Heboh Konflik Pulau Rempang, Presiden Jokowi Sampai Menelepon Kapolri Tengah Malam

Rabu, 13 September 2023 – 22:00 WIB
Heboh Konflik Pulau Rempang, Presiden Jokowi Sampai Menelepon Kapolri Tengah Malam - JPNN.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto/ilustrasi: Ricardo/JPNN.com
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp
jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara tegas meminta aparat keamanan tidak bertindak represif kepada rakyat, khususnya terkait pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN).

Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam arahannya pada acara Pembukaan Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023 di Jakarta, Rabu (13/9).

Heboh Konflik Pulau Rempang, Presiden Jokowi Sampai Menelepon Kapolri Tengah MalamPolisi menembakkan gas air mata saat membubarkan unjuk rasa warga Pulau Rempang di Kantor BP Batam, Batam, Senin (11/9/2023). Aksi yang menolak rencana pemerintah merelokasi warga tersebut berakhir ricuh. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/Spt.

Polisi menembakkan gas air mata saat membubarkan unjuk rasa warga Pulau Rempang di Kantor BP Batam, Batam, Senin (11/9/2023). Aksi yang menolak rencana pemerintah merelokasi warga tersebut berakhir ricuh. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/Spt.

"Ini selalu saya ingatkan jangan malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat," kata Jokowi.

Jokowi menyampaikan itu menyoal proyek-proyek strategis nasional yang terhambat masalah.

Presiden menginginkan masyarakat senang jika ada ganti untung yang diberikan oleh pemerintah terhadap lahan mereka.

"Ganti untung karena harga yang diberikan adalah harga yang terbaik," ucap mantan gubernur DKI Jakarta itu.

"Berulang kali saya tekankan bahwa PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaliknya menderitakan masyarakat," ujarnya menegaskan.

Salah satu proyek yang disoroti Presiden ketujuh RI itu adalah PSN di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Presiden bahkan mengaku sampai menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tengah malam terkait dengan masalah yang terjadi Pulau Rempang.

"Saya sudah sampaikan urusan yang di Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri," ujar Presiden.

Suami Iriana itu mengatakan yang terjadi di Pulau Rempang hanya salah komunikasi saja.

"Di bawah salah mengomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, dan diberi rumah, tetapi mungkin lokasinya belum tepat. Itu yang seharusnya diselesaikan. Masa urusan begitu harus sampai presiden?" tutur Kepala Negara.

Dia menyebut jika ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan di lapangan, maka semestinya segera dilaporkan ke direktorat atau menteri terkait.

"Jangan kalau ditanya siap, Pak. Gimana? 'Beres Pak'. Beres, beres? 'Aman Pak'. Aman, aman. Nanti begitu terakhir, 'mohon maaf Pak belum selesai Pak', nah. 'Tidak bisa selesai Pak', nah," tutur Presiden Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan bahwa semua persoalan sejatinya dapat ditemukan solusi apabila sudah dibawa dalam rapat.

"Biasanya kita itu kalau sudah ada masalah, dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, sudah ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya setiap masalah," kata Presiden.(antara/jpnn)
https://m.jpnn.com/news/heboh-konfli...h-malam?page=3



Gubernur Kepri Bantah Konflik di Pulau Rempang karena Komunikasi Buruk

Kompas.com - 13/09/2023, 21:38 WIB Hadi Maulana, David Oliver Purba Tim Redaksi 1 Lihat Foto
Bentrok antara warga dan tim gabungan di Pulau Rempang, Galang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) akhirnya pecah. Ratusan orang yang mengaku masyarakat setempat memblokir jalan karena menolak masuknya tim gabungan yang hendak melakukan pengukuran lahan di Pulau Rempang tersebut.(DOK BP BATAM)

BATAM, KOMPAS.com – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad membantah konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Galang, Batam, karena komunikasi yang buruk seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

Ansar menilai, konflik yang terjadi sebenarnya karena pihaknya belum menemukan cara yang tepat untuk merelokasi warga.

"Tidak ada yang tidak sesuai dalam penyampaian sosialisasi kepada masyarakat di Pulau Rempang, Galang. Kami masih belum mendapatkan format dan angka yang pas untuk merelokasi warga. Sebab, nantinya BP Batam yang akan membelanjakan itu semua. Tentunya harus ada referensi hukum yang bisa menjamin itu semua," kata Ansar saat ditemui di Gedung Graha Kepri, Rabu (13/9/2023).

Ansar menyebut, jika sudah mendapatkan formulasinya, tentunya ke depan kegiatan sosialiasi yang dilakukan akan tepat sasaran dan masif.

Ansar juga berharap agar pemerintah pusat segera mengirimkan tim fasilitator.

"Sehingga pemerintah pusat mengetahui secara jelas dan tidak setengah-setengah. Selain itu juga hal ini dapat melengkapi kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Kepri, khususnya Batam untuk menyelesaikan polemik investasi Rempang Eco City ini,” kata Ansar.

Dukung Rempang Eco City

Ansar mendukung penuh upaya Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk menyelesaikan pengembangan kawasan Eco City di Pulau Rempang.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, pihaknya pun ikut mendukung percepatan relokasi masyarakat yang terdampak pembangunan program strategis nasional itu ke Dapur 3 Sijantung, Galang.

"Kita wajib menjaga iklim investasi di Batam. Peluang emas ini jangan sampai kita lewatkan,” kata Ansar. B

Ansar percaya pemerintah pusat melalui BP Batam telah menyiapkan solusi terbaik untuk masyarakat Rempang.

https://regional.kompas.com/read/202...unikasi-buruk.


Presiden pun turun tangan namun Gubenur membantah pernyataan Presiden