Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membantah isu bahwa pertambangan nikel Indonesia dikuasai asing. Ia menyebut mayoritas izin usaha pertambangan (IUP) nikel di dalam negeri dikuasai pihak lokal.

"Kalau ada yang menyatakan tambang nikel dikuasai asing, keliru itu. 80% IUP nikel itu oleh orang Indonesia," ujarnya saat konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1/2024).

Namun demikian, Bahlil mengakui pihak asing menguasai smelter nikel Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan. Ia menerangkan banyak perbankan nasional masih belum siap membiayai industri fasilitas pengolahan hasil tambang atau smelter nikel di Tanah Air. Alhasil, pengajuan untuk peminjaman modal smelter berasal dari asing.

“Smelter memang mayoritas asing. Kenapa asing? Karena perbankan kita belum mau membiayai ini. Kalaupun mau membiayai capital expenditure (pengeluaran modal) untuk investasi hilirisasi. Andai pun ada, mereka minta equity sebesar 30%—40%, mana bisa perusahaan. Di asing itu equity cuma 10%. Pertanyaan saya, siapa pengusaha republik ini yang bisa melakukan ini [membiayai proyek smelter]. Palingan itu lagi, itu lagi,” ujarnya.

Bagaimanapun, dia membantah jika dominasi asing dalam proyek smelter Indonesia menyebabkan negara ini tidak menikmati kenaikan nilai ekspor secara maksimal. Dia pun menyinggung kritikus yang kerap menuding bahwa proyek nikel RI hanya menguntungkan asing.

“Itulah mengapa negara menghentikan [ekspor nikel mentah], agar proses hilirisasinya terjadi contohnya nikel menjadi stainless steel. Jadi ekspor terus mengurangi defisit neraca perdagangan kita hingga akhirnya sekarang surplus 44 bulan berturut. Negara pun mendapat penerimaan pajak, royalti, lapangan pekerjaan hingga transfer teknologi. Disamping itu industrialisasi terus terbangun. Jadi kata orang ‘sudah ekspor saja [barang mentah]’. Memangnya kalau enggak ekspor, enggak ngegali itu tambang?” cetusnya

Bahlil mengungkapkan bahwa salah satu contohnya investor dari China berani berinvestasi di Indonesia pada sektor minerba lantaran China tidak perlu 'pikir panjang' untuk berinvestasi di Indonesia.

Hal itu dinilai lebih efisien dan berani. Bahkan Bahlil mengatakan China berani 'taruh uang' di Indonesia hingga miliaran US$ tanpa melakukan studi kelayakan atau feasibility study (FS) terlebih dahulu di Indonesia.

"Kita juga harus tahu bahwa China ini yang berani investasi. Mereka bisa project financing, sampai miliaran dolar," ujarnya.

Dia menilai keberanian China untuk berinvestasi di Indonesia berbeda dengan negara lainnya seperti di Eropa, Jepang, Korea, dan Amerika Serikat (AS).

"Dan mereka (China) nggak pakai FS kadang-kadang bangun (investasi) di Indonesia. Beda sama perusahaan Eropa, Jepang, Korea, Amerika. Mereka (China) lebih efisien, lebih berani, mau alih teknologi. Dan selama ini kan kita udah tawarin ke Jepang tapi sangat lambat realisasinya," tambahnya.

Dengan keberanian itu, dia mengatakan China juga memiliki program transisi yang besar, teknologi yang maju, dan sumber daya manusia yang murah.

"Mereka punya transisi begitu besar, dan mereka punya teknologi yang begitu maju, dan SDM-nya murah," imbuhnya.

Namun begitu, dia menegaskan dengan keberanian investor asing yang masuk ke Tanah Air tersebut, harus diiringi dengan pengetahuan geopolitik yang mumpuni. Hal itu harus dimiliki Indonesia agar tidak terus menerus mengekspor mineral mentah khususnya ke China.

"Nah, Indonesia juga harus memiliki pengetahuan geopolitik yang kuat juga. Kenapa? Kalau nggak, kita punya minerba ini diekspor mentah-mentah ke China," tandasnya


"Bukan hanya hilirisasi seperti nikel, ada ferronickel, ada HPAL. Tetapi turunannya dari itu semua masih banyak," tambahnya.

Menurutnya, barang turunan hilirisasi nikel di Indonesia bisa dimanfaatkan menjadi produk yang digunakan untuk produksi kendaraan hingga peralatan rumah tangga. "Jadi turunannya masih banyak. Bukan hanya kita memproduksi feronikel atau HPAL yang kimia. Tapi turunannya harus kita bangun lagi di Indonesia," ujarnya.


Sebelumnya, kalangan ekonom memang menilai jorjoran program penghiliran, termasuk industri smelter nikel yang dihelat Pemerintah Indonesia beberapa tahun terakhir, sejatinya lebih menguntungkan asing, alih-alih industri di dalam negeri.

Dia mengatakan, program penghiliran tersebut justru menguntungkan China, yang diklaimnya telah menguasai mayoritas industri nikel di Indonesia.

"Teknologi dari China semua, patent fee-nya dari China semua, banknya dari China, ya bunganya lari ke China," ujar Faisal di sela publikasi kajian Peran Perusahaan Multinasional Dalam Hilirisasi Nikel di Indonesia.

Dia mencontohkan, salah satunya yakni produk baja nirkarat (stainless steel)– yang merupakan salah satu produk turunan nikel – tidak serta-merta dirasakan oleh industri lokal.

https://www.bloombergtechnoz.com/det...ri-dirugikan/2