Negara Utang ke CMNP, Mahfud MD Minta Kemenkeu Bayar ke Jusuf Hamka

Beranda

...

Berita dan Politik
Negara Utang ke CMNP, Mahfud MD Minta Kemenkeu Bayar ke Jusuf Hamka

yellowmarker

15-12-2023 10:14

Negara Utang ke CMNP, Mahfud MD Minta Kemenkeu Bayar ke Jusuf Hamka

Mahfud MD meminta Kementerian Keuangan untuk membicarakan kembali mengenai jumlah utang negara yang harus dibayar kepada Jusuf Hamka.

Jumat, 15 Desember 2023 | 11:34

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD keluar dari gedung usai mengikuti debat perdana Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Debat perdana tersebut mengangkat topik pemerintahan, hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta peningkatan layanan publik dan kerukunan warga. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU

Penulis : Anshary Madya Sukma Editor : Nancy Junita

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membicarakan kembali mengenai jumlah utang negara yang harus dibayar kepada Jusuf Hamka.

Dia mengatakan bahwa keduanya, antara perusahaan milik Jusuf Hamka yakni PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) dan Kemenkeu, bisa berunding mengenai jumlah yang harus dibayar.

'Itu Kemenkeu. Saya sudah katakan Kemenkeu wajib membayar jumlahnya dibicarakan lagi dan tentu dibicarakan lagi kedua belah pihak bisa mengajukan usul," kata Mahfud kepada wartawan dikutip Jumat (15/12/2023).

Cawapres pasangan Ganjar Pranowo itu juga menegaskan bahwa utang negara wajib dibayar agar tidak rugi. Pasalnya, jika tidak dibayar, maka bunga utang akan terus bertambah sesuai dengan putusan pengadilan.

"Tapi, saya sudah memutuskan bahwa itu utang wajib dibayar. Kalau utang tidak dibayar bunganya bertambah terus sesuai dengan putusan pengadilan dan negara dirugikan," tambahnya.

Sebelumnya, Jusuf Hamka menyampaikan pemerintah menolak untuk membayar utang denda keseluruhan dan hanya menyanggupi untuk melakukan pembayaran pokok utang sebesar Rp78 miliar. Padahal sebelumnya, Kementerian Keuangan dan Jusuf Hamka pada pertengahan tahun lalu telah sepakat menetapkan utang yang harus dibayarkan dari Rp800 miliar menjadi Rp179 miliar.

"Mundur lagi kayaknya [pembayaran utangnya]. Kan sudah ada kesepakatan Rp179 miliar waktu itu. Kemudian dibatalkan keputusan itu karena ada dendanya. Sekarang malah mau kembali ke angka pokok Rp78 miliar," jelasnya kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Rabu (13/12/2023).

Menanggapi hasil negosiasi tersebut, Jusuf Hamka mengaku keberatan dengan usulan yang disampaikan oleh Kemenkeu, sebab sebelumnya telah disepakati bahwa negara harus membayar utang kepada CMNP senilai Rp179 miliar dengan rincian denda sebesar 37,5% dan pokok Rp78 miliar.

Sebagai informasi, polemik utang antara negara dan Jusuf Hamka bermula saat Bank Yakin Makmur (Bank Yama) bangkrut usai tergerus krisis 1998. Kala itu, Jusuf Hamka melalui perusahaannya yakni CMNP memiliki dana deposito yang dibekukan atau dilikuidasi pada 1998 hingga 2023.

Dengan demikian, selama 25 tahun yang memiliki 300 bulan, pemerintah harus membayar denda sebesar 2 persen dikali 300 bulan, yaitu 600 persen dari jumlah pokok. Jusuf Hamka pun memperkirakan totalnya di rentang Rp500 miliar – Rp800 miliar.

Adapun, jumlah pokok deposito berjangka adalah sebesar Rp78,84 miliar dan jumlah pokok rekening giro account nomor 00960.2.11.01.62 sebesar Rp76,09 juta sehingga jumlah pokok keseluruhan senilai Rp78,91 miliar.

Sumber

Quote:

Menko Mahfud Tegaskan Ini soal Utang Pemerintah Rp 800 M ke Jusuf Hamka Cuma Dibayar Rp 78 M

Kamis, 14 Desember 2023 - 18:34 WIB

Menko Polhukam Mahfud MD saat RDP dengan Komisi III terkait transaksi janggal Rp394 Triliun

Oleh : Raden Jihad Akbar,Rahmat Fatahillah Ilham

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) wajib membayar hutang ke PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

"Saya sudah memutuskan bahwa itu hutang wajib dibayar. Kalau hutang tidak dibayar, bunganya bertambah terus sesuai dengan putusan pengadilan dan negara dirugikan," kata Mahfud MD kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 14 Desember 2023.

Kendati begitu, Mahfud mengatakan bahwa kedua belah pihak antara Kemenkeu dengan Jusuf Hamka berhak merundingkan jumlah pembayaran hutang tersebut.

Menkopolhukam Mahfud MD Menkopolhukam Mahfud MD Photo : Dok Mahfud MD

"Jumlahnya dibicarakan lagi dan tentu dibicarakan lagi kedua belah pihak bisa mengajukan usul," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Utang Pemerintah ke perusahaan bos jalan tol, Jusuf Hamka menemui babak baru. Sebab, Pemerintah hanya mau membayar utang sebesar Rp 78 miliar kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

Pasalnya, Jusuf Hamka sebelumnya secara blak-blakan menagih kepada Pemerintah terkait utang perusahaannya sebesar Rp 800 miliar. Utang Rp 800 miliar itu berdasarkan akumulasi sejak 1998.

"Padahal sudah ada kesepakatan Rp 179 miliar waktu itu, terus dibatalkan keputusan itu karena ada denda-dendanya ini bukan bunga tapi denda. Terus mau kembali ke angka pokok Rp 78 miliar," kata Jusuf saat dihubungi VIVA Bisnis Kamis, 14 Desember 2023.

Adapun dengan Pemerintah hanya membayar pokok utang sebesar Rp 78 miliar. Artinya Pemerintah, tidak membayar denda sebesar 2 persen per bulan.

Pengusaha Jusuf Hamka di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Photo : VIVA/Ilham

"Ya sudah ngawur sekali lah, karena dulu buat kesepakatan Rp 179 miliar 8-9 tahun lalu. Terus sekarang di turunin lagi, semena-mena. Ya sudah lah, itu mungkin buat pemerintah bahawa negeri ini udah yang paling adil," ucapnya.

Lanjut Jusuf, dengan Pemerintah yang hanya mau membayar sebesar Rp 78 miliar. CMNP belum menyetujui untuk menerima pembayaran itu.

"CMNP belum menyetujui, dan CMNP akan menganggap uang itu sebagai tabungan CMNP di negara, di Pemerintah. Dan dapat denda margin 2 persen kan setiap bulan lumayan. Sambil menunggu kedatangan ratu adil, untuk membayarkan kepada CMNP," ujarnya.

Sumber