Jakarta, CNBC Indonesia - Tim Pemenangan Nasional (TPN) calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menilai infrastruktur yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah penyebab utang pemerintah membengkak.

Dalam debat capres ketiga capres pada 7 Januari 2024 lalu di Istora Senayan, Jakarta, Pusat, Ganjar mengatakan utang luar negeri itu bisa mematikan kalau tidak hati-hati digunakan, terutama untuk infrastruktur karena berisiko tinggi.

Anggota Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud Anton Gunawan menjelaskan, maksud dari pernyataan Ganjar itu ia berkaca pada proses pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang sudah 10 tahun dibangun tapi tidak memberikan hasil bagi penguatan pertumbuhan ekonomi.

Ia mengatakan, kondisi itu tercermin dari Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang masih sangat tinggi di level 6,25. ICOR mencerminkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan satu unit output dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

"Itu yang harus diturunkan karena itu menunjukkan bahwa investasi tidak terlalu memberi daya dorong cukup kuat terhadap growth, terhadap output kita, nah ini larinya kebanyakan belakangan ke infrastruktur," kata Anton dalam program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, dikutip Kamis (11/1/2024).

Seiring dengan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur itu, Anton mengatakan, pemerintahan Presiden Jokowi juga membuat perusahaan-perusahaan BUMN yang fokus pada sektor konstruksi menambah peran. Dari semula sebagai kontraktor belaka menjadi investor.

Akibatnya, ketika perusahaan BUMN ditugasi untuk menjadi investor pula untuk membangun infrastruktur prioritas pemerintah, mereka juga harus mendapatkan dana untuk pengerjaan proyeknya, salah satunya melalui utang maupun penyertaan modal negara (PMN).

Alih-alih mampu mengelola utang yang telah diterbitkan untuk mengerjakan proyek tersebut, banyak perusahaan BUMN konstruksi yang kini menurutnya kolaps atau mati dengan sendirinya karena kondisi keuangannya menjadi tak sehat.

"Karena mungkin mau lebih cepat dia menjadi investor sehingga harus tanggung beban risiko infrastruktur yang sudah jadi yang kemudian harus dijual dan ada infrastruktur beberapa contoh yang tidak bisa dijual," tegas Anton.

"Kalau itu penting dan harus ya silahkan dan kalau perlu dibiayai utang. Tapi itu yang kehati-hatian jangan sampai penggunaan utang itu tidak produktif, itu kata kuncinya," ungkapnya.

Oleh sebab itu, ia menekankan, Ganjar-Mahfud ketika menjadi pemimpin Indonesia ke depan tidak ingin sesumbar menggelontorkan PMN terhadap BUMN. Ia memastikan, penyaluran BUMN ke depan akan banyak kriterianya, seperti keuangannya yang harus sehat lebih dahulu.

"Jadi harus bisa hidup dengan baik atau kalau yang jelek ya coba di-scrutinize dan tidak punya peran dari public service tadi ditutup atau jual, sehingga bisa untuk menutupi utang yang ada," kata Anton.

Sebagai informasi, berdasarkan catatan tim riset CNBC Indonesia, dalam setahun terakhir terungkap masalah pelik di sejumlah BUMN Karya. Hal ini berujung hingga utang vendor yang menumpuk dan penundaan pembayaran utang utang. Menyoal kinerja keuangan, emiten-emiten BUMN Karya cenderung tidak memuaskan.

PT Hutama Karya (Persero) mencatatkan rugi sepanjang tiga tahun berturut-turut sejak 2020 hingga 2023. Kinerja keuangan perusahaan membaik per kuartal III 2023, dengan laba bersih senilai Rp 34 miliar. Akan tetapi, perlu diingat pada 2020 dan 2021, Hutama Karya mencatat kerugian masing-masing sebesar Rp 2 triliun.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mencatatkan pembengkakan rugi bersih dari Rp13,32 miliar menjadi Rp1,88 triliun pada semester I-2023.

Sementara, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) membukukan laba bersih sebesar Rp23,54 miliar selama 9 bulan 2023, naik 11,94% YoY. Kemudian, PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mengantongi laba bersih sebesar Rp239,73 miliar pada kuartal III/2023, naik 70% YoY.

Kendati barangkali perolehan laba sejumlah emiten membaik, akan tetapi neraca keuangan kelima BUMN Karya masih belum bisa dikatakan sepenuhnya sehat.

Total utang empat BUMN Karya meningkat lebih dari 12 kali lipat hingga Rp130 triliun sejak Jokowi duduk di pucuk pemerintahan.

Sementara, total liabilitas atau kewajiban (termasuk utang) 4 emiten BUMN Karya--WSKT, WIKA, ADHI, PTPP-mencapai Rp215,46 triliun per 30 September 2023 (kecuali data WIKA per 30 Juni 2023).

Sebagaimana diketahui, Jokowi berambisi membangun proyek infrastruktur yang ambisius, salah satunya jalan tol Trans-Jawa sepanjang 1.167 kilometer.

Anggaran infrastuktur di era Jokowi (sejak 2014) pun meningkat signifikan, dari Rp184 triliun sebelum dirinya menjadi Presiden RI pada 2013 menjadi Rp392 triliun pada tahun anggaran 2023.

source

Merugi iya, Untung Tidak, Semoga Pajak naik jadi 700%