditarget segera jalan.

Selain itu, kata Drajad, status Program Makan Siang Gratis yang bukan sebuah nomenklatur urusan pemerintahan yang diatur Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 UU 39/2008. Ini membuat pembentukan kemenko baru sulit dilakukan. Kalau tetap mau dilaksanakan, maka perlu merevisi UU.

"Tapi jika direvisi, prosesnya saja sudah makan waktu, meski seandainya kita memakai Perppu. Belum lagi pasal-pasal lain yang saya sebut di atas, termasuk pembatasan jumlah kementerian sebanyak maksimal 34 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15," imbuhnya.

Oleh sebab itu, ia menekankan kemungkinan besar pelaksanaan program ini tak perlu instansi baru, tapi bisa di bawah kementerian yang sudah ada saat ini.

"Jadi, mungkin saja dibentuk kementerian baru, hanya prosesnya jauh lebih lama. Jika ingin segera menjalankan program ini, yang lebih cepat adalah dimasukkan ke dalam program salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada," pungkas Drajad.

Saat ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki empat kemenko, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Lantas, apakah perlu sampai harus membentuk kemenko baru agar program makan siang gratis berjalan?

Boroskan Anggaran dan Potensi Tumpang Tindih Tupoksi.


Boroskan Anggaran dan Potensi Tumpang Tindih Tupoksi. Ilustrasi. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki)

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita menilai pembentukan kemenko baru adalah hal yang tidak perlu. Berbagai macam bantuan sosial (bansos) selama ini sudah ada landasan institusionalnya, tergantung jenis bansosnya. Mulai dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, hingga Kementerian Pertanian, yang semuanya berada di bawah Kemenko PMK dan Kemenko Perekonomian.

"Termasuk soal rencana makan gratis, cukup digunakan lembaga negara yang sudah ada. Bisa melalui Kementerian Kesehatan atau Pendidikan, dengan menggunakan data kartu pintar atau kartu miskin, atau kartu sehat," ujar dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (21/2).

"Jadi sangat naik jika mewacanakan kemenko baru, karena selain jejaring institusi pelaksana bansos selama ini sudah ada, juga akan menambah bebas fiskal," sambung Ronny.

Ia menilai motif dari wacana ini nampaknya bukan untuk merealisasikan program yang ada, tapi bagi-bagi jabatan imbas koalisi politik yang terlalu tambun.

Pasalnya, program makan siang gratis dikategorikan kebijakan bansos juga, hanya bentuk teknisnya saja yang berbeda. Ronny mengatakan Prabowo hanya perlu menggandeng kementerian terkait di bawah kemenko terkait, seperti Kemenko Perekonomian atau Kemenko PMK.

"Kalau serius ingin membantu rakyat, jangan tambah komplikasi institusinya, permudah. Kecuali ingin korupsi, mengada-adakan lembaga baru, agar tidak terlalu terawasi oleh sistem pengawasan yang ada," ucapnya.

Ronny menilai pembentukan kemenko baru hanya melahirkan kerugian, mulai dari menambah komplikasi kebijakan sosial, tumpang tindih dengan banyak institusi yang sudah ada, menambah beban fiskal, membuka peluang korupsi baru di institusi baru, dan terlalu bermotif politis.

Ronny juga berpendapat membentuk kemenko baru akan menguras banyak ongkos negara. Daripada memboroskan anggaran untuk hal tak darurat, lebih baik menunjuk satu kementerian yang sudah ada untuk menjalankan program ini.

"Kalau terkait dengan bantuan sosial seperti BLT, bisa kemensos. Bantuan pangan, bisa Kementan, Bulog, badan pangan, dan lain-lain. Kalau bentuknya pupuk subsidi, bisa Kementan. Bentuknya beasiswa, bisa Kemendikbud. Makan siang gratis untuk anak sekolah, bisa Kemendikbud atau Kemenkes," pungkasnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat program makan siang gratis bisa masuk ke beberapa kementerian yang sudah ada, misalnya Kemensos. Sebab, pelaksanaannya bisa mengambil contoh dari penyaluran bantuan perlindungan sosial yang selama ini menjadi tanggung jawab Kemensos.

Apabila program ini sebagai upaya peningkatan gizi, Rendy menilai Kemenkes lebih pas sebagai eksekutor.


FOTO: Ramai Serbuan Bansos di Tahun Politik

"Apalagi Kementerian Kesehatan punya koneksi puskesmas yang tersebar luas di kabupaten kota di seluruh Indonesia dan ini merupakan modal yang cukup baik jika ingin mendistribusikan program makan siang gratis ini melalui puskesmas-puskesmas tertentu," tuturnya.

Untuk di level kemenko, ia melihat tugas ini bisa ditambahkan menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Kemenko Perekonomian atau Kemenko PMK, dengan penyesuaian teknis dari kapasitas kelembagaan yang ada saat ini.

"Sebenarnya kementerian yang ada saat ini pun punya pengalaman yang bersinggungan dengan program makan siang gratis, baik dilihat dari aspek penyaluran bantuan maupun dilihat dari aspek peningkatan kesehatan anak dalam jangka panjang," ia menjelaskan.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengungatkan sudah ada Kemenko PMK yang salah satu tupoksinya adalah mengkoordinir program untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM). Maka, jika Prabowo konsisten dengan tujuan program tersebut yang adalah meningkatkan kualitas SDM, maka seharusnya program itu masuk ke PMK.

"Jikapun harus dirombak adalah struktur organisasi di dalamnya," kata Nailul kepada CNNIndonesia.com.

Nailul menjelaskan untuk membuat kemenko baru, perjalanan dan ongkosnya cukup besar. Harus membentuk kedeputian baru lagi di kemenko baru, sewa gedung hingga SDM baru.

"Belum lagi penyesuaian yang butuh waktu. Jadi lebih baik jikapun dikerjakan di Kemenko PMK saja. Atau buat saja kemenko baru untuk mewadahi kepentingan partai politik dan golongan," tuturnya.

(pta)

Sumber

Makan Siang Gratis itu adalah nama lain dari Swasembada Pangan.
Karena untuk mencapai keduanya sama2 harus surplus pangan.
Kemenkes tidak bisa bekerja sendiri menangani covid.
Demikian Kementan juga tidak bisa bekerja sendiri mewujudkan swasembada pangan.
Ini sama seperti kemenko marves luhut.
Hanya orientasinya kali ini dipusatkan ke swasembada pangan.
Jadi ya sangat perlu. Harus kita dukung.
Semoga Prabowo bisa mengulangi kejayaan mertuanya.
Amin..