Jakarta, law-justice.co - Dalam beberapa waktu terakhir, PDI Perjuangan (PDIP) mengalami situasi yang mungkin tidak diprediksi sebelumnya dan mencoba untuk elegan menyikapi, sekalipun getir.

Nyaris 10 tahun menyandang status the ruling party (partai penguasa), kini ironi menghampiri partai banteng moncong putih lantaran merasa ditekan penguasa.

Tekanan semakin terasa menjelang masa tahapan kampanye Pilpres 2024. Sebagai langkah antisipasi, PDIP mendirikan posko pengaduan di 38 provinsi melalui pembentukan Tim Pemenangan Daerah (TPD).

"Ya tekananan ada," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

Merasa tidak sendirian, PDIP juga berkomunikasi dengan capres-cawapres nomor urut 1, Anies-Muhaimin (Amin) dalam pembentukan posko antikecurangan.

Ketika disinggung, bentuk-bentuk tekanan seperti apa yang dialami PDIP, Hasto menilai semuanya bermula dari putusan MK yang memberi karpet merah Gibran Rakabuming maju pilpres.

"Ya banyak. Kita menyepakati dengan Amin juga, penggunaan suatu instrumen kekuasaan," kata Hasto.

Pasangan Amin maupun pasangan nomor urut 3, Ganjar-Mahfud didukung partai-partai penguasa. Amin didukung Nasdem, PKB minus PKS yang memiliki perwakilan di kabinet, sedangkan Ganjar-Mahfud didukung PDIP, PPP, Hanura dan Perindo, yang seluruhnya anggota kabinet.

Secara komposisi, Anies berpasangan dengan Muhaimin bos PKB, partai pendukung Jokowi selama dua periode. Sedangkan pasangan nomor urut 3 bukan hanya didukung PDIP yang melahirkan Jokowi, tetapi ada sosok Mahfud, Menko Polhukam RI.

Kedua pasangan capres-cawapres berkompetisi merebut suksesi namun nampaknya satu jalan dalam urusan mencegah praktik kesewenangan. Apakah perwakilan kedua kubu di kabinet sudah tumpul memastikan Pemilu 2024 berlangsung jujur dan adil, Hasto menilai tak salah untuk menyuarakannya.

"Kita juga ada yang ketika menghadapi tekanan-tekanan itu kemudian menampilkan suatu upaya untuk mengoreksi. Itu tidak akan terjadi kalau tidak ada suatu manipulasi yang telanjang, dan ini di suara oleh kelompok-kelompok pro demokrasi melalui MK. Ketika segala sesuatunya itu diatur dengan baik, maka tidak akan muncul sikap-sikap seperti itu. Maka kita meminta semua untuk taat dengan hukum," ujar Hasto.

Kekhawatiran terjadinya kecurangan juga disuarakan kubu pendukung Prabowo-Gibran, yang dipersepsikan didorong Presiden Jokowi untuk menang, berkaca dari putusan MK yang problematik, dan kontroversial.

Bedanya, kubu Prabowo-Gibran merasa mampu menang satu putaran kalau tidak dicurangi. Secara komposisi, dukungan terhadap pasangan nomor urut 2 lebih kuat karena didukung Gerindra, Golkar, PAN, PBB dan partai lainnya.

Hasto menilai, PDIP partai yang taat hukum. Secara historis dirinya merujuk pada kasus kudatuli, penyerangan kantor PDI oleh aparat. Reaksi partai menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan.

Sekjen dua periode PDIP juga menilai, Indonesia turut mengalami tekanan dari luar negeri mengeritisi praktik berdemokrasi yang terjadi sekarang ini. Kalau mereka berada dalam kekuasaan mendiamkan situasi, malah menambah celaka.

"Maka masih ada waktu untuk melakukan koreksi itu agar berbagai upaya-upaya, tekanan tidak terjadi dan ketika tekanan itu makin masif, yang terjadi adalah suatu counter action berupa gerakan rakyat," ujarnya.

https://www.law-justice.co/artikel/1...ekan-penguasa/

Tekan tekan teroooos

Gimana menurut ngana?
@replykgpt