Aksi Warga Papua 1 Desember, Menagih Janji Wakil Presiden RI Mohammad Hatta Terkait Status Tanah dan Nasib Papua

- Jumat, 1 Desember 2023 | 18:43 WIB


Bung Hatta (proklamatorbunghatta.or.id)
 
Ihwal.id - Warga Papua menggelar aksi pada tanggal 1 Desember untuk mengingatkan dan mengungkit sikap mantan Wakil Presiden RI, Mohammad Hatta, terkait status tanah dan nasib Papua.
Tanggal 1 Desember dipandang sebagai hari kemerdekaan orang Papua, yang sebelumnya diakui oleh pemerintah Belanda pada tahun 1961.
Orator aksi menyampaikan bahwa pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Kedua pada 10-17 Juli 1945.

Hatta menyatakan bahwa Papua berhak menjadi bangsa sendiri dan tidak harus bergabung dengan Indonesia.
Namun, sikap ini dikontraskan dengan pandangan tokoh Indonesia lainnya, termasuk Sukarno, yang akhirnya mengakibatkan Papua dipaksa untuk bergabung dengan Indonesia.
Orator menegaskan bahwa orang Papua tidak menghendaki pemaksaan tersebut dan berpendapat bahwa Papua memiliki hak untuk berdaulat sendiri.
Dia juga menyayangkan bahwa hingga saat ini, orang Papua masih mengalami diskriminasi dan sumber daya alamnya dieksploitasi.
Aksi tersebut juga menyoroti represifitas yang masih terjadi, di mana orang-orang yang mendukung hak orang Papua untuk menyelamatkan sumber daya alam mereka malah menghadapi kriminalisasi.
Orator khususnya menyinggung kriminalisasi terhadap aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
"Dulu Hatta langsung diincar, sekarang Haris, Fatia juga, karena ikut memperjuangkan Papua," ujar orator di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jumat (1/12).

Sejumlah peserta aksi juga membawa poster yang menuntut pembebasan Haris-Fatia dan mengecam tindakan militer di Tanah Papua.
Poster-poster tersebut berisi tuntutan seperti 'Tarik Militer Organik dan Non Organik dari Tanah West Papua', 'Hormati dan Lindungi Hak Ulayat Orang Papua',
'Tolak Pengembangan Blok Wabu', 'Hentikan Rasisme', dan berbagai tuntutan lainnya.
Inisiasi kemerdekaan Papua Barat pada tanggal 1 Desember tersebut mendapatkan tanggapan cepat dari Pemerintah Indonesia.

Presiden saat itu, Soekarno, langsung mengeluarkan maklumat Tiga Komando Rakyat (Trikora) pada 19 Desember 1961, menugaskan Mayor Jenderal Soeharto sebagai panglima dalam penyerangan terhadap Belanda dan pejuang kemerdekaan Papua Barat.
Upaya kemerdekaan Papua Barat kemudian terganjal oleh perjanjian New York Agreement pada 15 Agustus 1962, yang, menurut beberapa pihak, dibuat tanpa melibatkan partisipasi aktif masyarakat asli Papua.

https://www.ihwal.id/nasional/682110...papua?page=all