- Beranda
- The Lounge
Dampak Buruk Jika Presiden Tidak Netral di Pilpres 2024!
...
TS
harrywjyy
Dampak Buruk Jika Presiden Tidak Netral di Pilpres 2024!
Sumber Gambar
Pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai izin bagi seorang presiden untuk memihak dan berkampanye dalam pemilihan presiden 2024 menuai perhatian publik. Meskipun Presiden Jokowi menekankan bahwa hal tersebut dapat dilakukan selama tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara, namun terdapat beberapa dampak buruk yang mungkin terjadi jika seorang presiden terlibat dalam kampanye dan memihak ke salah satu pasangan calon.
Salah satu dampak buruk yang mungkin terjadi adalah kehilangan netralitas presiden. Menurut UUD 1945, presiden bukan hanya jabatan politik semata, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Sebagai kepala negara, presiden seharusnya bersikap netral dalam kontestasi pemilu untuk menjaga keadilan dan integritas proses demokrasi. Jika presiden memihak ke salah satu pasangan calon, maka akan terjadi ketidakadilan dalam pemilihan dan dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Selain itu, jika presiden terlibat dalam kampanye, hal ini juga dapat mengganggu efektivitas kinerja pemerintahan. Presiden memiliki tanggung jawab untuk memimpin negara dan mengurus berbagai isu yang kompleks. Terlibat secara aktif dalam kampanye dapat mengalihkan fokus dan waktu presiden dari tugas-tugas pemerintahan yang seharusnya lebih utama. Hal ini dapat berdampak negatif pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Selanjutnya, jika seorang presiden memihak secara terbuka ke salah satu pasangan calon, hal ini dapat memicu polarisasi dan konflik di masyarakat. Sebagai pemimpin negara, presiden seharusnya mempromosikan persatuan dan kerukunan dalam masyarakat. Dengan terlibat dalam kampanye, presiden dapat menjadi sumber perpecahan dan memicu ketegangan politik di antara pendukung pasangan calon yang berbeda. Hal ini berpotensi merusak iklim demokrasi yang seharusnya dijaga dan memperburuk stabilitas politik negara.
Sumber Gambar
Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga demokrasi. Sikap netralitas adalah salah satu wujud dari tanggung jawabnya untuk menghormati proses pemilihan dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon presiden.
Sikap netral Jokowi sebenarnya sudah ditunjukkan dengan mengundang tiga bakal calon presiden makan bersama di Istana Merdeka. Tindakan ini merupakan langkah untuk menunjukkan bahwa Jokowi tidak memihak atau mendukung salah satu calon secara sepihak. Dalam pemilihan presiden, Presiden harus memperlakukan semua calon secara adil dan memberikan ruang yang sama bagi mereka untuk memaparkan visi dan program kerjanya kepada masyarakat.
Selain itu, ketidaknetralan Presiden dapat berdampak pada persatuan bangsa. Jika ada ketidakadilan atau kecurangan dalam pemilihan presiden, hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan konflik di masyarakat. Jutaan pendukung calon presiden juga dapat merasa tidak puas dan merasa bahwa pemilihan tidak berlangsung dengan jujur.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus tetap menjaga sikap netralitasnya dan tidak memihak kepada salah satu calon presiden. Hal ini bukan hanya untuk menjaga tegaknya demokrasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa pemilihan presiden berjalan dengan baik, adil, dan transparan.
Sumber Gambar
Komitmen Presiden untuk bersikap netral dalam pemilihan presiden juga didukung oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto. Mereka menyadari pentingnya netralitas Presiden dalam memastikan pemilu yang jujur dan menjaga persatuan bangsa.
Dalam konteks pemilihan presiden 2024, penting bagi seorang presiden untuk menjaga netralitasnya, mengutamakan tugas-tugas pemerintahan, serta mempromosikan persatuan dan stabilitas politik. Keberhasilan dalam menjalankan peran sebagai pemimpin negara akan terlihat dari keadilan dan kualitas pemilu yang dilaksanakan, bukan dari keterlibatan aktif dalam kampanye dan memihak ke salah satu pasangan calon.
Sumber:Link Referensi
tritomchan dan 8 lainnya memberi reputasi
9
1.3K
88
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
The Lounge
922.7KThread•82.2KAnggota
Tampilkan semua post
payungpromo2012
#6
Tau taik ga? Yah taik, lu orang tau ga, nepotisme itu juga panutan dari agama yang lu junjung, ga percaya? Coba lu liat paslon 1, pengalaman dari pilkada, pilih yang seiman? Apa bukan memihak? Mayat pendukung kafir ga disholatin, apa bukan memihak? Terus sekarang liaatt, kenapa mantan teroris, yang katanya ulamak, ustad, habieb dukung no. 1, karena paslon no. 1 menandatangani icimak ulama, yang intinya harus mendukung islam dalam menjalankan kebijakan, terus ente liatt ceramah-ceramag di mesjid bilang apa? Yah pilih paslon yang menandatangani icimak.
itu namanya nepotisme? Pasti lu orang bilang bukan, itu adalah menjalankan sesuai kitab, nah, kalok kitab udah mengajarkan nepotisme, lalu apa yang lu harapin dari jokowi, masa yah seorang bapak ga boleh mendukung anaknya, selama ga melanggar konstitusi?
Ada pasangan Calon yang netral?
Bullshit.
itu namanya nepotisme? Pasti lu orang bilang bukan, itu adalah menjalankan sesuai kitab, nah, kalok kitab udah mengajarkan nepotisme, lalu apa yang lu harapin dari jokowi, masa yah seorang bapak ga boleh mendukung anaknya, selama ga melanggar konstitusi?
Ada pasangan Calon yang netral?
Bullshit.
Diubah oleh payungpromo2012 28-01-2024 04:10
tritomchan dan 3 lainnya memberi reputasi
4
Tutup