- Beranda
- Berita dan Politik
Ini Cara Ampuh Gembosi Koalisi Perubahan Muhaimin Faktor PKS Metamorfosa Wahabi
...
TS
medievalist
Ini Cara Ampuh Gembosi Koalisi Perubahan Muhaimin Faktor PKS Metamorfosa Wahabi
Ini Cara Ampuh Gembosi Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar Faktor PKS Metamorfosa Wahabi Pemilu Presiden 2024!
- Rabu, 4 Oktober 2023 | 15:42 WIB
JAKARTA, DIO-TV.COM, Rabu, 4 Oktober 2023 – Sikap tidak ada rumus nahdliyin dan kaum intoleran radikal berdamai betul-betul dipegang kalangan nahdliyin, Nahadlatul Ulama.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, dan Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP), Yaqut Cholil Qoumas beri sinyal tidak dukung Muhaimin Iskandar.
Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), presentasi nahdliyin di bidang politik praktis, berseberangan dengan basis pendukungnya, Nahdlatul Ulama (NU).
Muhaimin Iskandar didaulat jadi Calon Wakil Presiden berpasangan dengan Anies Baswedan, Calon Presiden pada Pemilu Presiden 2024, pada Kamis, 30 Agustus 2023.
Langkah sepihak Muhaimin dan PKB, mendapat reaksi keras dari massa basis pendukungnya, yaitu NU dengan populasi anggota terbesar di Indonesia, 150 juta jiwa.
KH Yahya Cholil Staquf dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (Ketua Umum GP Ansor), terlihat gembosi koalisi perubahan (Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar).
Gembosi koalisi perubahan, lantaran di mata nahdliyin, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, karena faktor PKS metamorfosa wahabi.
Wahabi anti keberagaman, anti Pancasila, ingin Indonesiajadi negara berdasarkan Islam garis keras, sebagaiamana Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan Perppu Nonomr 2 Tahun 2017.
NU dengan konsep Islam Nusantara, beriman Islami tapi tetap familiar kebudayaan asli Indonesia, di mana dalam banyak hal bertentangan dengan ideologi jangka panjang PKS.
Selain menambah kegundahan NU, karena Anies Baswedan, terbukti menjual isu suku, agama, tas dan antar golongan, dalam pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017.
Politisasai agama Anies Baswedan, tumbangkan petahana Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2017.
Langkah nahdliyin gembosi koalisi perubahan awalnya dilakukan Yaqut Cholil Qoumas.
Yaqut Cholil Qoumas di acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Solo, Jumat, 29 September 2023, mengingatkan masyarakat tidak pilih calon pemimpin yang pandai bicara.
“Kemudian harus pula lihat rekam jejaknya. Jangan pilih figur yang mengadu-domba antar masyarakat, tukang politisasi agama,” kata Yaqut Cholil Qoumas.
Yaqut Cholil Qoumas, memperingatkan pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017 dan Pemilu 2014, contoh buruk bahan rujukan tentukan pemilihan dalam Pemilu Presiden 2024.
Serangan Yaqut Cholil Qoumas membuat pendukung setia Muhaimin Iskandar di PKB, ribut, bagaikan kera kena belacan.
Ketua PKB Jazilul Fawaid peringatkan Yaqut Cholil Qoumas, Senin, 2 Oktober 2023, tidak bergaya buzzer dan mengancam mendisiplinkan Ketua Umum GP Anshor itu di PKB.
“Hati-hati jaga mulut. Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama, pejabat publik, digaji pajak negara umembuat suasana harmoni.”
“Bukan keluarkan statement tidak perlu. Presiden Joko Widodo sendiri ingatkan jangan ada upaya pecah-belah masyarakat,” ujar Jazilul Fawaid.
Jazilul Fawaid, mengatakan, koalisi perubahan, terdiri dari Nasdem, PKB dan PKS, sudah sepakat usung Anies Baswesan dan Muhaimin Iskandar sejak Kamis, 30 Agustus 2023.
Jazilul Fawaid ilustrasikan pernyataan Yaqut Cholil Qoumas, sebagai salah satu upaya gembosi koalisi perubahan, dari pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar (AMIN).
Menurut Jazilul Fawaid, PKB akan mendisplinkan anggota yang tidak sejalan dengan pakat AMIN dalam koalisi perubahan menghadapi Pemilu Presiden 2024.
Hanya dalam hitungan jam, Senin, 2 Oktober 2023, muncul pernyataan sangat keras dari KH Yahya Cholil Staquf.
KH Yahya Cholil Staquf (57 tahun) bicara Pemilu Presiden 2024, dimana garis besar tidak ada rumus nahdliyin dan kaum intoleran radikal berdamai.
Pernyataan KH Yahya Cholil Staquf di akun TikTok @aruelgete, Senin, 2 Oktober 2023, tegaskan, kaum intoleran radikal tidak mungkin bisa kerjasama dengan nahdliyin.
KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, “Ketika para ulama-ulama kita menyatakan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”
“Bersendikan Bhinneka Tunggal Ika, ini, final, final, final. Kita tidak boleh melirik apapun selain itu. Kita tidak boleh yang lain, selain itu,” ujar KH Yahya Cholil Staquf.
“Dan kita tidak akan pernah berdamai dengan siapapun yang tidak mau mengikuti aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”
“Tidak demi apapun, tidak untuk mendapat upah,” tegas KH Yahya Cholil Staquf.
“Tidak demi jabatan, tidak demi kepingin menjadi Presiden dan Wakil Presiden,” kata KH Yahya Cholil Staquf di akun Tiktok @aruelgete, Senin, 2 Oktober 2023.
Nahdliyin adalah sebutan bagi warga atau masyarakat yang berfaham NU, dengan Islam Nusantara.
Mengamalkan apa yang menjadi amaliyah dari organisasi masyarakat yaitu Nahdlotul Ulama.
Warga Nahdliyin menggunakan prinsip utama NU yaitu Islam ahlussunnah wal jamaah.
Dikatakan Islah Bahwari, fakta era demokratisasi sejak kejatuhan Presiden Soeharto, 21 Mei 1998, kelompok radikal, intoleran wahabi bergabung di dalam PKS.
Inilah makna faktor PKS metamorfosa wahabi, sehingga nahdliyin tidak dukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pemilu Presiden 2024.
Yaqut Cholil Qoumas, Senin, 2 Oktober 2023, menegaskan, pernyataannya di Solo, Jumat, 29 September 2023, dalam kapasitas sebagai Menteri Agama, sekalirus pengurus PKB.
“Saya tidak akan cabut pernyataan itu, karena peringatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga keberagaman dan keutuhan bangsa Indonesia,” kata Yaqut Cholil Qoumas.
Yaqut Cholil Qoumas, merasa tidak ada yang salah dengan pernyataannya sehingga tidak perlu dicabut. Masyarakat perlu rasional dalam memilih pemimpin.
Harus memilih pemimpin degan cara yang baik, dengan cara-cara yang rasional, bukan hanya tampilkan fisik.
“Harus dicek rekam jejak calon pemimpin. Ini urusan bangsa dan negara,” ujar Yaqut Cholil Qoumas
Yaqut Cholil Qoumas mengaku masih menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Pertahanan dan Keamanan PKB, belum ada permintaan klarifikasi dari internal partai.
PKB dibentuk KH Abdurachman Wahid pada 23 Juli 1998, untuk menampung aspirasi politik kalangan nahdliyin dalam menghadapi Pemilu di era demokratisasi tahun 1999.
Manuver KH Yahya Cholil Staquf dan Yaqut Cholil Qoumas gembosi koalisi perubabahan, didukung Ketua Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor, Abdul Qodir, Selasa, 3 Oktober 2023.
Abdul Qodir mengatakan, akan melaporkan paket Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, beserta massa pendukung yang tukang politisasi agama.
Abdul Qodir menegaskan, mendukung sepenuhnya pernyataan Yaqut Cholil Qoumas, tidak mempolitisasi agama, suku, ras dan antar golongan dalam Pemilu Presiden 2024.
Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor telah membuat pos komando pengaduan pada 170 titik di seluruh Indonesia, untuk memproses hukum pihak yang sengaja politisasi agama.
“Bagi siapa saja menggunakan agama dan politik agama dalam Pemilu Presiden 2024, langsung kami laporkan ke Polisi,” kata Abdul Qodir.
Tidak ada rumus nahdliyin dan kaum intoleran radikal berdamai dalam menghadapi Pemilu Preiden 2024, sebelumnya dikatakan Islah Bahrawi, jaringan Islam moderat.
Islah Bahrawi, menilai, khilafah Islamiyah faktor Partai Keadilan Sejahtera (PKS) metamorfosa wahabi, penyebab nahdliyin tidak dukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Khilafah islamiyah berarti Pemerintahan Islam atau lebih tepatnya pemerintahan yang ditegakkan berdasarkan syariat Islam, berarti anti Pancasila dan anti keberagaman.
“Itulah sebabnya nahdliyin tidak dukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pemilu Presiden Presiden 2024,” ujar Islah Bahrawi.
Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia di YouTube Rheinal Kasali, Jumat, 22 September 2023, nilai, faktor PKS metamorfosa wahabi, ganjalan bagi NU.
Menurut Islah Bahrawi, wahabi menginginkan konsep khilafah islamiyah, ideologi Pancasila diganti dengan syariat Islam yang ditentang kaum nahdliyin di NU.
“NU sudah lama jaga jarak dengan PKS, bagaikan air dan minyak. Tidak bisa disatukan karena sudut pandang bertolak belakang,” kata Islah Bahrawi.
“Dalam perspektif politik dimana ada PKS maka di situ NU tidak akan mungkin ikut. Ini prinsip dalam orientasi pemahaman politik,” ujar Islah Bahrawi.
Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, nomor 172.D/III/SE/PP-DMI/IX/2023, tanggal 29 September 2023, membuat surat edaran larangan politisasi agama Pemilu Presiden 2024.
Surat edaran menghadapi tahun politik 2024, Ketua Umum Jusuf Kalla dan Sekretaris Jenderal H Imam Addarugutni, membuat larangan politisasi agama mencakup 4 point.
Pertama, agar masjid, mushola, surau, dan langgar dijaga fungsinya sebagai tempat ibadah dan pembinaan ketaqwaan yang steril dari kepentingan politik praktis, baik per orangan, kelompok maupun partai politik.
Kedua, agar lingkungan masjid, musholla, surau, dan langgar dibersihkan/disterilkan dari segala bentuk atribut maupun alat kampanye Calon Presiden, Calon Legislatif dan Partai Politik.
Termasuk menghindari keterlibatan dalam pemberian/pembagian bingkisan yang dapat dianggap memuat kepentingan politik.
Ketiga, agar masjid, mushola, surat maupun langgar dijadikan tempat berhimpunnya umat secara inklusif yang netral, aman, menyejukkan, mendamaikan, dan mempersatukan.
Keempat, agar umat Islam dan semua pihak mewaspadai/menolak tegas penggunaan politik identitas, isu-isu negative (black campaign) dan informasi bohong (hoax).***
https://www.dio-tv.com/news/50410388...-2024?page=all
- Rabu, 4 Oktober 2023 | 15:42 WIB
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ini Cara Ampuh Gembosi Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar Faktor PKS Metamorfosa Wahabi Pemilu Presiden 2024! (DIO-TV.COM)
JAKARTA, DIO-TV.COM, Rabu, 4 Oktober 2023 – Sikap tidak ada rumus nahdliyin dan kaum intoleran radikal berdamai betul-betul dipegang kalangan nahdliyin, Nahadlatul Ulama.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, dan Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP), Yaqut Cholil Qoumas beri sinyal tidak dukung Muhaimin Iskandar.
Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), presentasi nahdliyin di bidang politik praktis, berseberangan dengan basis pendukungnya, Nahdlatul Ulama (NU).
Muhaimin Iskandar didaulat jadi Calon Wakil Presiden berpasangan dengan Anies Baswedan, Calon Presiden pada Pemilu Presiden 2024, pada Kamis, 30 Agustus 2023.
Langkah sepihak Muhaimin dan PKB, mendapat reaksi keras dari massa basis pendukungnya, yaitu NU dengan populasi anggota terbesar di Indonesia, 150 juta jiwa.
KH Yahya Cholil Staquf dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (Ketua Umum GP Ansor), terlihat gembosi koalisi perubahan (Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar).
Gembosi koalisi perubahan, lantaran di mata nahdliyin, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, karena faktor PKS metamorfosa wahabi.
Wahabi anti keberagaman, anti Pancasila, ingin Indonesiajadi negara berdasarkan Islam garis keras, sebagaiamana Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan Perppu Nonomr 2 Tahun 2017.
NU dengan konsep Islam Nusantara, beriman Islami tapi tetap familiar kebudayaan asli Indonesia, di mana dalam banyak hal bertentangan dengan ideologi jangka panjang PKS.
Selain menambah kegundahan NU, karena Anies Baswedan, terbukti menjual isu suku, agama, tas dan antar golongan, dalam pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017.
Politisasai agama Anies Baswedan, tumbangkan petahana Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2017.
Langkah nahdliyin gembosi koalisi perubahan awalnya dilakukan Yaqut Cholil Qoumas.
Yaqut Cholil Qoumas di acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Solo, Jumat, 29 September 2023, mengingatkan masyarakat tidak pilih calon pemimpin yang pandai bicara.
“Kemudian harus pula lihat rekam jejaknya. Jangan pilih figur yang mengadu-domba antar masyarakat, tukang politisasi agama,” kata Yaqut Cholil Qoumas.
Yaqut Cholil Qoumas, memperingatkan pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017 dan Pemilu 2014, contoh buruk bahan rujukan tentukan pemilihan dalam Pemilu Presiden 2024.
Serangan Yaqut Cholil Qoumas membuat pendukung setia Muhaimin Iskandar di PKB, ribut, bagaikan kera kena belacan.
Ketua PKB Jazilul Fawaid peringatkan Yaqut Cholil Qoumas, Senin, 2 Oktober 2023, tidak bergaya buzzer dan mengancam mendisiplinkan Ketua Umum GP Anshor itu di PKB.
“Hati-hati jaga mulut. Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama, pejabat publik, digaji pajak negara umembuat suasana harmoni.”
“Bukan keluarkan statement tidak perlu. Presiden Joko Widodo sendiri ingatkan jangan ada upaya pecah-belah masyarakat,” ujar Jazilul Fawaid.
Jazilul Fawaid, mengatakan, koalisi perubahan, terdiri dari Nasdem, PKB dan PKS, sudah sepakat usung Anies Baswesan dan Muhaimin Iskandar sejak Kamis, 30 Agustus 2023.
Jazilul Fawaid ilustrasikan pernyataan Yaqut Cholil Qoumas, sebagai salah satu upaya gembosi koalisi perubahan, dari pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar (AMIN).
Menurut Jazilul Fawaid, PKB akan mendisplinkan anggota yang tidak sejalan dengan pakat AMIN dalam koalisi perubahan menghadapi Pemilu Presiden 2024.
Hanya dalam hitungan jam, Senin, 2 Oktober 2023, muncul pernyataan sangat keras dari KH Yahya Cholil Staquf.
KH Yahya Cholil Staquf (57 tahun) bicara Pemilu Presiden 2024, dimana garis besar tidak ada rumus nahdliyin dan kaum intoleran radikal berdamai.
Pernyataan KH Yahya Cholil Staquf di akun TikTok @aruelgete, Senin, 2 Oktober 2023, tegaskan, kaum intoleran radikal tidak mungkin bisa kerjasama dengan nahdliyin.
KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, “Ketika para ulama-ulama kita menyatakan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”
“Bersendikan Bhinneka Tunggal Ika, ini, final, final, final. Kita tidak boleh melirik apapun selain itu. Kita tidak boleh yang lain, selain itu,” ujar KH Yahya Cholil Staquf.
“Dan kita tidak akan pernah berdamai dengan siapapun yang tidak mau mengikuti aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”
“Tidak demi apapun, tidak untuk mendapat upah,” tegas KH Yahya Cholil Staquf.
“Tidak demi jabatan, tidak demi kepingin menjadi Presiden dan Wakil Presiden,” kata KH Yahya Cholil Staquf di akun Tiktok @aruelgete, Senin, 2 Oktober 2023.
Nahdliyin adalah sebutan bagi warga atau masyarakat yang berfaham NU, dengan Islam Nusantara.
Mengamalkan apa yang menjadi amaliyah dari organisasi masyarakat yaitu Nahdlotul Ulama.
Warga Nahdliyin menggunakan prinsip utama NU yaitu Islam ahlussunnah wal jamaah.
Dikatakan Islah Bahwari, fakta era demokratisasi sejak kejatuhan Presiden Soeharto, 21 Mei 1998, kelompok radikal, intoleran wahabi bergabung di dalam PKS.
Inilah makna faktor PKS metamorfosa wahabi, sehingga nahdliyin tidak dukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pemilu Presiden 2024.
Yaqut Cholil Qoumas, Senin, 2 Oktober 2023, menegaskan, pernyataannya di Solo, Jumat, 29 September 2023, dalam kapasitas sebagai Menteri Agama, sekalirus pengurus PKB.
“Saya tidak akan cabut pernyataan itu, karena peringatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga keberagaman dan keutuhan bangsa Indonesia,” kata Yaqut Cholil Qoumas.
Yaqut Cholil Qoumas, merasa tidak ada yang salah dengan pernyataannya sehingga tidak perlu dicabut. Masyarakat perlu rasional dalam memilih pemimpin.
Harus memilih pemimpin degan cara yang baik, dengan cara-cara yang rasional, bukan hanya tampilkan fisik.
“Harus dicek rekam jejak calon pemimpin. Ini urusan bangsa dan negara,” ujar Yaqut Cholil Qoumas
Yaqut Cholil Qoumas mengaku masih menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Pertahanan dan Keamanan PKB, belum ada permintaan klarifikasi dari internal partai.
PKB dibentuk KH Abdurachman Wahid pada 23 Juli 1998, untuk menampung aspirasi politik kalangan nahdliyin dalam menghadapi Pemilu di era demokratisasi tahun 1999.
Manuver KH Yahya Cholil Staquf dan Yaqut Cholil Qoumas gembosi koalisi perubabahan, didukung Ketua Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor, Abdul Qodir, Selasa, 3 Oktober 2023.
Abdul Qodir mengatakan, akan melaporkan paket Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, beserta massa pendukung yang tukang politisasi agama.
Abdul Qodir menegaskan, mendukung sepenuhnya pernyataan Yaqut Cholil Qoumas, tidak mempolitisasi agama, suku, ras dan antar golongan dalam Pemilu Presiden 2024.
Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor telah membuat pos komando pengaduan pada 170 titik di seluruh Indonesia, untuk memproses hukum pihak yang sengaja politisasi agama.
“Bagi siapa saja menggunakan agama dan politik agama dalam Pemilu Presiden 2024, langsung kami laporkan ke Polisi,” kata Abdul Qodir.
Tidak ada rumus nahdliyin dan kaum intoleran radikal berdamai dalam menghadapi Pemilu Preiden 2024, sebelumnya dikatakan Islah Bahrawi, jaringan Islam moderat.
Islah Bahrawi, menilai, khilafah Islamiyah faktor Partai Keadilan Sejahtera (PKS) metamorfosa wahabi, penyebab nahdliyin tidak dukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Khilafah islamiyah berarti Pemerintahan Islam atau lebih tepatnya pemerintahan yang ditegakkan berdasarkan syariat Islam, berarti anti Pancasila dan anti keberagaman.
“Itulah sebabnya nahdliyin tidak dukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pemilu Presiden Presiden 2024,” ujar Islah Bahrawi.
Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia di YouTube Rheinal Kasali, Jumat, 22 September 2023, nilai, faktor PKS metamorfosa wahabi, ganjalan bagi NU.
Menurut Islah Bahrawi, wahabi menginginkan konsep khilafah islamiyah, ideologi Pancasila diganti dengan syariat Islam yang ditentang kaum nahdliyin di NU.
“NU sudah lama jaga jarak dengan PKS, bagaikan air dan minyak. Tidak bisa disatukan karena sudut pandang bertolak belakang,” kata Islah Bahrawi.
“Dalam perspektif politik dimana ada PKS maka di situ NU tidak akan mungkin ikut. Ini prinsip dalam orientasi pemahaman politik,” ujar Islah Bahrawi.
Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, nomor 172.D/III/SE/PP-DMI/IX/2023, tanggal 29 September 2023, membuat surat edaran larangan politisasi agama Pemilu Presiden 2024.
Surat edaran menghadapi tahun politik 2024, Ketua Umum Jusuf Kalla dan Sekretaris Jenderal H Imam Addarugutni, membuat larangan politisasi agama mencakup 4 point.
Pertama, agar masjid, mushola, surau, dan langgar dijaga fungsinya sebagai tempat ibadah dan pembinaan ketaqwaan yang steril dari kepentingan politik praktis, baik per orangan, kelompok maupun partai politik.
Kedua, agar lingkungan masjid, musholla, surau, dan langgar dibersihkan/disterilkan dari segala bentuk atribut maupun alat kampanye Calon Presiden, Calon Legislatif dan Partai Politik.
Termasuk menghindari keterlibatan dalam pemberian/pembagian bingkisan yang dapat dianggap memuat kepentingan politik.
Ketiga, agar masjid, mushola, surat maupun langgar dijadikan tempat berhimpunnya umat secara inklusif yang netral, aman, menyejukkan, mendamaikan, dan mempersatukan.
Keempat, agar umat Islam dan semua pihak mewaspadai/menolak tegas penggunaan politik identitas, isu-isu negative (black campaign) dan informasi bohong (hoax).***
https://www.dio-tv.com/news/50410388...-2024?page=all
nomorelies dan sudarmadji-oye memberi reputasi
0
865
43
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
670.2KThread•40.4KAnggota
Tampilkan semua post
Nibrashilmy2
#10
Negara Muslim yang maju dan toleran itu malah kayak PKS itu contoh Malaysia dan Turki,arahnya ke modernis,Ilmu pengetahuan dan pendidikan..Kalau Turki tidak toleran mana bisa jadi destinasi tujuan wisata utama Eropa..Kalau FPI habib Rizieq dll itu secara ideologi ya sama persis dengan NU, tradisionalis dan Akrab dengan budaya Kultus..yang namanya kuburan itu ramai..gak bisa di bantah ini..
0
Tutup